TEMPO.CO, LUMAJANG - Nama Jokowi dan Prabowo disebut-sebut dalam kampanye pasangan calon bupati dan wakil bupati Lumajang yang diusung PDIP, PAN dan Hanura, Minggu, 22 April 2018. Nama dua tokoh itu disebut terkait dengan kapasitas calon yang bisa menjanjikan proyek tol saat berkampanye.

Nama Jokowi dan Prabowo disebut oleh Ketua DPC PDIP Kabupaten Lumajang, Agus Wicaksono dalam orasi pembuka kampanya di Lapangan GOR Wirabakti Lumajang. Berawal ketika Agus menyentil janji politik yang dilontarkan pasangan calon lain terkait pembangunan jalan tol. Agus mengatakan janji politik pembangunan jalan tol itu bukan kapasitas pasangan calon bupati dan wakil bupati. "Calon gubernur saja tidak punya kapasitas apalagi calon bupati," kata Agus tanpa menyebutkan siapa pasangan calon yang menjanjikan proyek tol tersebut.

BACA: PDIP Kampanyekan Jokowi Dua Periode di Pilkada Lumajang

Yang memiliki kapasitas untuk menyatakan janji politil proyek tol itu hanyalah Jokowi dan Prabowo. "Juga Pak Zulkifli Hasan yang juga akan nyapres," kata Agus. Sejumlah politisi PDIP seperti Wakil Sekjen PDIP, Ahmad Basarah, Arif Wibowo tampak terperangah sejenak saat Agus ikut menyebutkan nams Prabowo setelah nama Jokowi. Namun, sejenak kemudian keduanya terlihat tertawa.

Sementara itu, Ahmad Basarah dalam orasinya mengatakan bahwa dirinya bersama dengan Ketua MPR, Zulkifli Hasan sedang merancang haluan negara. "Saya dan Pak Zulkifli Hasan juga tengah memikirkan, bangsa Indonesia hari ini tidak mempunyai GBHN. Kita punya dasar negara Pancasila, juga kita punya semboyan negara yakni Bhinneka Tunggal Ika, kita juga punya bahasa nasional yaitu Bahasa Indonesia, tetapi bangsa Indonesia hari ini tidak punya haluan negara," kata Basarah.

Ibarat kapal di tengah laut, kata Basarah, Indonesia tidak jelas kemana arah kompas nya. "Maka hari ini saya bersama Pak Zulkifli di pimpinan MPR tengah memikirkan agar bangsa Indonesia kembali memiliki haluan negara, kalau kita tidak memiliki haluan negara seakan-akan bangsa Indonesia berjalan tanpa arah," ujarnya.

Artinya, setiap ganti presiden ganti kebijakan, ganti gubernur ganti kebijakan, ganti bupati ganti kebijakan. "Maka tidak ada kepastian pembangunan bangsa Indonesia, sehingga oleh karena itu kita menyiasati bagaimana pembangunan nasional, pembangunan daerah di propinsi dan pembangunan di tingkat kota dan kabupaten berjalan penuh kesinambungan," ujarnya.

BACA: Kampanye Pilkada, Zulkifli Hasan Malah Diajak Dukung Jokowi

DAVID PRIYASIDHARTA