Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

KPU Diminta Meniadakan Kampanye Terbuka dalam Pilkada

Editor

Raihul Fadjri

image-gnews
Petugas kepolisian dari satuan Sabhara Polresta Yogyakarta berusaha mengamankan amukan masa pada gelaran latihan pengamanan Pilkada di Alun-alun Utara, Yogyakarta, 18 Oktober 2016. TEMPO/Pius Erlangga
Petugas kepolisian dari satuan Sabhara Polresta Yogyakarta berusaha mengamankan amukan masa pada gelaran latihan pengamanan Pilkada di Alun-alun Utara, Yogyakarta, 18 Oktober 2016. TEMPO/Pius Erlangga
Iklan

TEMPO.CO, Yogyakarta - Aktivis yang berhimpun dalam Masyarakat Anti-Kekerasan Yogyakarta atau Makaryo meminta Komisi Pemilihan Umum melarang tim atau partai politik pendukung pasangan calon Pemilihan Kepala Daerah 2017 menggelar kampanye terbuka karena ada potensi kekerasan.

Ketua Makaryo, Beny Susanto, mengatakan dari hasil kajian dan sejumlah diskusi yang mereka gelar, kampanye terbuka oleh simpatisan dan partai politik pendukung calon dalam Pilkada Yogyakarta kerap menimbulkan beragam gesekan antarpendukung yang berujung pada kekerasan. “Tidak boleh lagi ada darah menetes. Kami minta tim melakukan kampanye edukatif tanpa kekerasan,” kata Beny ketika dihubungi, Rabu, 19 Oktober 2016.

Beny mengatakan Makaryo telah mengamati bagaimana perilaku kekerasan yang terjadi ketika kampanye terbuka digelar oleh tim pasangan calon yang bersaing dalam Pilkada Yogyakarta sebelumnya. Tawuran antarpendukung calon sering terjadi. Untuk Pilkada tahun 2017, di Kota Yogyakarta hanya ada dua bakal calon yang diperkirakan ketat persaingannya.

Makaryo telah mengidentifikasi potensi kekerasan itu. ”Di perempatan Taman Siswa Yogyakarta misalnya terdapat spanduk dukungan yang bunyinya adalah menang harga mati untuk seorang pasangan calon,” kata Beny.

Menurut dia, selain rawan terjadi kekerasan, kampanye terbuka atau rapat umum itu juga mengganggu aktivitas pejalan. Misalnya kampanye dengan menggunakan motor berknalpot blombongan yang mengganggu. Benny berharap KPU Kota Yogyakarta yang punya kewenangan merusmuskan peraturan yang tegas dalam Pilkada yang mengikat partai politik dan tim pendukung calon.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Makaryo telah mendatangi KPU Kota Yogyakarta untuk memberikan masukan itu. Selain ke KPU, Makaryo juga akan menyampaikan masukan ihwal kampanye terbuka itu kepada Panitia Pengawas Pemilu Yogyakarta dan Badan Pengawas Pemilu.

Komisioner KPU Kota Yogyakarta Divisi Sosialisasi Sri Surani, mengatakan sesuai peraturan tentang Pilkada, rapat umum terbuka dalam Pilkada hanya diizinkan satu kali pada masa kampanye. “KPU Kota Yogyakarta akan mengatur jadwal kampanye terbatas bakal pasangan calon,” kata Sri Surani.

SHINTA MAHARANI

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


KPU DKI: 1.859 Bacaleg Memenuhi Syarat Ikut Pemilu 2024

7 Agustus 2023

Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) DKI Jakarta, di Senen, Jakarta Pusat. ANTARA /HO-Humas KPU DKI Jakarta.
KPU DKI: 1.859 Bacaleg Memenuhi Syarat Ikut Pemilu 2024

KPU DKI mengumumkan ribuan bakal calon legislatif (bacaleg) memenuhi syarat (MS) dan sisanya, ratusan peminat tidak memenuhi syarat (TMS)


Pilkada Kalsel : Denny Indrayana Nomor 2, Sahbirin Nomor 1

24 September 2020

Denny Indrayana bersama Difriadi Darjat usai menerima rekomendasi calon gubernur dan calon wakil gubernur Kalimantan Selatan dari Partai Gerindra di Kantor DPP Partai Gerindra, Jakarta, Senin, 3 Agustus 2020. Denny Indrayana merupakan aktivis dan akademisi yang pernah menjadi Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. Tempo/Nurdiansah
Pilkada Kalsel : Denny Indrayana Nomor 2, Sahbirin Nomor 1

Komisi Pemilihan Umum Daerah Kalimantan Selatan mengundi nomor pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Pilkada 2020.


