Kata Dedi Mulyadi Peringatan Hari Kartini Terlalu Eksklusif

Sabtu, 21 April 2018 15:04 WIB

Calon Wakil Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi. TEMPO/Fajar Januarta

TEMPO.CO, Jakarta - Calon wakil gubernur Dedi Mulyadi menilai pemahaman Hari Kartini di masyarakat terlalu eksklusif. Hari Kartini dianggapnya hanya diperingati secara seremonial.

"Hari Kartini biasanya dilakukan pejabat dengan upacara dimana peserta perempuannya berdandan dulu di salon," kata Dedi saat ditemui di daerah Leuwiliang, Kecamatan Kawalu, Kota Tasikmalaya, Sabtu, 21 April 2018.

Baca: Dedi Mulyadi Ngobeng Balong Biar Kampanye Enggak Tegang

Padahal, menurut Dedi, sosok Kartini merupakan penggerak ekonomi, tanpa harus memiliki kedudukan formal. Ini selaras dengan kenyataan di sejumlah pasar-pasar dimana mayoritas pedagang adalah wanita, area pertanian juga didominasi wanita. "Karenanya kita harus memberi kemuliaan kepada mereka," katanya.

Baca: Tim Deddy Mizwar-Dedi Mulyadi Bicara Soal Elektabilitas

Advertising
Advertising

Menurut Dedi, cara berpihak pada kaum Kartini gampang dilakukan, yakni dengan menurunkan harga sembako, dan meningkatkan produktivitas perempuan.

"Sehingga beban kaum perempuan menurun. Depresi mereka jadi rendah. Harga telur, terigu, minyak goreng turun, harus tumbuh produktivitasnya," ujarnya.

Berita terkait

Alasan Ganjar Kampanye di Brebes dan Tegal: Pernah Kalah di Pilkada 2018

11 Januari 2024

Alasan Ganjar Kampanye di Brebes dan Tegal: Pernah Kalah di Pilkada 2018

Ganjar mengatakan agenda kampanye di Brebes, Tegal, dan Kebumen karena pernah kalah di wilayah tersebut pada Pilkada 2018.

Baca Selengkapnya

Kilas Balik 4 Pelanggaran Alat Peraga Kampanye yang Pernah Terjadi Sebelum Pemilu 2024

30 Juni 2023

Kilas Balik 4 Pelanggaran Alat Peraga Kampanye yang Pernah Terjadi Sebelum Pemilu 2024

Sebagai faktor mendulang suara, Alat Peraga Kampanye tidak jarang digunakan parpol atau pendukung kubu tertentu melebihi batas.

Baca Selengkapnya

Target Pemilih 77,5 Persen di Pilkada 2020 Dinilai Terlalu Tinggi

20 November 2020

Target Pemilih 77,5 Persen di Pilkada 2020 Dinilai Terlalu Tinggi

Pengamat memperkirakan tingkat partisipasi pemilih pada Pilkada 2020 akan berbeda.

Baca Selengkapnya

Kritik ATM Beras, Dedi Mulyadi: Mestinya Kementan Libatkan Bulog

28 April 2020

Kritik ATM Beras, Dedi Mulyadi: Mestinya Kementan Libatkan Bulog

Wakil Ketua Komisi IV DPR Dedi Mulyadi mengkritik program ATM beras yang dicanangkan Kementerian Pertanian.

Baca Selengkapnya

Dedi Mulyadi Minta Ridwan Kamil Setop Sementara Operasi Bus AKDP

29 Maret 2020

Dedi Mulyadi Minta Ridwan Kamil Setop Sementara Operasi Bus AKDP

Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Dedi Mulyadi meminta Gubernur Jabar Ridwan Kamil menghentikan sementara operasional bus AKDP.

Baca Selengkapnya

Dedi Mulyadi Siap Mundur dari AKD Demi Kompromi Airlangga-Bamsoet

25 November 2019

Dedi Mulyadi Siap Mundur dari AKD Demi Kompromi Airlangga-Bamsoet

Sebagai pendukung Airlangga Hartarto, Dedi Mulyadi mengaku siap mundur dari Wakil Ketua Komisi IV DPR untuk mengakomodir kubu Bamsoet.

Baca Selengkapnya

Dedi Mulyadi Sebut Munas Sering Jadi Pangkal Perpecahan Golkar

13 Juli 2019

Dedi Mulyadi Sebut Munas Sering Jadi Pangkal Perpecahan Golkar

Dedi Mulyadi mengatakan Munas Golkar sering menjadi pangkal perpecahan partai berlambang beringin itu.

Baca Selengkapnya

Kubu Airlangga Klaim Kantongi 400 Dukungan untuk Munas Golkar

8 Juli 2019

Kubu Airlangga Klaim Kantongi 400 Dukungan untuk Munas Golkar

Yorrys juga mengklaim Bambang Soesatyo mengantongi 400 lebih dukungan dari DPD I, DPD II, dan ormas Golkar sebagai tiket maju ke Munas Golkar.

Baca Selengkapnya

Dedi Mulyadi Ungkap Alasan Pencopotan Ketua DPD Golkar Cirebon

6 Juli 2019

Dedi Mulyadi Ungkap Alasan Pencopotan Ketua DPD Golkar Cirebon

Ketua Dewan Pimpinan Daerah Partai Golkar Jawa Barat Dedi Mulyadi membantah

Baca Selengkapnya

Dedi Mulyadi Diperkirakan Lolos ke Senayan

30 April 2019

Dedi Mulyadi Diperkirakan Lolos ke Senayan

Mantan Bupati Purwakarta Dedi Mulyadi diproyeksikan lolos menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat periode 2019-2024.

Baca Selengkapnya