PAN Bantah Usung JR Saragih dan Mumtaz Rais di Pilgub Sumut 2018

Senin, 13 November 2017 12:00 WIB

Wakil Ketua Umum PAN Hanafi Rais (kedua kiri) didampingi Sekjen Eddy Soeparno (kiri) menyerahkan berkas pendaftaran partai kepada Ketua KPU Arief Budiman (kanan) di KPU Pusat, Jakarta, 13 Oktober 2017. PAN secara resmi mendaftar sebagai peserta Pemilu 2019. ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay

TEMPO.CO, Jakarta – Sekretaris Jenderal Partai Amanat Nasional (PAN) Eddy Soeparno membantah kabar partainya akan mengusung Jopinus Ramli Saragih (JR Saragih) berpasangan dengan Mumtaz Rais, anak pendiri PAN, Amien Rais, dalam pemilihan gubernur (pilgub) 2018. Eddy mengatakan kabar pencalonan tersebut hoax.

“Itu kabar fabrikasi, itu saya anggap hoax saja,” kata Eddy ketika dihubungi Tempo pada Senin, 13 November 2017.

Baca: Pilkada 2018, Saragih-Mumtaz Akan Dideklarasikan Sabtu Mendatang

Duet pasangan ini sebelumnya disampaikan Ketua Bidang Badan Pembinaan Organisasi, Kaderisasi, dan Keanggotaan Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrat Sumatera Utara Ronald Naibaho. Bahkan, kata Ronald, pasangan ini berencana mendeklarasikan diri pada 18 November 2017 di Kabupaten Simalungun dan Kota Pematang Siantar. Ia juga mengatakan pemilihan pasangan ini sudah melalui tahapan panjang. Apalagi keduanya saling mengenal sudah cukup lama.

Menurut Eddy, sejauh ini Dewan Perwakilan Wilayah (DPW) PAN Sumatera Utara tidak pernah merekomendasikan pasangan JR Saragih dan Mumtaz Rais. Ia mengatakan tidak mengetahui bagaimana kabar hoax pasangan ini bisa beredar luas di masyarakat.

Baca: Effendi Simbolon Berniat Maju Lagi di Pilgub Sumatera Utara

"DPW PAN Sumatera Utara mereka tidak pernah merekomendasikan pasangan JR Saragih dan Mumtaz Rais, itu tidak pernah ada," ucap Eddy.

Kabar bantahan tersebut juga disampaikan Ketua Tim Pemilihan Kepala Daerah DPW PAN Sumatera Utara Aripay Tambunan. Menurut dia, untuk calon gubernur 2018 Sumatera Utara, partainya memang telah mengerucut pada dua nama, yakni JR Saragih dan Edy Rahmayadi.

“Namun untuk calon wakil gubernur hanya ada satu nama yang direkomendasi, yakni Musa Rajekshah. Kalau ada nama Mumtaz Rais, saya sebagai ketua tim tidak tahu. Saya bisa membantah itu," kata Aripay kepada Tempo.

Berita terkait

Alasan Ganjar Kampanye di Brebes dan Tegal: Pernah Kalah di Pilkada 2018

11 Januari 2024

Alasan Ganjar Kampanye di Brebes dan Tegal: Pernah Kalah di Pilkada 2018

Ganjar mengatakan agenda kampanye di Brebes, Tegal, dan Kebumen karena pernah kalah di wilayah tersebut pada Pilkada 2018.

Baca Selengkapnya

Kilas Balik 4 Pelanggaran Alat Peraga Kampanye yang Pernah Terjadi Sebelum Pemilu 2024

30 Juni 2023

Kilas Balik 4 Pelanggaran Alat Peraga Kampanye yang Pernah Terjadi Sebelum Pemilu 2024

Sebagai faktor mendulang suara, Alat Peraga Kampanye tidak jarang digunakan parpol atau pendukung kubu tertentu melebihi batas.

Baca Selengkapnya

Target Pemilih 77,5 Persen di Pilkada 2020 Dinilai Terlalu Tinggi

20 November 2020

Target Pemilih 77,5 Persen di Pilkada 2020 Dinilai Terlalu Tinggi

Pengamat memperkirakan tingkat partisipasi pemilih pada Pilkada 2020 akan berbeda.

Baca Selengkapnya

Khofifah Fokus Tuntaskan Kemiskinan di 10 Kabupaten Jawa Timur

14 Juli 2018

Khofifah Fokus Tuntaskan Kemiskinan di 10 Kabupaten Jawa Timur

Khofifah menggandeng TNP2K.

Baca Selengkapnya

MK Terima 62 Permohonan Gugatan Sengketa Pilkada 2018

13 Juli 2018

MK Terima 62 Permohonan Gugatan Sengketa Pilkada 2018

Sebanyak 39 dari 62 permohonan gugatan pilkada 2018 yang diterima MK adalah perkara pemilihan bupati.

Baca Selengkapnya

Bawaslu: Hasil Pilkada 2018 di 13 Daerah Rawan Digugat

13 Juli 2018

Bawaslu: Hasil Pilkada 2018 di 13 Daerah Rawan Digugat

Bawaslu mengatakan selisih paling tipis terjadi di Kota Tegal.

Baca Selengkapnya

Bawaslu: 5,9 Juta Formulir C6 di Pilkada 2018 Tak Didistribusikan

13 Juli 2018

Bawaslu: 5,9 Juta Formulir C6 di Pilkada 2018 Tak Didistribusikan

Bawaslu mencatat partisipasi dalam pemilihan gubernur di 17 provinsi hanya 69 persen.

Baca Selengkapnya

Tiga Calon Gubernur Gugat Hasil Pilkada Serentak 2018

13 Juli 2018

Tiga Calon Gubernur Gugat Hasil Pilkada Serentak 2018

Jumlah gugatan sengketa Pilkada serentak 2018 bisa terus bergerak.

Baca Selengkapnya

Pilkada 2018, Partisipasi Pemilih di Papua Paling Tinggi

13 Juli 2018

Pilkada 2018, Partisipasi Pemilih di Papua Paling Tinggi

Dari hasil evaluasi pilkada 2018, Bawaslu menilai KPU perlu menggiatkan lagi sosialisasi agar pada pelaksanaan pileg dan pilpres 2019.

Baca Selengkapnya

Pilkada 2018, Bawaslu Tangani 3.133 Laporan Pelanggaran

13 Juli 2018

Pilkada 2018, Bawaslu Tangani 3.133 Laporan Pelanggaran

Bawaslu mencatat dugaan pelanggaran tertinggi ditemukan di Provinsi Sulawesi Selatan dengan jumlah lebih dari 500 laporan.

Baca Selengkapnya