TEMPO.CO, Jakarta - Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU), Viryan, mengatakan hingga saat ini Kabupaten Mimika, Papua, belum menetapkan daftar pemilih sementara (DPS) pilkada 2018. Adapun total pemilih yang sudah masuk ke DPS mencapai 152,8 juta jiwa.

"DPS Mimika kami tunggu sampai 30 Maret 2018," kata Viryan saat ditemui di kantor KPU, Jakarta, Rabu, 28 Maret 2018.

Ia menuturkan masalah penetapan DPS di Mimika terjadi karena beberapa hal. Pertama, ada kegiatan pencalonan yang belum selesai. Kedua, penetapan DPS belum bisa dilakukan karena kondisi wilayahnya. Ketiga, masalah administrasi kependudukan di tingkat bawah.

Baca juga: KPU Mencatat 152 Juta Jiwa Daftar Pemilih Sementara Pilkada 2018

Namun, pada saat rapat pleno di tingkat KPU provinsi, sudah dikonfirmasi pada 13 Maret lalu bahwa akhir penetapan DPS wilayah tersebut akan dilakukan hingga akhir bulan ini. "Kami harap semua selesai pada waktu yang telah ditentukan."

Lebih jauh, dia menambahkan, sebelumnya dalam Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4) jumlah pemilih mencapai 164 juta jiwa. Setelah dilakukan pencocokan dan penelitian, data pemilih berkurang menjadi 152,8 jiwa.

Pengurangan jumlah pemilih bisa terjadi karena pemilih tidak ada saat petugas mendatangi rumah mereka, sehingga pemilih tersebut tidak dimasukkan ke DPS. "Hal semacam itu bisa terjadi," ujarnya.

Namun jumlah DPS yang ada saat ini juga belum tetap karena ada pengumuman perbaikan sampai 2 April 2018. Selain itu, KPU sedang menyiapkan surat untuk penyelenggara di tingkat kota/kabupaten terkait dengan dua hal dalam menjaga kualitas daftar pemilih.

Baca juga: Setelah KPU Umumkan DPS Pilkada 2018, Bawaslu Buka Posko di Desa

Pertama, penyelenggara mengundang RT, RW, kepala dusun, dan semua pihak untuk datang ke kantor kelurahan agar bisa melihat data pemilih. Kedua, Panitia Pemungutan Suara (PPS) juga diminta mengunjungi pemilih sambil melakukan pemutakhiran data.

"Kami minta PPS juga berkoordinasi dengan PPL (Panitia Pengawas Lapangan) yang membuat posko," kata Viryan.

Sehingga proses perbaikan DPS pada 3-7 April mendatang diharapkan bisa selesai seluruhnya. "Kami juga membuat layanan jemput pemilih. Kami akan proaktif mendeteksi dan mendata pemilih yang belum terdaftar."