Bawaslu Sebut 3 Daerah Ini Punya Kerawanan Tinggi di Pilkada 2018

Selasa, 28 November 2017 14:01 WIB

Badan Pengawas Pemilihan Umum merilis Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) pemilihan kepala daerah 2018.

TEMPO.CO, Jakarta-Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) menyatakan ada tiga daerah yang dikategorikan memiliki indeks kerawanan tinggi saat pilkada 2018. Anggota Bawaslu Mochamad Afifuddin mengatakan indeks kerawanan tersebut diukur berdasarkan tiga dimensi, yakni penyelenggaraan, kontestasi, dan partisipasi.

“Ketiga daerah yang tinggi kerawanannya yaitu Papua, Kalimantan Barat dan Maluku,” kata Afiffudin dalam acara rilis Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) pemilihan kepala daerah 2018 di Hotel Grand Sahid Jaya, Sudirman, Jakarta Pusat pada Selasa, 28 November 2017.

Baca: Bawaslu Merilis Indeks Kerawanan Pilkada 2018

Afifuddin menuturkan sebuah provinsi dikategorikan memiliki kerawanan tinggi jika indeksnya berada di antara 3,00 hingga 5,00. Sedangkan daerah yang mendapat nilai 2,00 hingga 2,99 termasuk kategori kerawanan sedang. “Papua memiliki indeks 3,41, Maluku 3,25, dan Kalimantan Barat 3,04,” ujar Afifuddin.

Tiga daerah tersebut, kata Afifuddiin, memiliki dimensi penyebab kerawanan yang berbeda. Kerawanan tinggi pada pilkada Papua disebabkan partisipasi pemantau pemilu dan perlindungan terhadap hak pilih yang minim. Di Maluku, kerawanan tinggi terjadi karena persoalan integritas dan profesionalitas penyelenggara.

Lihat: Berikut Strategi Polisi Amankan Pilkada Serentak 2018

Sedangkan di Kalimantan Barat, indeks kerawanan tinggi terjadi lantaran dimensi kontestasi. “Dimensi kontestasi di Kalimantan Barat di antaranya disebabkan oleh maraknya politik identitas, penggunaan isu SARA, dan politisasi birokrasi,” kata Afifuddin. Dari 17 provinsi yang akan menggelar pilkada tahun depan, kata Afifuddin, tak ada satu pun daerah yang termasuk kategori indeks kerawanan rendah.

Hasil survei IKP Bawaslu mencatat 14 provinsi dikategorikan dalam indeks kerawanan sedang, yakni Provinsi Sumatera Utara (2,86), Sulawesi Tenggara (2,81), Kalimantan Timur (2,76), Maluku Utara (2,71), Nusa Tenggara Timur (2,70), Jawa Timur (2,68), Sumatera Selatan (2,55), Nusa Tenggara Barat (2,54), Sulawesi Selatan (2,53), Jawa Barat (2,52), Riau (2,46), Lampung (2,28), Bali (2,19), dan Jawa Tengah (2,15).

Simak: Mendagri: Pilkada 2018 Sukses Jika Partisipasi Pemilih Meningkat

Adapun hasil survei Bawaslu di tingkat kabupaten/kota mencatat ada enam wilayah yang masuk kategori kerawanan tinggi. “Keenam daerah itu adalah Kabupaten Mimika (3,43), Kabupaten Paniai (3,41), Kabupaten Jawawijaya (3,40), Kabupaten Puncak (3,28), Kabupaten Konawe (3,07), dan Kabupaten Timur Tengah Selatan (3,05),” kata Afifuddin.

Afifuddin berujar 58 kabupaten/kota lainnya termasuk kategori kerawanan sedang. Sedangkan daerah kerawanan rendah terdapat di 90 kabupaten/kota. Kabupaten Majalengka, Jawa Barat, merupakan daerah dengan potensi kerawanan terendah dengan indeks 1,12.

