TEMPO.CO, Bandung - Calon Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menepis anggapan kalau dirinya diskriminatif terhadap golongan lesbian, gay, biseksual dan transgender (LGBT). Hal itu merupakan tanggapan Ridwan atas tudingan komunitas LGBT Intersex dan Queer yang menilai Wali Kota Bandung itu diskriminatif.

"Saya ini disumpah untuk selalu taat pada aturan, sebutkan contoh yang saya melanggar aturan? Saya kembalikan pertanyaannya. Karena saya tidak bisa mendeskripsikan tudingannya tanpa tahu secara spesifik," ujar Ridwan kepada Tempo, di markas komando tim sukses Ridwan-Uu Ruzhanul, di Jalan Cipaganti, Kota Bandung, Jumat, 16 Februari 2018.

Baca juga: Pilgub Jabar, Siapa Pemilik Dana Kampanye Paling Besar?

Emil--panggilan akrab Ridwan, mengatakan ketika dia bersinggungan dengan masalah LGBT, khususnya terkait pandangan pribadinya, selalu ditafsir lain dan seolah-olah mendukung komunitas LGBT.

Padahal, kata dia, secara tegas menolak LGBT lantaran mereka sangat bertentangan dengan keyakinan Ridwan yang merupakan seorang muslim. Ketika Ridwan mengatakan urusan LGBT itu urusan personal individu masing-masing, maka Ridwan disangka pro LGBT, padahal tidak demikian.

"Saya bilang saya secara syariat itu melarang dan tidak mendukung apapun yang dilarang oleh Al-Quran. Tapi tindakan hukum formal (terhadap LGBT) tidak bisa saya lakukan karena tidak ada dasar hukumnya," ujarnya.

Emil pun menganggap isu tentag LGBT yang dikaitkan dengan dirinya memang cukup berbau kampanye hitam oleh oknum yang tidak menyukai Ridwan. Hal itu, kata dia, seolah menyudutkan Ridwan di kancah kontestasi Pemilihan Gubernur (Pilgub)Jawa Barat 2018 mendatang.

Baca juga: Ridwan Kamil: Kampanye Hitam Beralih ke WhatsApp

Sebelumnya seperti diberitakan Tempo pada 27 Januari 2016, Komunitas Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender (LGBT) Intersex dan Queer Indonesia menggugat pernyataan beberapa pejabat negara, salah satunya adalah Ridwan Kamil, soal komunitas tersebut.

Koordinator Divisi Advokasi Gaya Warna Lentera Indonesia (GWL-INA), Slamet Rahardjo, mewakili forum LGBTIQ Indonesia, mengatakan semua pernyataan pejabat negara di media massa sangat mengucilkan kelompok LGBT.