TEMPO.CO, Jakarta - Ketua DPR Bambang Soesatyo (Bamsoet) mengusulkan pemilihan kepala daerah (pilkada) tidak lagi dilakukan secara langsung, tapi dipilih oleh DPRD. Alasannya, untuk menekan potensi perpecahan bangsa dan politik uang.

Politikus Partai Golkar itu mengaku mendapat laporan maraknya politik uang dan transaksional di Pilkada. Praktik itu berjalan mulai dari tingkat kabupaten dan kota hingga provinsi.

Baca juga: Menteri Tjahjo: Politik Uang di Pilkada 2018 Racun bagi Demokrasi

Selain itu, ujar Bamsoet, Pilkada Serentak 2018, Pemilihan Legislatif dan Pemilihan Presiden 2019 diperkirakan masih akan diwarnai oleh isu politik identitas. Menurut mantan ketua Komisi III DPR itu, saat ini mulai terlihat upaya untuk memecah persatuan bangsa serta merusak kerukunan antar umat beragama.

Pola-pola penyerangan terhadap tokoh, pemuka agama serta rumah ibadah, menjadi salah satu bukti upaya memecah persatuan. Menurut dia, hal itu juga merusak kerukunan antarumat beragama.

"Pola-pola seperti ini pernah dilakukan beberapa tahun lalu. Modus yang dipakai antara lain dengan menggunakan isu dukun santet, dimana banyak korban yang jatuh," ujar Bamsoet kepada wartawan, Kamis, 1 Maret 2018.

Baca: Pilkada 2018, Prabowo Bakal Berkampanye untuk Sudrajat-Syaikhu

Dia juga berharap, dalam konteks demokrasi yang berkualitas, masyarakat Indonesia dapat menyaksikan proses pemilu yang ideal dari para peserta pemilu.

Pemilu harus dengan mengedepankan ide, program serta visi dan misi, ujarnya. Dengan cara itu pemilu akan berjalan secara demokratis dan mencerdaskan bangsa.

“Sehingga, masyarakat dapat mengambil pembelajaran politik yang positif untuk perkembangan demokrasi ke depannya,” kata Ketua DPR ini.