Berita terkait

Pilkada 2024: Mendagri Sebut DP4 Capai 207 Juta Jiwa

2 jam lalu

Pilkada 2024: Mendagri Sebut DP4 Capai 207 Juta Jiwa

Mendagri mengingatkan agar KPU melindungi keamanan data pemilih untuk Pilkada 2024.

Baca Selengkapnya

PKB Ajukan Gugatan Sengketa Pileg karena Kehilangan Satu Suara di Halmahera Utara, Ini Alasannya

2 hari lalu

PKB Ajukan Gugatan Sengketa Pileg karena Kehilangan Satu Suara di Halmahera Utara, Ini Alasannya

Dalam sidang sengketa Pileg, PKB meminta KPU mengembalikan suara partainya yang telah dihilangkan.

Baca Selengkapnya

Pesan DKPP kepada KPU dan Bawaslu Jelang Pilkada 2024 Serentak

3 hari lalu

Pesan DKPP kepada KPU dan Bawaslu Jelang Pilkada 2024 Serentak

KPU akan mendapatkan Data Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4) untuk Pilkada 2024 dari Kemendagri pada 2 Mei 2024.

Baca Selengkapnya

Persiapan KPU dan Bawaslu Hadapi Sidang Sengketa Pileg di MK Hari Ini

3 hari lalu

Persiapan KPU dan Bawaslu Hadapi Sidang Sengketa Pileg di MK Hari Ini

MK mengagendakan sidang pemeriksaan pendahuluan sengketa Pileg yang akan dibagi dalam tiga panel persidangan.

Baca Selengkapnya

Soal Gugatan PDIP ke PTUN, KPU Bilang Harusnya Ada Putusan Bawaslu Dulu

4 hari lalu

Soal Gugatan PDIP ke PTUN, KPU Bilang Harusnya Ada Putusan Bawaslu Dulu

PDIP menggugat KPU ke Pengadilan Tata Usaha Negara atau PTUN Cakung, Jakarta Timur.

Baca Selengkapnya

KPU Siapkan Jawaban Hadapi Sidang Perdana Gugatan PDIP di PTUN

4 hari lalu

KPU Siapkan Jawaban Hadapi Sidang Perdana Gugatan PDIP di PTUN

PDIP tercantum sebagai pihak penggugat diwakili oleh Megawati Soekarnoputri selaku Ketua Umum DPP PDIP.

Baca Selengkapnya

DPR Sebut Lembaga Kepresidenan Masuk Kajian Revisi UU Pemilu, Apa Alasannya?

6 hari lalu

DPR Sebut Lembaga Kepresidenan Masuk Kajian Revisi UU Pemilu, Apa Alasannya?

Komisi II DPR telah mengusulkan revisi UU Pemilu dan UU Pilkada sejak awal masa bakti 2019.

Baca Selengkapnya

MK Gelar Sidang Perdana Sengketa Pileg pada Senin 29 April 2024, Ini Tahapannya

6 hari lalu

MK Gelar Sidang Perdana Sengketa Pileg pada Senin 29 April 2024, Ini Tahapannya

Bawaslu minta jajarannya menyiapkan alat bukti dan kematangan mental menghadapi sidang sengketa Pileg di MK.

Baca Selengkapnya

KASN Ingatkan ASN Tak Terlibat Politik Praktis di Pilkada 2024, Begini Aturannya

7 hari lalu

KASN Ingatkan ASN Tak Terlibat Politik Praktis di Pilkada 2024, Begini Aturannya

KASN menyebut ASN masih berpotensi melanggar netralitas di Pilkada 2024.

Baca Selengkapnya

MK Tekankan Perlunya Penyempurnaan UU Pemilu, Ini Reaksi DPR

8 hari lalu

MK Tekankan Perlunya Penyempurnaan UU Pemilu, Ini Reaksi DPR

MK menyatakan terdapat beberapa kelemahan dalam UU Pemilu, Peraturan KPU, dan Peraturan Bawaslu.

Baca Selengkapnya