Tb Hasanuddin Kampanyekan Program Perumahan di Ciamis

Reporter

Antara

Editor

Amirullah

Selasa, 3 April 2018 17:27 WIB

Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri (kiri) menyerahkan surat rekomendasi kepada pasangan bakal calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat TB Hasanuddin (tengah) dan Anton Charliyan (kanan) di kantor DPP PDIP, Lenteng Agung, Jakarta, 7 Desember 2018. ANTARA FOTO

TEMPO.CO, Bandung - Calon gubernur Jawa Barat Tb Hasanuddin atau Kang Hasan mensosialisasikan salah satu dari tujuh program unggulan yang diusungnya yakni Imah Rempeg kepada masyarakat di Kecamatan Banjarsari, Kabupaten Ciamis, Selasa, 3 April 2018.

Saat berkampanye di Kabupaten Ciamis, Kang Hasan juga ikut serta dalam kegiatan ngobeng atau menangkap ikan menggunakan tangan kosong bersama masyarakat setempat.

Baca juga: TB Hasanuddin Jelaskan Rincian Rp 1 Triliun untuk Pesantren

Kepada warga di Kabupaten Ciamis, Kang Hasan menuturkan program Imah Rempeg ialah salah satu program untuk masyarakat Jawa Barat yang kurang mampu dengan memberikan bantuan rumah tidak layak huni (rutilahu) hingga Rp 25 juta untuk satu rumah per tahun.

"Jangan ada lagi rumah yang bocor, rumah yang roboh dan tidak nyaman untuk ditinggali. Melalui Imah Rempeg, rakyat Jabar harus punya rumah yang aman dan nyaman," kata dia.

Advertising
Advertising

Menurut Hasanuddin, program Imah Rempeg yang ia gagas ditargetkan mampu memenuhi kebutuhan papan masyarakat Jawa Barat. Selain rutilahu, dia juga akan menyediakan rumah dengan down payment satu persen.

Baca juga: Bawaslu Jabar Segera Proses Laporan Timses TB Hasanuddin

"Rumah DP satu persen itu nantinya akan disesuaikan dengan kemampuan masyarakat, namun yang jadi prioritas tetap kalangan menengah ke bawah," kata dia.

Hasanuddin optimistis dengan berbekal arahan dan observasi dari pemerintah pusat, maka dirinya akan mampu mewujudkan program tersebut sehingga rakyat Jawa Barat bisa memiliki rumah yang layak sesuai kemampuannya. "Terkait rumah DP satu persen, saya sudah konsultasi dengan Kementerian PUPR, itu bisa diwujudkan di Jawa Barat," kata Tb Hasanuddin.

Berita terkait

Komisi I DPR Nilai Marsyda Tonny Layak Jadi KSAU: Punya Rekam Jejak yang Baik

35 hari lalu

Komisi I DPR Nilai Marsyda Tonny Layak Jadi KSAU: Punya Rekam Jejak yang Baik

Marsdya Tonny dinilai memiliki rekam jejak yang baik dan layak ditunjuk sebagai KSAU yang baru.

Baca Selengkapnya

Alasan Ganjar Kampanye di Brebes dan Tegal: Pernah Kalah di Pilkada 2018

11 Januari 2024

Alasan Ganjar Kampanye di Brebes dan Tegal: Pernah Kalah di Pilkada 2018

Ganjar mengatakan agenda kampanye di Brebes, Tegal, dan Kebumen karena pernah kalah di wilayah tersebut pada Pilkada 2018.

Baca Selengkapnya

Kilas Balik 4 Pelanggaran Alat Peraga Kampanye yang Pernah Terjadi Sebelum Pemilu 2024

30 Juni 2023

Kilas Balik 4 Pelanggaran Alat Peraga Kampanye yang Pernah Terjadi Sebelum Pemilu 2024

Sebagai faktor mendulang suara, Alat Peraga Kampanye tidak jarang digunakan parpol atau pendukung kubu tertentu melebihi batas.

Baca Selengkapnya

Target Pemilih 77,5 Persen di Pilkada 2020 Dinilai Terlalu Tinggi

20 November 2020

Target Pemilih 77,5 Persen di Pilkada 2020 Dinilai Terlalu Tinggi

Pengamat memperkirakan tingkat partisipasi pemilih pada Pilkada 2020 akan berbeda.

Baca Selengkapnya

Ridwan Kamil Dilantik Jadi Gubernur Jawa Barat Besok

4 September 2018

Ridwan Kamil Dilantik Jadi Gubernur Jawa Barat Besok

Ridwan Kamil bakal dilantik berbarengan dengan kepala daerah dari delapan provinsi lainnya.

Baca Selengkapnya

Khofifah Fokus Tuntaskan Kemiskinan di 10 Kabupaten Jawa Timur

14 Juli 2018

Khofifah Fokus Tuntaskan Kemiskinan di 10 Kabupaten Jawa Timur

Khofifah menggandeng TNP2K.

Baca Selengkapnya

MK Terima 62 Permohonan Gugatan Sengketa Pilkada 2018

13 Juli 2018

MK Terima 62 Permohonan Gugatan Sengketa Pilkada 2018

Sebanyak 39 dari 62 permohonan gugatan pilkada 2018 yang diterima MK adalah perkara pemilihan bupati.

Baca Selengkapnya

Bawaslu: Hasil Pilkada 2018 di 13 Daerah Rawan Digugat

13 Juli 2018

Bawaslu: Hasil Pilkada 2018 di 13 Daerah Rawan Digugat

Bawaslu mengatakan selisih paling tipis terjadi di Kota Tegal.

Baca Selengkapnya

Bawaslu: 5,9 Juta Formulir C6 di Pilkada 2018 Tak Didistribusikan

13 Juli 2018

Bawaslu: 5,9 Juta Formulir C6 di Pilkada 2018 Tak Didistribusikan

Bawaslu mencatat partisipasi dalam pemilihan gubernur di 17 provinsi hanya 69 persen.

Baca Selengkapnya

Tiga Calon Gubernur Gugat Hasil Pilkada Serentak 2018

13 Juli 2018

Tiga Calon Gubernur Gugat Hasil Pilkada Serentak 2018

Jumlah gugatan sengketa Pilkada serentak 2018 bisa terus bergerak.

Baca Selengkapnya