TEMPO.CO, Ambon - Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Maluku Richard Rahakbauw menyatakan siap mundur dari posisinya jika pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku, Said Assagaff-Andreas Rentanubun (Santun), kalah dalam pilkada 2018 di wilayah Ambon. Pernyataan itu disampaikan Richard di hadapan kader dan simpatisan Partai Gokar saat rapat akbar Golkar Kota Ambon.

"Saya telah membuat surat pernyataan mundur dari jabatan sebagai Wakil Ketua DPRD. Surat ini juga akan saya sampaikan ke DPP (Dewan Pimpinan Pusat) dan DPD (Dewan Pimpinan Daerah) Golkar Maluku," katanya di Ambon, Rabu, 21 Februari 2018.

Baca juga: ASN Sultra Diharamkan Memihak Salah Satu Calon Pilkada 2018

Ia menyatakan akan bekerja serius untuk memenangkan pasangan Santun di Kota Ambon. Rapat akbar Golkar itu dilakukan untuk merapatkan barisan guna memenangi pasangan Santun.

"Pilwakot (pemilihan wali kota) Ambon tahun 2017, Richard Louhenapessy menang di Kota Ambon, maka pilgub 2018 ini, Kota Ambon juga harus memenangkan pasangan Santun karena suara Golkar adalah suara rakyat," ujarnya.

Dia mengakui pernyataan mundur dari jabatan merupakan bentuk pertanggungjawaban sebagai kader Partai Golkar tanpa ada paksaan ataupun tuntutan dari pihak tertentu.

"Apa yang saya lakukan ini tulus, bukan karena paksaan, karena ini bentuk pertanggungjawaban moril kader partai. Saya akan berupaya untuk memenangkan pasangan Santun di Kota Ambon. Ini juga harus dilakukan kader Golkar lainnya," ucapnya.

Adapun calon Gubernur Maluku, Said Assagaff, menyatakan hal yang dilakukan Richard Rahakbauw merupakan spontanitas sebagai kader Golkar.

Baca juga: Panwaslu Temukan ASN Terlibat di Pilkada 2018

"Kami memberikan apresiasi. Itu artinya Richard Rahakbauw akan kerja keras di Ambon untuk pemenangan Santun di pilkada maupun Golkar di pemilu 2019. Saya kira hal bagus jika ada kader yang seperti itu," tuturnya.

Dia menambahkan, sikap Richard itu juga merupakan peristiwa politik yang luar biasa. Sebab, hal yang disampaikan Wakil Ketua DPRD Maluku tersebut dianggap mahal untuk masa depan Partai Golkar.