Vicky Prasetyo Daftar Jadi Calon Wakil Bupati Pohuwato Gorontalo

24 Februari 2020

Vicky Prasetyo. Tabloidbintang.com
Vicky Prasetyo Daftar Jadi Calon Wakil Bupati Pohuwato Gorontalo

Mendaftarkan diri sebagai calon wakil bupati lewat jalur independen, Vicky Prasetyo berjanji menyebarkan cinta untuk masyarakat Pohuwato, Gorontalo.


KPU DKI Tunda Putusan Bawaslu, Muhammad Taufik Akan Kembali Gugat

4 September 2018

Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Muhammad Taufik usai menjalani pemeriksaan sebagai saksi di gedung KPK
KPU DKI Tunda Putusan Bawaslu, Muhammad Taufik Akan Kembali Gugat

Ketua KPU DKI Betty Idroos mengatakan, penundaan kasus Muhammad Taufik itu didasarkan pada surat edaran KPU pusat.


Bawaslu Loloskan Taufik Gerindra, KPU DKI Tunggu Putusan MA

4 September 2018

Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Muhammad Taufik usai menjalani pemeriksaan sebagai saksi di gedung KPK
Bawaslu Loloskan Taufik Gerindra, KPU DKI Tunggu Putusan MA

Taufik Gerindra, mantan napi korupsi, diloloskan sebagai bakal caleg oleh Bawaslu, KPU DKI masih nunggu putusan MA.


KPU Kabupaten Tangerang Targetkan 80 Persen Suara Pemilih

30 Mei 2018

Ilustrasi pilkada
KPU Kabupaten Tangerang Targetkan 80 Persen Suara Pemilih

KPU menggandeng lembaga swadaya masyarakat guna meyakinkan pemilih untuk datang ke tempat pemungutan suara.


KPU Jawa Barat Tak Bisa Mengakses Pesantren Al Zaytun Indramayu

17 Maret 2018

Masjid Rahmatan Lil'Alamin di Kawasan Pesantren Al-Zaytun, Indramayu, Jawa Barat. TEMPO/Aditya Herlambang Putra
KPU Jawa Barat Tak Bisa Mengakses Pesantren Al Zaytun Indramayu

Petugas KPU Jawa Barat yang bertugas mencocokkan dan meneliti identitas pemilih Pilgub Jawa Barat dilarang masuk ke Pesantren Al Zaytun.


KPU Sumut Akan Mendampingi JR Saragih Melegalisasi Ijazah SMA

7 Maret 2018

JR Saragih tampak terisak dan menahan air mata saat memberikan penjelasan kepada wartawan usai penetepan Calon Gubernur Sumatera Utara di Hotel Grand Mercure, 12 Februari 2018. FOTO/IIL ASKAR MONDZA
KPU Sumut Akan Mendampingi JR Saragih Melegalisasi Ijazah SMA

KPU Sumut telah mengirimkan surat kepada JR Saragih. Surat itu berisi permintaan agar JR Saragih melegalisasi ijazah SMA-nya. KPU Siap mendampingi.


Tersangka Suap, Ketua Panwaslu dan Komisioner KPU Garut Ditangkap

25 Februari 2018

Ilustrasi Pungutan liar (Pungli)/Korupsi/Suap. Shutterstock
Tersangka Suap, Ketua Panwaslu dan Komisioner KPU Garut Ditangkap

Tersangka suap Ketua Panwaslu dan Komisioner KPUD Garut sedang diperiksa di Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Jawa Barat.


Fadli Zon: Calon Kepala Daerah dari TNI/Polri Belum Tentu Tegas

6 Januari 2018

Wakil Ketua DPR Fadli Zon menghadiri diskusi bertajuk Panglima di Era Politik di Warung Daun, Cikini, Jakarta Pusat, 9 Desember 2017. Dewi Nurita/Tempo
Fadli Zon: Calon Kepala Daerah dari TNI/Polri Belum Tentu Tegas

Soal perwira TNI/Polri yang terjun ke dunia politik lewat Pilkada menurut Fadli Zon tak menentukan ia akan tegas dalam memimpin.