TEMPO.CO, Jakarta - Ajang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2018 dimanfaatkan sebagai lapak mencari uang. Beberapa orang yang hendak maju dalam Pilkada mengaku dimintai uang sebagai syarat untuk mendapat dukungan.

Kamis 11 Januari 2018 lalu, La Nyalla Mahmud Mattalitti mengungkapkan soal mahar politik yang lebih fantastis. Bekas Ketua Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia ini mengaku dimintai Rp 170 miliar oleh pengurus Gerindra Jawa Timur. Dia juga mengaku diminta Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto untuk menyetorkan Rp 40 miliar.

Di Cirebon, bakal calon wali kota Siswandi juga mengaku dimintai dana miliaran rupiah oleh Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Karena dia menolak membayar rekomendasi, kata Siswandi, partai itu batal mengusungnya.

BACA: Mengaku Diperas Prabowo, La Nyalla: Saya Berani Sumpah Pocong

Di Kabupaten Batu Bara, Sumatera Utara, misalnya, bakal calon wakil bupati Budi Heriyanto Dalimunthe mengaku diminta Partai Golkar menyetorkan “mahar” sebesar Rp 3 miliar. Ia harus membeli dukungan karena bukan kader partai tersebut. “Dalam proses negosiasi bersama pengurus, diminta serahkan uang,” kata Budi kepada Tempo, kemarin.

Pengurus Golkar, kata Budi, meminta mahar agar dirinya mendapatkan rekomendasi partai itu pada September lalu. Namun Budi memutuskan untuk mundur dari pencalonan. “Kalau saya serahkan uang, belum tentu juga diberi rekomendasi final,” katanya.

Pasangan bakal calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Palangka Raya, Jhon Krisli dan Maryono, membeberkan pengalaman serupa. Keduanya mengaku diminta membayar ratusan juta rupiah untuk setiap kursi di dewan perwakilan rakyat daerah yang dimiliki partai politik. “Kalau butuh enam kursi untuk maju, totalnya miliaran rupiah,” kata Jhon, yang juga Ketua DPRD dari PDIP. Jhon dan pasangannya batal maju dalam pemilihan mendatang.

BACA: Prabowo Bertanya ke Sudirman Said: Kamu Punya Uang Berapa?

Soal pungutan untuk Kepala Daerah, menurut Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto, tak hanya terjadi di partainya. “Sifatnya sukarela. Kalau ketemu harga cocok, jadi. Kalau enggak mau bayar, ya selesai,” ujarnya dalam wawancara dengan Tempo, beberapa waktu lalu. Menurut Airlangga, dana pungutan itu mesti dikelola secara transparan dan tidak dipakai untuk kepentingan pribadi.

Ketua Dewan Pimpinan Pusat PKS, Ledia Hanifa, menilai wajar bila partai dan pasangan calon harus menanggung bersama biaya pemenangan pemilihan. Menurut dia, biaya kampanye calon yang ditanggung oleh Komisi Pemilihan Umum kadang tak menutupi kebutuhan pemenangan.

Adapun politikus Partai Gerindra, Ahmad Riza Patria, membantah tudingan adanya mahar pencalonan untuk Pilkada di Jawa Timur. “Tidak ada itu. Kami sudah paham aturan, tidak ada mahar-mahar,” ujar dia.

INDRI MAULIDAR | DANANG FIRMANTO | KANANG WW | RIANI SANUSI PUTRI | TAUFIQ SIDDIQ