TEMPO.CO, Bandung - Calon gubernur Jawa Barat Deddy Mizwar mengatakan ada tujuh isu strategis di Jawa Barat yang ditawarkannya dalam Pilkada 2018. Isu tersebut menjadi prioritas jika dirinya dan Dedi Mulyadi terpilih dalam pemilihan gubernur mendatang.

"Ada tujuh isu strategis yang harus kami selesaikan di Jawa Barat," ujar pria yang akrab disapa Demiz itu kepada wartawan seusai mengikuti acara debat publik Pilgub Jawa Barat, di gedung Sabuga, Kota Bandung, Senin malam, 12 Maret 2018.

Baca juga: Debat Pilkada 2018: Ridwan Kamil Terlihat Mendominasi, Uu Grogi

Ketujuh isu strategis yang menjadi perhatian pasangan nomor urut 4 itu yakni masalah kemiskinan, pengangguran, ketimpangan, pendidikan, kesehatan, lingkungan, dan reformasi birokrasi.

"Itu ada faktor manusia dan lingkup manusia, ekonomi dan sosialnya. Kemudian masalah ruang, manusia hidup di alam seperti apa, menjadi tata kelola ruang itu juga menjadi visi misi kami," ujarnya.

Masalah reformasi birokrasi, kata dia, menjadi isu yang tak kalah pentingnya dan menjadi perhatian bagi pasangan yang diusung oleh koalisi partai Demokrat dan Partai Golkar itu.

Menurut dia, reformasi birokrasi harus terus dilakukan secara lebih efektif, efisien, akuntabel, dan transparan dengan pendekatan keterbukaan melalui teknologi informasi.

Seluruh isu strategis itu, kata dia, harus diselesaikan secara bersamaan. Sebab, ketujuh masalah itu merupakan satu kesatuan yang tak bisa dipisahkan dan sesegera mungkin dicarikan solusinya. "Prioritasnya harus bareng jadi saling terintegrasi," ucapnya.

Sementara itu, Dedi Mulyadi mengatakan akan memprioritaskan masalah perbaikan lingkungan yang terbilang cukup parah untuk skala provinsi Jawa Barat.

"Masalah di Jabar itu yang pertama problem lingkungan. Ketidakseimbangan lingkungan berindikasi pada bencana yang terus menerus seperti sekarang ini," katanya.

Baca juga: Pilkada 2018, Dedi Minta Calon Tak Banggakan Menjadi Wali Kota

Selain itu, dua masalah lainnya yang menjadi prioritas di Jawa Barat yakni masalah persoalan anggaran yang kadang tak mengena saat diluncurkan menjadi sebuah program. Juga masalah distribusi pengelolaan antara provinsi dan daerah yang masih belum bisa sinergis.

"Kalau orang mengerti konsep Pajajaran, gubenur itu mirip konsep kerajaan Pajajaran zaman dulu yang terhampar kerajaan-kerajaan kecil di Jabar. Dan tugas dia itu hanya mengoordinasikan satu sama lain. Sehingga dia tidak boleh punya satu visi sendiri melainkan visi bersama," kata Dedi.