TEMPO.CO, Pekanbaru - Calon gubernur Riau Lukman Edy menyoroti budaya 'fee belah semangka' saat melakukan kampanye Pilkada 2018. Praktek memotong dana bantuan masyarakat di pemerintahan Provinsi Riau ini sudah berlangsung lama dan dianggap sangat merugikan masyarakat.

"Kita tahu setiap ada proposal yang dicairkan oleh pemerintah, ada sebagian yang dipotong. Praktik belah semangka ini tentu sangat merugikan masyarakat," kata Lukman Edy dalam kampanye dialogisnya di Jalan Muhajirin Gang Guru, Sidomulyo Tampan, Pekanbaru, Rabu, 21 Februari 2018.

Baca juga: TB Hasanuddin Jelaskan Rincian Rp 1 Triliun untuk Pesantren

Lukman mengaku geram atas laporan masyarakat yang menyebutkan besar pemotongan bahkan sampai 50 persen. Praktik ini tidak hanya pada bantuan proyek pembangunan dan ekonomi saja, bahkan untuk pendidikan dan keagamaan juga dibelah semangka.

Untuk mencegah praktik lancung ini terjadi lagi, Lukman Edy menawarkan adanya dana desa Rp 1 miliar dalam program pemerintah seperti yang sudah dirancangnya. Baik desa maupun kelurahan bakal disiapkan anggaran Rp 1 miliar per tahun.

"Kalau saya terpilih, anggaran ini akan diserahkan ke kepala desa atau lurah tanpa dipotong-potong. Jadi bisa lebih maksimal dinikmati masyarakat," ujar mantan Menteri Pemberdayaan Desa Tertinggal era Presiden SBY ini.

Baca juga: Sudirman Said Ketemu Nelayan Tegal, Janji Atasi Masalah Cantrang

Bantuan lain yang dijanjikan seperti anggaran beasiswa. Selama beberapa tahun terakhir, bantuan beasiswa tidak lagi dianggarkan pemerintah daerah.

Dalam kesempatan tersebut, pasangan Lukman Edy-Hardianto menandatangani janji kontrak politik dengan masyarakat. Dalam kontrak politik itu pasangan yang diusung PKB dan Gerindra ini berkomitmen menjalankan program Rp1 miliar satu desa jika menang di pemilihan gubernur Riau 2018.