Mendagri: Pilkada 2018 Sukses Jika Partisipasi Pemilih Meningkat

Reporter

Antara

Selasa, 14 November 2017 07:38 WIB

Mendagri Tjahjo Kumolo (kanan), Rapat Kerja bersama Komisi II DPR RI diruang KK III, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, 15 Januari 2015. Rapat tersebut membahas rencana strategis Kemendagri 2014-2019, evaluasi pelaksanaan E-KTP serta membahas perkembangan desain besar penataan daerah (desertada). TEMPO/Dhemas Reviyanto

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo mengingatkan kepada seluruh Komisi Pemilihan Umum (KPU) di daerah bahwa kunci sukses penyelenggaraan Pilkada 2018 adalah meningkatnya angka partisipasi pemilih.

"Untuk Jabar dan semua daerah, kunci sukses Pilkada, satu partisipasi harus meningkat," kata Tjahjo usai memberikan kuliah umum kepada perwira siswa Dikreg XLIV Sesko TNI tahun 2017, di Sesko AD, Kota Bandung, Senin 13 November 2017.

BACA:Tjahjo Sebut Pilkada Serentak 2018 Bakal Beraroma Pilpres

Tjahjo mengatakan, pada Pilkada 2016 lalu, angka partisipasi di seluruh wilayah rata-rata 74 persen. Namun untuk Pilkada serentak yang diikuti 171 daerah ditargetkan dapat mencapai angka 78 persen.

Khusus untuk Jawa Barat, ia meminta partisipasi dapat ditingkatkan. Pada tahun 2013 lalu, angkanya hanya mampu menembus 65 persen dari total jumlah pemilih 32,5 orang.

Baca juga: Jokowi Minta Pelaksanaan Pilkada 2018 Tak Memecah Belah Bangsa

"Jabar khususnya daerah padat penduduk dan padat pemilih jadi harus ditingkatkan," katanya.

Kemudian ia juga mengingatkan agar KPU bersama Pemda mampu mendeteksi dini adanya kerawanan politik uang, isu SARA, serta ujaran kebencian dalam Pilkada 2018. Jika menemukan kerawanan tersebut, maka KPU serta pihak-pihak terkait harus dengan tegas memberikan sanksi.

"Harus adu konsep gagasan, visi misi, berikutnya sosialisasi. Yang melanggar harus disanksi tegas. Pemimpin kepala daerah yang amanah tanpa ada politik uang," katanya

Advertising
Advertising

Berita terkait

Alasan Ganjar Kampanye di Brebes dan Tegal: Pernah Kalah di Pilkada 2018

11 Januari 2024

Alasan Ganjar Kampanye di Brebes dan Tegal: Pernah Kalah di Pilkada 2018

Ganjar mengatakan agenda kampanye di Brebes, Tegal, dan Kebumen karena pernah kalah di wilayah tersebut pada Pilkada 2018.

Baca Selengkapnya

Kilas Balik 4 Pelanggaran Alat Peraga Kampanye yang Pernah Terjadi Sebelum Pemilu 2024

30 Juni 2023

Kilas Balik 4 Pelanggaran Alat Peraga Kampanye yang Pernah Terjadi Sebelum Pemilu 2024

Sebagai faktor mendulang suara, Alat Peraga Kampanye tidak jarang digunakan parpol atau pendukung kubu tertentu melebihi batas.

Baca Selengkapnya

Target Pemilih 77,5 Persen di Pilkada 2020 Dinilai Terlalu Tinggi

20 November 2020

Target Pemilih 77,5 Persen di Pilkada 2020 Dinilai Terlalu Tinggi

Pengamat memperkirakan tingkat partisipasi pemilih pada Pilkada 2020 akan berbeda.

Baca Selengkapnya

Khofifah Fokus Tuntaskan Kemiskinan di 10 Kabupaten Jawa Timur

14 Juli 2018

Khofifah Fokus Tuntaskan Kemiskinan di 10 Kabupaten Jawa Timur

Khofifah menggandeng TNP2K.

Baca Selengkapnya

MK Terima 62 Permohonan Gugatan Sengketa Pilkada 2018

13 Juli 2018

MK Terima 62 Permohonan Gugatan Sengketa Pilkada 2018

Sebanyak 39 dari 62 permohonan gugatan pilkada 2018 yang diterima MK adalah perkara pemilihan bupati.

Baca Selengkapnya

Bawaslu: Hasil Pilkada 2018 di 13 Daerah Rawan Digugat

13 Juli 2018

Bawaslu: Hasil Pilkada 2018 di 13 Daerah Rawan Digugat

Bawaslu mengatakan selisih paling tipis terjadi di Kota Tegal.

Baca Selengkapnya

Bawaslu: 5,9 Juta Formulir C6 di Pilkada 2018 Tak Didistribusikan

13 Juli 2018

Bawaslu: 5,9 Juta Formulir C6 di Pilkada 2018 Tak Didistribusikan

Bawaslu mencatat partisipasi dalam pemilihan gubernur di 17 provinsi hanya 69 persen.

Baca Selengkapnya

Tiga Calon Gubernur Gugat Hasil Pilkada Serentak 2018

13 Juli 2018

Tiga Calon Gubernur Gugat Hasil Pilkada Serentak 2018

Jumlah gugatan sengketa Pilkada serentak 2018 bisa terus bergerak.

Baca Selengkapnya

Pilkada 2018, Partisipasi Pemilih di Papua Paling Tinggi

13 Juli 2018

Pilkada 2018, Partisipasi Pemilih di Papua Paling Tinggi

Dari hasil evaluasi pilkada 2018, Bawaslu menilai KPU perlu menggiatkan lagi sosialisasi agar pada pelaksanaan pileg dan pilpres 2019.

Baca Selengkapnya

Pilkada 2018, Bawaslu Tangani 3.133 Laporan Pelanggaran

13 Juli 2018

Pilkada 2018, Bawaslu Tangani 3.133 Laporan Pelanggaran

Bawaslu mencatat dugaan pelanggaran tertinggi ditemukan di Provinsi Sulawesi Selatan dengan jumlah lebih dari 500 laporan.

Baca Selengkapnya