6,7 Juta Pemilih Belum Punya E-KTP, Bawaslu Buka Posko Aduan

Reporter

Imam Hamdi

Jumat, 23 Maret 2018 03:34 WIB

Warga antre untuk melakukan perekaman data KTP elektronik di Kantor Kelurahan Pondok Kelapa, Jakarta Timur, 3 September 2016. Pemerintah memberikan tenggat bagi warga untuk merekam data KTP elektronik hingga 30 September 2016. TEMPO/Dhemas Reviyanto

TEMPO.CO, Jakarta - Badan Pengawas Pemilu akan membuka posko untuk membantu calon pemilih yang belum melakukan perekaman e-KTP sebagai syarat partisipasi dalam pilkada 2018.

Anggota Bawaslu Mochammad Afifuddin mengatakan telah mengumpulkan seluruh Bawaslu provinsi untuk mematangkan pembuatan posko bagi calon pemilih yang belum merekam e-KTP.

Baca: KPU Mencatat 152 Juta Jiwa Daftar Pemilih Sementara Pilkada 2018

"Kami sepakati poskonya nanti dekat kelurahan," kata Afifuddin di Jakarta pada Kamis, 22 Maret 2018.

Komisi Pemilihan Umum mencatat ada 6,7 juta dari 152,9 juta pemilih yang masuk Daftar Pemilih Sementara (DPS) namun belum melakukan perekaman e-KTP, sedangkan e-KTP menjadi persyarat untuk memilih. Bawaslu juga berkoordinasi dengan penyelenggara pemilu terkait hal ini.

Advertising
Advertising

Baca: Setelah KPU Umumkan DPS Pilkada 2018, Bawaslu Buka Posko di Desa

Menurut Afif, pembuatan posko tersebut akan bersinergi dengan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil setempat. Alasannya, karena melakukan perekaman menjadi kewenangan Disdukcapil.

Afif mengatakan langkah ini diambil agar jangan sampai masalah warga yang belum merekam e-KTP menjadi kendala dalam menggunakan hanya pada pilkada 2018. "Nanti akan dibantu merekam dan mendapat surat keterangan agar mereka bisa memilih," ujarnya.

Berita terkait

Hakim MK Beri Catatan Soal Sirekap Menjelang Pilkada Serentak: Memang Tidak Bisa Digunakan

1 jam lalu

Hakim MK Beri Catatan Soal Sirekap Menjelang Pilkada Serentak: Memang Tidak Bisa Digunakan

Hakim MK kembali menyinggung soal Sirekap yang digunakan dalam Pemilu 2024.

Baca Selengkapnya

Jokowi Pastikan Pilkada 2024 sesuai Jadwal, Berikut Tahapan dan Jadwal Lengkapnya

2 jam lalu

Jokowi Pastikan Pilkada 2024 sesuai Jadwal, Berikut Tahapan dan Jadwal Lengkapnya

Presiden Jokowi mengatakan tidak ada pengajuan dari pemerintah untuk percepatan Pilkada 2024. Berikut tahapan dan jadwal lengkap Pilkada serentak 2024

Baca Selengkapnya

Daftar Pemilihan Gubernur yang Digelar pada Pilkada 2024, Mengapa Yogyakarta Tak Termasuk?

7 jam lalu

Daftar Pemilihan Gubernur yang Digelar pada Pilkada 2024, Mengapa Yogyakarta Tak Termasuk?

Pilkada 2024 akan dilaksanakan pada November 2024 di semua provinsi di seluruh Indonesia, kecuali Daerah Istimewa Yogyakarta. Apa alasannya?

Baca Selengkapnya

Jadwal Lengkap dan Tahapan Pilkada 2024, Kapan Hari Pemungutan dan Penghitungan Suara?

7 jam lalu

Jadwal Lengkap dan Tahapan Pilkada 2024, Kapan Hari Pemungutan dan Penghitungan Suara?

KPU jadwalkan tahapan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Wali kota dan Wakil Wali kota di Pilkada 2024.

Baca Selengkapnya

Publik Menunggu Susunan Kabinet Prabowo-Gibran, Begini Aturan Pembentukan Kabinet?

7 jam lalu

Publik Menunggu Susunan Kabinet Prabowo-Gibran, Begini Aturan Pembentukan Kabinet?

Masyarakat menunggu bentukan kabinet Prabowo-Gibran. Bagaimana aturan pembentukan dan di pasal mana menteri tak boleh rangkap jabatan?

Baca Selengkapnya

Saldi Isra Minta KPU Tandai Kantor Hukum yang Sering Ajukan Renvoi Alat Bukti

18 jam lalu

Saldi Isra Minta KPU Tandai Kantor Hukum yang Sering Ajukan Renvoi Alat Bukti

Saldi meminta kepada komisioner KPU, Mochammad Afifuddin, untuk menandai kantor masing-masing kuasa hukum karena seringnya mengajukan renvoi.

Baca Selengkapnya

KPU Sangkal Ada Pergeseran Suara dari NasDem ke Hanura di Pileg DPRD Sintang

18 jam lalu

KPU Sangkal Ada Pergeseran Suara dari NasDem ke Hanura di Pileg DPRD Sintang

"Tidak terjadi perubahan atau pergeseran suara Partai Hanura," kata kuasa hukum KPU Ali Nurdin di gedung MK.

Baca Selengkapnya

Soal Gugatan PDIP ke PTUN, Gibran: Biar Berproses Dulu

21 jam lalu

Soal Gugatan PDIP ke PTUN, Gibran: Biar Berproses Dulu

Gibran tak banyak menanggapi soal gugatan PDIP ke PTUN yang putusannya bisa saja berimbas pada pelantikannya sebagai wakil presiden.

Baca Selengkapnya

Fakta-fakta PDIP Ajukan Gugatan KPU ke PTUN

23 jam lalu

Fakta-fakta PDIP Ajukan Gugatan KPU ke PTUN

PDIP mengajukan gugatan ke PTUN karena menganggap KPU melakukan perbuatan melawan hukum.

Baca Selengkapnya

Sengketa Pileg, KPU Tegaskan Tak Ada Pengalihan Suara Demokrat ke PKB di Dapil Jateng 5

1 hari lalu

Sengketa Pileg, KPU Tegaskan Tak Ada Pengalihan Suara Demokrat ke PKB di Dapil Jateng 5

Kuasa hukum KPU mengatakan, berdasarkan analisis hasil pemilihan, tidak ada penambahan suara sebagaimana yang dituduhkan Pemohon.

Baca Selengkapnya