TEMPO.CO, Jakarta - Kepala Kepolisian Republik Indonesia atau Kapolri Jenderal Tito Karnavian mengatakan anggaran pengamanan dari pemerintah daerah untuk pemilihan kepala daerah (pilkada) belum seluruhnya cair. Menurut Tito, Polri baru menerima 60 persen anggaran dari pemda.

Namun Tito tidak menyebutkan nominal 60 persen tersebut. “Baru 60 persen anggaran yang dipenuhi pemda,” katanya, di kantor Kementerian Dalam Negeri, Jakarta Pusat, pada Senin, 15 Januari 2018.

Baca: KPU Gelar Pencocokan Data Pilkada Serentak di 171 Daerah

Sebanyak 171 daerah akan menggelar pilkada tahun ini. Untuk biaya pengamanan, setiap pemda diwajibkan membiayai operasi pengamanan dalam bentuk dana hibah. Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menjelaskan, 171 daerah telah menyiapkan dana pemilihan lewat mekanisme Nota Perjanjian Hibah Daerah atau NPHD. Namun anggaran keamanan belum seluruhnya siap.

Meski bersifat wajib, anggaran pengamanan yang harus digelontorkan pemda akan disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan setiap daerah. Kebutuhan pengamanan daerah salah satunya dilihat dari Indeks Kerawanan Pemilu (IKP). Beberapa daerah dengan IKP tinggi adalah Papua, Jawa Barat, Jawa Timur, dan Kalimantan Barat.

Simak: Bahas Pengamanan Pilkada, Kapolri Temui Mendagri Tjahjo

Ihwal belum terpenuhinya dana hibah pengamanan dari pemda, Tito telah membicarakannya dengan Tjahjo. Tito meminta bantuan Tjahjo agar dana pengamanan segera terpenuhi.

“Tadi kami sudah diskusikan supaya nanti Pak Mendagri mendorong pemda yang belum mengalokasikan anggarannya,” ucap Tito.