Demi Pilkada 2018, Calon Bupati Bogor Ini Ganti Nama

Selasa, 9 Januari 2018 22:39 WIB

Ilustrasi pilkada

TEMPO.CO, Bogor - Tiga pasang bakal calon yang akan maju dalam pilkada 2018 di Kota Bogor dan Kabupaten Bogor mendaftarkan diri ke Kantor Komisi Pemilihan Umum setempat, Selasa, 9 Januari 2018. Dari dua dari tiga pasangan tersebut mendaftarkan diri sebagai bakal calon bupati dan wakil bupati, adapun satu orang pasangan mendaftar sebagai bakal calon wali kota dan wakil wali kota.

Salah satu pasangan yang mendaftar ialah Ade Munawaroh Yasin dan pasanganya, Iwan Setiawan. Calon bupati dan wakil bupati ini diusung Partai Persatuan Pembangunan, Partai Gerindra dan Partai Kebangkitan Bangsa.

Baca: Perang Jenderal di Pilkada Jabar: Hasanuddin hingga Nagabonar

Ade Munawaroh Yasin merupakan adik kandung Rachmat Yasin, bekas Bupati Bogor. Ade Munawaroh Yasin berujar sudah memenuhi segala persyaratan. "Dari jauh hari sebelum adanya koalisi dengan benerapa partai, semua persyaratan sudah lengkap," kata dia.

Menurut Ade, untuk kepentingan pilkada ini dia sengaja mengubah identitas namanya di kartu tanda penduduk dari yang semula Ade Munawaroh Yasin menjadi Ade Yasin. "Karena agak susah nama terlalu panjang, namun setelah diganti dengan nama yang pendek ternyata masyarakat mudah mengingat sehingga mempengaruhi hasil survei," katanya.

Simak: Putra Rhoma Irama Daftar Pilkada Bogor dari Jalur Perseorangan

Ade berujar pergantian nama itu sudah diputuskan oleh pengadilan, sehingga dalam pencalonan bupati ini dia tinggal menunggu hasil verfikasi KPU Kabupaten Bogor. "Kita tinggal menunggu, tapi disela-sela itu kita melakukan siraturahmi dengan partai koalisi," ucapnya.

Pasangan lain yang mendaftar ialah Fitri Putra Nugraha alias Nungki dan Bayu Syahjohan yang diusung Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dan Partai Hanura. Fitri Putra merupakan anak bekas Bupati Bogor Agus Utara Efendi. Sebelumnya dia sempat mencalonkan diri sebagai bupati periode 2009-2014 namun kalah oleh Rachmat Yasin dan Karyawan Fathurahman.

M. SIDIK PERMANA

Berita terkait

Alasan Ganjar Kampanye di Brebes dan Tegal: Pernah Kalah di Pilkada 2018

11 Januari 2024

Alasan Ganjar Kampanye di Brebes dan Tegal: Pernah Kalah di Pilkada 2018

Ganjar mengatakan agenda kampanye di Brebes, Tegal, dan Kebumen karena pernah kalah di wilayah tersebut pada Pilkada 2018.

Baca Selengkapnya

Kilas Balik 4 Pelanggaran Alat Peraga Kampanye yang Pernah Terjadi Sebelum Pemilu 2024

30 Juni 2023

Kilas Balik 4 Pelanggaran Alat Peraga Kampanye yang Pernah Terjadi Sebelum Pemilu 2024

Sebagai faktor mendulang suara, Alat Peraga Kampanye tidak jarang digunakan parpol atau pendukung kubu tertentu melebihi batas.

Baca Selengkapnya

Target Pemilih 77,5 Persen di Pilkada 2020 Dinilai Terlalu Tinggi

20 November 2020

Target Pemilih 77,5 Persen di Pilkada 2020 Dinilai Terlalu Tinggi

Pengamat memperkirakan tingkat partisipasi pemilih pada Pilkada 2020 akan berbeda.

Baca Selengkapnya

Khofifah Fokus Tuntaskan Kemiskinan di 10 Kabupaten Jawa Timur

14 Juli 2018

Khofifah Fokus Tuntaskan Kemiskinan di 10 Kabupaten Jawa Timur

Khofifah menggandeng TNP2K.

Baca Selengkapnya

MK Terima 62 Permohonan Gugatan Sengketa Pilkada 2018

13 Juli 2018

MK Terima 62 Permohonan Gugatan Sengketa Pilkada 2018

Sebanyak 39 dari 62 permohonan gugatan pilkada 2018 yang diterima MK adalah perkara pemilihan bupati.

Baca Selengkapnya

Bawaslu: Hasil Pilkada 2018 di 13 Daerah Rawan Digugat

13 Juli 2018

Bawaslu: Hasil Pilkada 2018 di 13 Daerah Rawan Digugat

Bawaslu mengatakan selisih paling tipis terjadi di Kota Tegal.

Baca Selengkapnya

Bawaslu: 5,9 Juta Formulir C6 di Pilkada 2018 Tak Didistribusikan

13 Juli 2018

Bawaslu: 5,9 Juta Formulir C6 di Pilkada 2018 Tak Didistribusikan

Bawaslu mencatat partisipasi dalam pemilihan gubernur di 17 provinsi hanya 69 persen.

Baca Selengkapnya

Tiga Calon Gubernur Gugat Hasil Pilkada Serentak 2018

13 Juli 2018

Tiga Calon Gubernur Gugat Hasil Pilkada Serentak 2018

Jumlah gugatan sengketa Pilkada serentak 2018 bisa terus bergerak.

Baca Selengkapnya

Pilkada 2018, Partisipasi Pemilih di Papua Paling Tinggi

13 Juli 2018

Pilkada 2018, Partisipasi Pemilih di Papua Paling Tinggi

Dari hasil evaluasi pilkada 2018, Bawaslu menilai KPU perlu menggiatkan lagi sosialisasi agar pada pelaksanaan pileg dan pilpres 2019.

Baca Selengkapnya

Pilkada 2018, Bawaslu Tangani 3.133 Laporan Pelanggaran

13 Juli 2018

Pilkada 2018, Bawaslu Tangani 3.133 Laporan Pelanggaran

Bawaslu mencatat dugaan pelanggaran tertinggi ditemukan di Provinsi Sulawesi Selatan dengan jumlah lebih dari 500 laporan.

Baca Selengkapnya