Pilkada, Cagub Riau Janji Hibahkan Tanah untuk Pasar Tradisional

Rabu, 14 Maret 2018 08:07 WIB

Dewan Pembina Partai PAN Amien Rais menghadiri deklarasi pasangan calon Gubernur Riau Syamsuar - Edy Natar Nasution di Pekanbaru, Riau, 7 Januari 2018. Amien berpesan kepada kedua pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur yang diusung partai Koalisi PAN, NasDem dan PKS itu merangkul semua kepentingan golongan. Tempo/Riyan Nofitra

TEMPO.CO, Pekanbaru - Calon gubernur Riau di Pilkada 2018 Syamsuar menyatakan bakal menghibahkan aset tanah milik Pemerintah Riau untuk pembangunan pasar tradisional Cik Puan, Pekanbaru, jika terpilih dalam pemilihan gubernur Riau. Hal ini diungkapkan Syamsuar saat menggelar kampanye dialogis bersama pedagang Pasar Cik Puan, Pekanbaru.

"Aset harus diserahkan kepada pemerintah Kota Pekanbaru agar pasar segera dibangun," ujar Syamsuar saat mendengar keluhan para pedagang di Pasar Cik Puan, Pekanbaru, Senin, 13 Maret 2018.

Baca juga: Pilkada 2018, Cagub Riau Syamsuar Ingin Nasionalisasi Blok Migas

Konflik kepemilikian aset tanah pasar antara Pemerintah Kota Pekanbaru dengan Pemerintah Provinsi Riau membuat pembangunan pasar rakyat itu terbengkalai selama 17 tahun. Akibatnya, lebih dari seribu pedagang kecil yang berjualan di pasar tersebut masih berstatus penghuni penampungan sementara sejak tahun 2001.

"Hingga saat ini kami masih menempati tempat penampungan sementara," kata Ketua Pedagang Pasar Cik Puan, Sutan Syamsi Sikumbang, dalam dialognya dengan Syamsuar.

Advertising
Advertising

Sutan mengatakan, Pemkot Pekanbaru sempat memulai pembangunan Pasar Cik Puan pada 2010 menggunakan dana Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Pekanbaru. Namun hal itu mendapat pertentangan dari Pemprov Riau yang mengklaim tanah pasar tersebut merupakan aset pemerintah provinsi. Pemprov Riau tidak berkenan melepaskan aset itu kepada Pemkot Pekanbaru. Akibatnya, pembangunan pasar pun terbengkalai.

Namun belakangan, muncul rencana Pemkot Pekanbaru membangun Pasar Cik Puan sepuluh lantai dengan menggunakan jasa swasta atau investor. Rencana tersebut justru mendapat penolakan dari para pedagang pasar. Sutan meminta pembangunan pasar milik pemerintah itu tetap menggunakan dana APBD ataupun APBN. Sebab kata dia, jika pasar dibangun oleh investor bakal merugikan pedagang dengan biaya sewa yang cukup mahal.

"Tahu sendirilah, yang namanya investor itu semata-mata mengejar keuntungan. Lain halnya kalau dibangun pemerintah, bisa jadi pemasukan untuk pendapatan asli daerah," ujarnya.

Sutan berharap, jika menjadi gubernur Riau, Syamsuar segera menyelesaikan persoalan pembangunan Pasar Cik Puan yang terbengkalai itu. "Yang kami inginkan bukti, bukan janji," ujar dia.

Baca juga: KPU Bantah Usulkan Penundaan Status Tersangka Calon Kepala Daerah

Menanggapi keluhan itu, Syamsuar berkomitmen menyelesaikan persoalan pembangunan Pasar Cik Puan. Solusinya, kata dia, pemerintah provinsi harus menghibahkan aset tanah tersebut sepenuhnya kepada Pemerintah Kota Pekanbaru untuk pembangunan pasar demi mendorong ekonomi masyarakat.

