Peserta Pilkada Tersangka Korupsi Bisa Diganti, Syaratnya...

Reporter

Imam Hamdi

Minggu, 1 April 2018 15:30 WIB

Ilustrasi pilkada

TEMPO.CO, Jakarta - Mantan pelaksana tugas ketua Komisi Pemilihan Umum Hadar Nafis Gumay mengatakan calon kepala daerah yang menjadi tersangka korupsi masih bisa diganti. Dengan catatan, penggantian itu dilakukan sebelum 30 hari dari pemungutan suara. "Masih memungkinkan," kata Hadar di Jakarta, Sabtu, 31 Maret 2018.

Ia mengakui ada pasal dalam Undang Undang nomor 10 tahun 2016 tentang Pencalonan Kepala Daerah yang menyatakan calon peserta pemilu tidak bisa diganti. Sanksinya denda jika calon itu berasal dari perseorangan, dan tidak boleh kembali mencalonkan jika berasal dari partai politik.

Baca: Eks Pimpinan KPU: Larangan Mantan Napi ...

UU Pencalonan Kepala Daerah menyatakan peserta pemilu tidak bisa diganti jika tidak ada situasi atau perubahan apa-apa. "Jika menuju hari pemungutan suara tidak ada yang ditangkap, tidak ada gempa dan apa-apa, calon atau partai mengundurkan diri, ini yang tidak boleh diganti," kata Hadar.

Namun, menjadi pengecualian jika calon berkasus hukum dan ditahan atau ditangkap. Hal itu merupakan situasi yang terjadi di luar kekuasaan calon kepala daerah. "Jadi pasal itu (yang membolehkan tersangka tetap maju di Pilkada) tidak berlaku." Calon kepala daerah bisa diganti tanpa dikenai sanksi," kata Hadar.

Advertising
Advertising

Baca juga:
Berikut 10 Provinsi Penyelenggara Pilkada Rawan Korupsi
PPATK Berikan 368 Laporan Kasus Dugaan ...

Peserta pilkada juga bisa diganti jika berhalangan tetap, seperti mengalami kematian dan sakit yang membuat calon tidak bisa beraktivitas. Pasal tentang berhalangan tetap juga bisa dimaknai calon yang tidak bisa berbuat apa-apa dalam pemilu karena ditahan, sebab menjadi tersangka korupsi. "Mau kampanye tidak bisa karena ditahan, itu bisa dimaknai berhalangan tetap."

Untuk menggantinya hanya diperlukan surat dari otoritas seperti KPK, kejaksaan, atau pengadilan. “Tapi semua pihak tidak mau melakukannya," kata Hadar. Akhirnya, masyarakat tak punya pilihan calon yang disuguhkan bermasalah. Bahkan, dikhawatirkan calon yang menjadi tersangka korupsi menang. "Bagaimana pemilihan seperti itu?"

Berita terkait

Bersiap Maju Pilkada, Bupati Petahana Buru Selatan Ambil Formulir ke Partai

41 menit lalu

Bersiap Maju Pilkada, Bupati Petahana Buru Selatan Ambil Formulir ke Partai

Pengambilan formulir ke PKB, Nasdem, hingga PSI.

Baca Selengkapnya

Beredar Video Harvey Moeis Jalan-Jalan Meski Ditahan, Kuasa Hukum: Itu Nyebar Fitnah

1 jam lalu

Beredar Video Harvey Moeis Jalan-Jalan Meski Ditahan, Kuasa Hukum: Itu Nyebar Fitnah

Kuasa hukum Harvey Moeis dan istrinya Sandra Dewi, Harris Arthur Hedar, membantah kliennya berkeliaran di salah satu pusat pembelanjaan di Jakarta.

Baca Selengkapnya

Seleksi CPNS Diminta Ditunda hingga Usai Pilkada, Rentan Menjadi Komoditas Politik

1 hari lalu

Seleksi CPNS Diminta Ditunda hingga Usai Pilkada, Rentan Menjadi Komoditas Politik

Ketua Ombudsman RI Mokhammad Najih menyarankan agar rekrutmen calon pegawai negeri sipil (CPNS) ditunda hingga Pilkada selesai.

Baca Selengkapnya

Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Mangkir tanpa Alasan, KPK: Praperadilan Tak Hentikan Penyidikan

1 hari lalu

Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Mangkir tanpa Alasan, KPK: Praperadilan Tak Hentikan Penyidikan

KPK mengatakan, kuasa hukum Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor seharusnya berperan mendukung kelancaran proses hukum.

Baca Selengkapnya

Tito Karnavian Pastikan Pilkada Serentak Digelar 27 November 2024

1 hari lalu

Tito Karnavian Pastikan Pilkada Serentak Digelar 27 November 2024

Mendagri Tito Karnavian mengatakan sebelumnya memang ada wacana yang muncul untuk mempercepat pelaksanaan Pilkada.

Baca Selengkapnya

Muhaimin Sebut 2 Kader Golkar Ini Daftar di PKB untuk Pilkada 2024

1 hari lalu

Muhaimin Sebut 2 Kader Golkar Ini Daftar di PKB untuk Pilkada 2024

Dua kader Golkar ini melamar jadi calon gubernur Banten dan Jakarta lewat PKB. Muhaimin Iskandar sebut belum jamin akan berkoalisi.

Baca Selengkapnya

KPK Sita Kantor NasDem di Sumatera Utara dalam Kasus Korupsi Bupati Labuhanbatu

2 hari lalu

KPK Sita Kantor NasDem di Sumatera Utara dalam Kasus Korupsi Bupati Labuhanbatu

KPK menyita kantor Partai NasDem di Labuhanbatu, Sumatera Utara, dalam perkara korupsi yang menjerat Bupati Erik Atrada Ritonga.

Baca Selengkapnya

12 Nama Daftar Pilkada Solo Lewat PDIP, dari Kader Partai hingga Pedagang Baut

2 hari lalu

12 Nama Daftar Pilkada Solo Lewat PDIP, dari Kader Partai hingga Pedagang Baut

PDIP telah membuka pendaftaran dan penyaringan bakal calon wali kota dan wakil wali kota Solo. Sebanyak 12 orang telah mendaftar.

Baca Selengkapnya

Fakta-Fakta Sidang SYL: Duit Kementerian Dipakai Buat Sunatan, Bangun Kafe, hingga Cicil Alphard

2 hari lalu

Fakta-Fakta Sidang SYL: Duit Kementerian Dipakai Buat Sunatan, Bangun Kafe, hingga Cicil Alphard

Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo alias SYL acapkali menggunakan uang Kementan untuk keperluan pribadi.

Baca Selengkapnya

Profil Hendry Lie, Bos Sriwijaya Air yang Ditetapkan Tersangka Kasus Timah

2 hari lalu

Profil Hendry Lie, Bos Sriwijaya Air yang Ditetapkan Tersangka Kasus Timah

PT Sriwijaya Air didirikan oleh Chandra Lie, Hendry Lie, Johannes Bunjamin, dan Andy Halim pada 28 April 2003.

Baca Selengkapnya