KPU Langsung Menetapkan DPT Kabupaten Mimika Tanpa DPS

Reporter

Imam Hamdi

Editor

Amirullah

Senin, 9 April 2018 09:21 WIB

Ketua KPU Arief Budiman (tengah) bersama Komisioner KPU (dari kiri) Evi Novida Ginitng Manik, Viryan Azis, Wahyu Setiawan, Hasyim Asyari, Pramono Ubaid Tanthowi dan Ilham Saputra, memberikan keterangan kepada awak media, di Gedung KPU, Jakarta, 2 Oktober 2017. KPU akan membuka dimulainya pendaftaran partai politik calon peserta pemilu serentak tahun 2019 selama 14 hari, pada 3 hingga 16 Oktober.TEMPO/Imam Sukamto

TEMPO.CO, Jakarta - Komisi Pemilihan Umum (KPU) menargetkan Kabupaten Mimika, Papua, bisa menyelesaikan penetapan daftar pemilih tetap (DPT) pada pekan ketiga April 2018, meski belum menyerahkan daftar pemilih sementara (DPS).

"DPS memang belum 100 persen selesai. Kabupaten Mimika masih belum," kata anggota KPU, Pramono Ubaid Tanthowi, di gedung Bawaslu, Ahad, 8 April 2018.

KPU menargetkan persoalan DPS Kabupaten Mimika bisa diselesaikan pada proses DPS hasil perbaikan, lalu langsung ditetapkan sebagai DPT. KPU akan menetapkan DPT pilkada 2018 pada 13-19 April.

Baca: KPU Targetkan DPS Kabupaten Mimika Rampung Akhir Maret

Menurut Pramono, dari pemilu ke pemilu, daerah Papua memang masih sulit dalam proses pengiriman data. Bahkan, pada pemilu 2004 dan 2009, pernah satu provinsi di Papua belum mengirimkan data pemilih padahal sudah penetapan DPT. "Jadi, ketika penetapan DPT nasional, Papua satu provinsi belum masuk," ucapnya.

Advertising
Advertising

Pramono mengatakan kondisi sekarang sudah lebih baik karena hanya ada satu kabupaten di Papua yang datanya belum masuk. Penyelenggara, kata dia, memang kerap berulang kali memastikan data valid agar tidak menjadi masalah di kemudian hari.

Baca: Pilkada 2018, Daftar Pemilih Sementara Mimika Belum Ditetapkan

"Terkait sumber daya manusia juga di sana berbeda dengan wilayah lain," tutur Pramono. "Kami pastikan sampai masa perbaikan semua data Papua sudah bisa diselesaikan."

Jumlah DPS yang telah ditetapkan mencapai 152,8 juta jiwa. Sebelumnya, dalam daftar penduduk potensial pemilih pemilu (DP4) jumlah pemilih mencapai 164 juta jiwa. "Hasil sinkronisasi ada kecenderungan menurun karena data ganda sudah dikeluarkan," ujarnya.

Berita terkait

PTUN Gelar Sidang Perdana Gugatan PDIP ke KPU Pagi Ini

2 jam lalu

PTUN Gelar Sidang Perdana Gugatan PDIP ke KPU Pagi Ini

Tim Hukum PDIP menggugat KPU akibat menerima pencalonan Gibran. Perubahan PKPU dilakukan tanpa proses di DPR.

Baca Selengkapnya

Tim Hukum PDIP Beberkan Persiapan Sidang Perdana Lawan KPU di PTUN Besok

22 jam lalu

Tim Hukum PDIP Beberkan Persiapan Sidang Perdana Lawan KPU di PTUN Besok

PDIP menggugat KPU RI ke PTUN. Menyoal perubahan PKPU tanpa melalui proses di DPR.

Baca Selengkapnya

Respons PAN hingga Nasdem Soal Jatah Menteri dalam Kabinet Prabowo-Gibran

23 jam lalu

Respons PAN hingga Nasdem Soal Jatah Menteri dalam Kabinet Prabowo-Gibran

Zulhas mengatakan masyarakat tak perlu mengkhawatirkan soal jatah menteri dari partai koalisi dalam kabinet Prabowo-Gibran.

Baca Selengkapnya

PKB Ajukan Gugatan Sengketa Pileg karena Kehilangan Satu Suara di Halmahera Utara, Ini Alasannya

1 hari lalu

PKB Ajukan Gugatan Sengketa Pileg karena Kehilangan Satu Suara di Halmahera Utara, Ini Alasannya

Dalam sidang sengketa Pileg, PKB meminta KPU mengembalikan suara partainya yang telah dihilangkan.

Baca Selengkapnya

Ragam Pendapat Pakar Soal Komposisi Kabinet Prabowo-Gibran

1 hari lalu

Ragam Pendapat Pakar Soal Komposisi Kabinet Prabowo-Gibran

Prabowo-Gibran diminta memperhatikan komposisi kalangan profesional dan partai politik dalam menyusun kabinetnya.

Baca Selengkapnya

PPP Minta Dukungan PKB di Sidang Sengketa Pileg, Muhaimin Siapkan Ini

1 hari lalu

PPP Minta Dukungan PKB di Sidang Sengketa Pileg, Muhaimin Siapkan Ini

PPP menyatakan gugatan sengketa Pileg 2024 dilayangkan karena menilai ada kesalahan pencatatan suara di KPU.

Baca Selengkapnya

Gerindra Tuding KPU Gelembungkan Suara NasDem di 53 Kecamatan Jawa Barat

1 hari lalu

Gerindra Tuding KPU Gelembungkan Suara NasDem di 53 Kecamatan Jawa Barat

Partai Gerindra menuding KPU menggelembungkan suara Partai NasDem di 53 kecamatan di Majalengka dan Subang, Jawa Barat.

Baca Selengkapnya

Mardiono Sebut Gugatan PPP ke MK karena KPU Salah Catat Jumlah Suara

2 hari lalu

Mardiono Sebut Gugatan PPP ke MK karena KPU Salah Catat Jumlah Suara

PPP menilai terdapat perbedaan perhitungan suara versi PPP dengan KPU.

Baca Selengkapnya

Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Calegnya di Papua Tengah Pindah ke PDIP

2 hari lalu

Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Calegnya di Papua Tengah Pindah ke PDIP

PPP meminta MK agar memerintahkan KPU untuk melakukan penghitungan suara ulang atau PSU di Kabupaten Paniai.

Baca Selengkapnya

Safari Politik Prabowo Usai KPU Menetapkan sebagai Presiden Terpilih

2 hari lalu

Safari Politik Prabowo Usai KPU Menetapkan sebagai Presiden Terpilih

Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto melakukan safari politik setelah ditetapkan KPU sebagai presiden terpilih Pilpres 2024. Ke mana saja?

Baca Selengkapnya