Menteri Tjahjo: Politik Uang di Pilkada 2018 Racun bagi Demokrasi

Reporter:
Editor:

Amirullah

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo saat mendatangi Gedung KPK Merah Putih, Jakarta, Senin, 26 Februari 2018 untuk bertemu dengan pimpinan KPK. Tempo/Adam Prireza

    Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo saat mendatangi Gedung KPK Merah Putih, Jakarta, Senin, 26 Februari 2018 untuk bertemu dengan pimpinan KPK. Tempo/Adam Prireza

    TEMPO.CO, Ambon - Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengajak masyarakat melawan politik uang dalam Pilkada 2018. Praktik tersebut dianggap sebagai racun demokrasi.

    "Politik uang itu racun demokrasi karena tidak akan menghasilkan kepala daerah yang amanah," katanya saat peringatan ulang tahun Pemadam Kebakaran ke-99 tahun di Kota Ambon, Kamis, 1 Maret 2019.

    Baca juga: KPU Minta Parpol Lebih Ketat Menyeleksi Calon Kepala Daerah

    Ia menyatakan pemilihan kepala daerah adalah proses memilih pemimpin yang amanah, maka politik uang harus dihilangkan. Menurut Tjahjo, semua elemen harus bersama menjaga pesta demokrasi demi memilih kepala daerah yang amanah dan mampu memimpin daerah, meningkatkan kesejahteraan rakyat, juga mempercepat pembangunan daerah.

    Politik uang, menurut Tjahjo, dapat merusak kehidupan demokrasi. Pendidikan politik terhadap masyarakat pun tidak tercapai. Praktik semacam ini juga dikhawatirkan menjadi preseden buruk ke depannya.

    "Jangan mengedepankan praktik politik uang. Karena dibalik itu, ada kepentingan tertentu," ujarnya.

    Ia mengakui politik uang masih rawan terjadi dalam pemilihan kepala daerah 2018. Karena itu, masyarakat diajak ikut melawan atau memerangi agar jangan sampai hal itu terjadi.

    Baca juga: Suap Pilkada 2018, Polisi Panggil Ketua KPU dan Panwaslu Garut

    Tjahjo juga meminta para kandidat atau calon pemimpin daerah mengedepankan adu konsep serta gagasan membangun daerah. Hal itu dianggap lebih baik ketimbang saling hujat atau melakukan kampanye hitam.

    "Jangan melakukan politik fitnah, kampanye berbau SARA, dan ujaran kebencian. Karena, hal itu bisa merusak peradaban, merusak demokrasi, juga menghancurkan sendi-sendi kebangsaan yang bermanfaat," tuturnya.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.