TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menyatakan pemerintah mulai melakukan langkah antisipasi ihwal potensi konflik pada penyelenggaraan pilkada serentak 2018. Sebab, kata Tjahjo, ada banyak daerah yang dinilai penyelenggaraan pilkadanya sangat kental bernuansa pilpres dan pileg 2019.
"Ini menarik karena pilkada serentak tahun depan itu ada 171 yang beraroma pileg dan pilpres sehingga masing-masing instansi terkait mulai memetakan potensi konflik secermat mungkin," ujar Tjahjo di kompleks Istana Kepresidenan, Kamis, 9 November 2017.
Tahapan pilkada serentak 2018 sudah dimulai sejak Agustus 2017. Adapun pencoblosan pilkada akan digelar serentak pada 27 Juni 2018. Total ada 171 daerah yang menggelar pilkada serentak pada 2018, terdiri atas pemilihan gubernur di 17 provinsi, pemilihan wali kota di 39 kota, dan pemilihan bupati di 115 kabupaten. Tiga pilkada yang dinilai bakal menjadi pertarungan sengit adalah pemilihan Gubernur Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur.
Baca juga: Jokowi Minta Pelaksanaan Pilkada 2018 Tak Memecah Belah Bangsa
Tjaho mengatakan salah satu daerah yang rawan atas konflik adalah Papua. Menurut dia, warga di sana belum sepenuhnya paham akan mekanisme pilkada dan hukum sehingga pernah kejadian warga menolak atau melawan putusan sengketa pilkada di Mahkamah Konstitusi.
Untuk menangani hal itu, menurut dia, perlu dilakukan sosialisasi lebih lanjut di Papua perihal proses hukum maupun proses pemilu itu sendiri. Sehingga apa pun hasil pilkada nanti, bisa diterima dan dipahami.
"Dulu Aceh juga bermasalah, tapi sekarang sudah tidak lagi. Sekarang Papua. Perlu sosialisasi yang besar," ujar Tjahjo.
Tjahjo menambahkan, dia akan segera menggelar rapat dengan Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto dan lembaga-lembaga terkait pemilu soal potensi konflik di pilkada serentak 2018. Adapun kementeriannya, akan berfokus ke masalah penanganan politik uang, peningkatan partisipasi pemilu, serta pembersihan kampanye yang menonjolkan ujaran kebencian.
Baca juga: Sosiolog: Pilkada Jakarta Jangan Diaplikasikan di Daerah Lain
"Kami fokus ke tingkat partisipasi pemilih meningkat. Di tahun 2015 itu 70 persen, 2016 ada 74 persen, harapan kami ada 78 persen di tahun 2018," ujarnya. Secara keseluruhan, kata Tjahjo, dia optimistis pilkada serentak 2018 akan tertangani baik karena KPU dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) juga sudah bersiap-siap.
Secara terpisah, Menkopolhukam Wiranto menyampaikan bahwa dia akan segera menerima survei terbaru Bawaslu soal potensi konflik di daerah penyelenggara pilkada. Dari situ, ujarnya, akan diambil langkah lebih lanjut.
"Begitu tahu daerah mana yang rawan konflik, potensi konflik itu akan ditekan, dinetralisir menjelang pemilu sehingga daerah itu kondusif dan tidak ada hal yang mengkhawatirkan kala pilkada serentak 2018 berlangsung," ujar Wiranto.
