TEMPO.CO, Surabaya - Gubernur Jawa Timur Soekarwo mengingatkan ke seluruh pejabat Badan Usaha Milik Daerah untuk menghindari politik menjelang Pilkada 2018 di provinsi Jawa Timur.

"Aturannya tidak boleh maka hindari untuk ikut berpolitik, terutama di masa kampanye ini," ujar Soekarwo di Gedung Negara Grahadi, Surabaya, Kamis, 1 Maret 2018.

Baca juga: Pilkada 2018, Surya Paloh Berkampanye di Papua Demi Lukas Enembe

Sorotan orang nomor satu di Pemprov Jatim tersebut tidak lepas dari kehadiran Komisaris Utama Bank UMKM Jatim, Rasiyo, di sela silaturahim antara Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) dan calon gubernur Khofifah Indar Parawansa di Wisma Guru Surabaya, Rabu kemarin.

Menurut Pakde Karwo, sapaan akrab Soekarwo, sesuai peraturan tertulis pejabat BUMD tidak diperbolehkan terlibat dalam politik.

"Tidak boleh ada politik apapun, tapi Rasiyo juga akan habis masa jabatannya pada 21 Maret 2018. Untuk persoalan apakah beliau mewakili PGRI, saya tidak tahu," ucapnya.

Sementara itu, saat dikonfirmasi, Rasiyo membantah dirinya telah ikut berkampanye untuk salah satu pasangan calon. Dia mengatakan hadir atas nama Dewan Penasihat PGRI Jatim sehingga tidak mungkin menolaknya.

"Saya menemui Bu Khofifah dalam rangka silaturahim dengan pengurus PGRI Jatim. Beliau kirim surat resmi ke PGRI Jatim sehingga tidak mungkin ditolak," ujar Rasiyo.

Mantan Sekretaris Daerah Jatim tersebut juga mempersilakan jika ada calon lain yang akan bersilaturahim dengan PGRI dan berdiskusi sekaligus berbagi masukan untuk kemajuan dunia pendidikan di Jatim.

Baca juga: Menteri Tjahjo: Politik Uang di Pilkada 2018 Racun bagi Demokrasi

Pemilihan gubernur Jawa Timur diikuti dua pasangan calon, yakni Khofifah-Emil di nomor urut satu, dan Gus Ipul-Puti di nomor urut dua.

Pasangan nomor satu merupakan calon dari koalisi Partai Demokrat, Golkar, PAN, PPP, Hanura dan NasDem, sedangkan pasangan nomor dua adalah calon dari gabungan PKB, PDI Perjuangan, PKS serta Gerindra.