TEMPO.CO, Denpasar - Gubernur Bali Made Mangku Pastika mengusulkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Bali tidak mencetak baliho kampanye pilkada 2018. Upaya ini dilakukan untuk menghemat anggaran pelaksanaan pilkada.

"Saya anjurkan KPU enggak usah nyetak baliho, tinggal pakai baliho yang ada, banyak sekali itu," kata Pastika usai menghadiri Sidang Paripurna DPRD Bali di Denpasar, Senin, 29 Januari 2018.

Baca juga: Perang Artis di Pilkada Jatim, Via Vallen vs Anang-Pasha Ungu

Menurut dia, baliho yang sudah ada, yang kini sudah banyak dipasang oleh tim pemenangan masing-masing calon dapat dipilih sesuai dengan ketentuan KPU. Apalagi baliho yang dikeluarkan KPU nantinya sesuai dengan yang diajukan calon di pilgub Bali.

"Kan sudah ada. Pakai saja itu, pilih 10 misalnya satu kabupaten, tempatnya di mana, ukurannya berapa suruh taruh di situ. Tambahin nomor urut pakai spidol atau pilox, kemudian pakein cap KPU," ujar Pastika

Dengan demikian, anggaran untuk pengadaan baliho sebagai alat peraga kampanye bisa dihemat, karena KPU Bali tidak perlu lagi mengeluarkan uang.

Terkait anggaran pelaksanaan pilkada Bali yang telah diputuskan sebesar Rp 155 miliar untuk KPU Bali, Pastika menegaskan tidak bisa dilakukan perubahan. Alasannya hal itu sudah diputuskan dalam APBD dan sudah jadi Peraturan Daerah.

Yang bisa dilakukan, kata Pastika, adalah menyesuaikan dengan anggaran yang ada. Ini dilakukan dengan penyederhanaan dari kegiatan maupun biayanya.

Penghematan anggaran pilkada, kata Pastika, juga bisa dilakukan melalui sosialisasi dengan memanfaatkan Gedung Wiswasabha Utama Kantor Gubernur Bali. Demikian juga untuk pengundian nomor urut calon dapat menggunakan gedung yang sama.

Sedangkan untuk kampanye di lapangan, menurut dia, bisa pula memanfaatkan ajang Podium Bali Bebas Bicara Apa Saja (PB3AS) yang digelar setiap hari Minggu pagi di pojok barat Lapangan Puputan Margarana, Denpasar.

Baca juga: Pilkada 2018, Tjahjo Kumolo Gelar Rapat dengan Intelejen Polri

"Mudah-mudahan nanti setelah penetapan calon, saya akan berbicara dengan KPU supaya bergiliran saja calonnya ngomong di sana, minggu ini calon ini, minggu depan calon itu terus saja berputar. Media juga banyak di situ," katanya.

Di sisi lain, kata Pastika, penghematan juga bisa dilakukan dengan mengurangi atau memotong sejumlah kelompok kerja (pokja) yang direncanakan dan termasuk memotong honor-honor pokja itu.

"Tergantung kita mau menghemat atau tidak," ucapnya sembari meyakini pelaksanaan pilkada Bali 2018 tetap dapat digelar, dengan melakukan sejumlah penghematan.