Dalam hal ini, kata dia, semestinya antara Pemkot Pekanbaru dan Pemprov Riau mesti saling mendukung pembangunan Kota Pekanbaru yang sekaligus Ibu Kota Riau. Dia memastikan pasar akan dibangun oleh pemerintah bila persoalan aset tuntas. "Pembangunan harus dilaksanakan oleh pemerintah, bukan investor," ujar Syamsuar.

Berita terkait

Alasan Ganjar Kampanye di Brebes dan Tegal: Pernah Kalah di Pilkada 2018

11 Januari 2024

Alasan Ganjar Kampanye di Brebes dan Tegal: Pernah Kalah di Pilkada 2018

Ganjar mengatakan agenda kampanye di Brebes, Tegal, dan Kebumen karena pernah kalah di wilayah tersebut pada Pilkada 2018.

Baca Selengkapnya

Kilas Balik 4 Pelanggaran Alat Peraga Kampanye yang Pernah Terjadi Sebelum Pemilu 2024

30 Juni 2023

Kilas Balik 4 Pelanggaran Alat Peraga Kampanye yang Pernah Terjadi Sebelum Pemilu 2024

Sebagai faktor mendulang suara, Alat Peraga Kampanye tidak jarang digunakan parpol atau pendukung kubu tertentu melebihi batas.

Baca Selengkapnya

Bupati Kepulauan Meranti Manipulasi Anggaran untuk Program Umrah

8 April 2023

Bupati Kepulauan Meranti Manipulasi Anggaran untuk Program Umrah

Bupati Kepulauan Meranti Muhammad Adil memanipulasi anggaran daerahnya sendiri untuk program umrah gratis.

Baca Selengkapnya

Target Pemilih 77,5 Persen di Pilkada 2020 Dinilai Terlalu Tinggi

20 November 2020

Target Pemilih 77,5 Persen di Pilkada 2020 Dinilai Terlalu Tinggi

Pengamat memperkirakan tingkat partisipasi pemilih pada Pilkada 2020 akan berbeda.

Baca Selengkapnya

Khofifah Fokus Tuntaskan Kemiskinan di 10 Kabupaten Jawa Timur

14 Juli 2018

Khofifah Fokus Tuntaskan Kemiskinan di 10 Kabupaten Jawa Timur

Khofifah menggandeng TNP2K.

Baca Selengkapnya

MK Terima 62 Permohonan Gugatan Sengketa Pilkada 2018

13 Juli 2018

MK Terima 62 Permohonan Gugatan Sengketa Pilkada 2018

Sebanyak 39 dari 62 permohonan gugatan pilkada 2018 yang diterima MK adalah perkara pemilihan bupati.

Baca Selengkapnya

Bawaslu: Hasil Pilkada 2018 di 13 Daerah Rawan Digugat

13 Juli 2018

Bawaslu: Hasil Pilkada 2018 di 13 Daerah Rawan Digugat

Bawaslu mengatakan selisih paling tipis terjadi di Kota Tegal.

Baca Selengkapnya

Bawaslu: 5,9 Juta Formulir C6 di Pilkada 2018 Tak Didistribusikan

13 Juli 2018

Bawaslu: 5,9 Juta Formulir C6 di Pilkada 2018 Tak Didistribusikan

Bawaslu mencatat partisipasi dalam pemilihan gubernur di 17 provinsi hanya 69 persen.

Baca Selengkapnya

Tiga Calon Gubernur Gugat Hasil Pilkada Serentak 2018

13 Juli 2018

Tiga Calon Gubernur Gugat Hasil Pilkada Serentak 2018

Jumlah gugatan sengketa Pilkada serentak 2018 bisa terus bergerak.

Baca Selengkapnya

Pilkada 2018, Partisipasi Pemilih di Papua Paling Tinggi

13 Juli 2018

Pilkada 2018, Partisipasi Pemilih di Papua Paling Tinggi

Dari hasil evaluasi pilkada 2018, Bawaslu menilai KPU perlu menggiatkan lagi sosialisasi agar pada pelaksanaan pileg dan pilpres 2019.

Baca Selengkapnya