KPU Kalimantan Barat Kerahkan 11 Ribu Petugas Coklit

Reporter

Antara

Editor

Amirullah

Sabtu, 20 Januari 2018 13:29 WIB

Ketua KPU Arief Budiman bersama lima komisioner KPU menjelaskan perihal kesiapan KPU menuju hari pencocokan dan penelitian (Coklit) serentak dalam rangkaian tahapan pemilihan umum pada 20 Januari 2018 mendatang di Media Center KPU pada Ahad, 14 Januari 2018. TEMPO/Dewi Nurita

TEMPO.CO, Pontianak - Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat menurunkan sekitar 11 ribu lebih Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) untuk melakukan kegiatan pencocokan dan penelitian (coklit). Kegiatan ini mulai 20 Januari hingga 20 Februari 2018.

"Hari ini kami melaksanakan apel PPDP coklit serentak nasional yang dipusatkan di Jalan Rahadi Oesman atau di Taman Alun-alun Kapuas Pontianak," kata Ketua KPU Provinsi Kalbar, Umi Rifdiyawaty di Pontianak, Sabtu, 20 Januari 2018.

Baca juga: Jumlah Calon Tunggal Pilkada 2018 Berkurang Jadi 12 Daerah

Ia menjelaskan, coklit serentak diselenggarakan untuk mendata pemilih untuk penyelenggaraan Pilkada serentak 2018, termasuk pemilihan gubernur dan pemilihan bupati di empat kabupaten, yakni di Mempawah, Sanggau, Kubu Raya, Kayong Utara, serta pemilihan wali kota Pontianak.

KPU Kalbar menargetkan minimal satu petugas PPDP bisa melakukan coklit lima rumah dalam sehari. Sehingga dengan waktu yang ada bisa selesai dalam melaksanakan tugas.

Advertising
Advertising

Ketua KPU Kota Pontianak Sujadi mengatakan, ada sekitar 1.453 PPDP yang melakukan pencoklitan di Kota Pontianak, yang tersebar di enam kecamatan.

Baca juga: KPU Sumut Masih Tunggu Perbaikan Ijazah Sihar Sitorus

Sementara itu, Komisioner KPU Pusat Viryan Aziz mengatakan, gerakan coklit nasional dilakukan secara serentak di tujuh provinsi, yakni Kalimantan Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, Sulawesi Selatan, Bali, dan Sumatera Utara. Petugas yang terlibat sebanyak 400 ribu PPDP.

"Tugasnya PPDP tersebut, yakni mendata pemilih, baik pemilih tetap maupun pemilih pemula," kata Viryan. Dia berharap dengan coklit nasional ini, maka kerja PPDP lebih baik lagi. "Apalagi kegiatannya lebih awal, sehingga lebih cukup untuk mendata pemilih yang belum terdata," ujar Viryan.

KPU

Berita terkait

5 Faktor yang Bikin Politik Uang Terus Eksis di Indonesia

1 hari lalu

5 Faktor yang Bikin Politik Uang Terus Eksis di Indonesia

Anggota Komisi II DPR dari Fraksi PDIP, Hugua usulkan politik uang atau money politics dilegalkan. Apa sebab politik uang eksis di Indonesia?

Baca Selengkapnya

Kader PDIP Usul Politik Uang Dilegalkan, Ini Aturan Larangan Money Politics dan Sanksi Bagi Pelanggarnya

1 hari lalu

Kader PDIP Usul Politik Uang Dilegalkan, Ini Aturan Larangan Money Politics dan Sanksi Bagi Pelanggarnya

Anggota Komisi II DPR yang juga Kader PDIP, Hugua usulkan politik uang dalam Pemilu dilegalkan. Bagaimana regulasi money politics dan sanksinya?

Baca Selengkapnya

Soal Gaya Hidup Pejabat KPU yang Disindir DPR, Feri Amsari: Kita Jadi Mengerti Kenapa Kecurangan Pemilu Dibiarkan

1 hari lalu

Soal Gaya Hidup Pejabat KPU yang Disindir DPR, Feri Amsari: Kita Jadi Mengerti Kenapa Kecurangan Pemilu Dibiarkan

Pakar hukum tata negara Feri Amsari merespons gaya hidup pejabat KPU yang sempat disindir DPR, yakni menyewa private jet hingga bermain wanita.

Baca Selengkapnya

Dede Yusuf Ungkap Alasan Enggan Maju Pilkada 2024

2 hari lalu

Dede Yusuf Ungkap Alasan Enggan Maju Pilkada 2024

Politikus Partai Demokrat Dede Yusuf lebih memilih menjadi anggota DPR RI dibanding maju Pilkada 2024.

Baca Selengkapnya

Caleg Terpilih Maju Pilkada Harus Mundur, PDIP Singgung KPU Tak Konsisten

2 hari lalu

Caleg Terpilih Maju Pilkada Harus Mundur, PDIP Singgung KPU Tak Konsisten

PDIP menyoroti pernyataan terbaru KPU tentang caleg terpilih yang ingin maju pilkada harus mundur.

Baca Selengkapnya

KPU Kota Depok Pastikan Tak Ada Paslon Wali Kota Jalur Independen di Pilkada 2024

2 hari lalu

KPU Kota Depok Pastikan Tak Ada Paslon Wali Kota Jalur Independen di Pilkada 2024

KPU Kota Depok mengungkap alasan tidak ada paslon wali kota dari jalur independen atau perseorangan di Pilkada 2024.

Baca Selengkapnya

Profil Juri Ardiantoro, dari Bekas Ketua KPU Kini Jadi Stafsus Jokowi

2 hari lalu

Profil Juri Ardiantoro, dari Bekas Ketua KPU Kini Jadi Stafsus Jokowi

Simak profil Juri Ardiantoro di sini.

Baca Selengkapnya

KPU Sebut Hanya Ada 1 Bakal Calon Independen di Pilgub 2024

2 hari lalu

KPU Sebut Hanya Ada 1 Bakal Calon Independen di Pilgub 2024

Ada satu bakal pasangan calon independen yang mengundurkan diri, meskipun telah memenuhi syarat dukungan.

Baca Selengkapnya

KPU Sebut Bakal Calon Independen di Pilkada Kalbar Mengundurkan Diri

2 hari lalu

KPU Sebut Bakal Calon Independen di Pilkada Kalbar Mengundurkan Diri

KPU menyatakan bakal calon independen di Pilkada Kalbar 2024, Muda Mahendara-Suyanto Tanjung, mundur meski memenuhi syarat dukungan.

Baca Selengkapnya

Ketika Ketua KPU Hasyim Asy'ari Dapat Sanksi Lagi dari DKPP

3 hari lalu

Ketika Ketua KPU Hasyim Asy'ari Dapat Sanksi Lagi dari DKPP

Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu memberikan sanksi kepada Ketua KPU Hasyim Asy'ari beserta jajaran akibat data DPT pemilu 2024 yang bocor.

Baca Selengkapnya