Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Anggap DPT Bermasalah, Helmy Yahya Minta Coblos Ulang  

image-gnews
TEMPO/ Ramdani
TEMPO/ Ramdani
Iklan

TEMPO.CO, Palembang - Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Ogan Ilir, Sumatera Selatan, Helmy Yahya-Muchendi Mahzareki, meminta pemungutan suara digelar ulang.

Duet presenter kondang dan putra Wakil Gubernur Sumatera Selatan itu menemukan adanya persoalan mendasar pada daftar pemilih tetap (DPT). "DPT cacat hukum sehingga kami meminta lakukan pemungutan suara ulang," kata kuasa hukum pasangan nomor urut 1 itu, Mualimin Pardi Dahlan, Senin, 14 Desember 2015.

Pasangan Helmy-Muchendi secara resmi mengajukan permohonan gugatan sengketa pilkada kepada Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Ogan Ilir terkait dengan perbedaan penafsiran DPT bermasalah itu.

Menurut Mualimin, Panwaslu memiliki kewenangan menangani gugatan Helmy-Muchendi. Itu diatur dalam Pasal 143 (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pilkada serta Pasal 2 Peraturan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Nomor 8 Tahun 2015 tentang Penyelesaian Sengketa Pemilihan Umum.

Helmy optimistis akan mendapatkan keadilan. Timnya telah mengantongi kejanggalan DPT semenjak beberapa hari sebelum pencoblosan. Meski demikian, ia dan timnya tetap menghormati proses dan penahapan yang masih berlangsung di KPU setempat. "Kami berupaya menggunakan hak hukum kami dalam setiap tahapan pemilukada ini," ujarnya.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Sebelumnya, setelah dinyatakan kalah dalam hitung cepat, Helmy mengakui keunggulan lawan. Ia meminta para pendukungnya membantu bupati terpilih dalam memajukan daerah kelahirannya itu. Ia mengajak para pendukungnya berjuang secara elegan dan bermartabat.

Dari hasil hitung cepat, Helmy-Muchendi hanya meraih 46,1 persen suara. Pasangan nomor urut 2, AW Noviadi Mawardi–Ilyas Panji Alam 49,4 persen, kemudian pasangan nomor urut dari nonpartai, Sobli Rozali-Taufik Toha, meraih 3 persen suara.

AW Noviandi merupakan putra dari Mawardi Yahya, yang merupakan bupati Ogan Ilir dua priode sebelumnya.



PARLIZA HENDRAWAN

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Seleksi Pengawas TPS Gelombang Kedua Segera Dimulai

13 Januari 2024

Warga memasukkan surat suara Pemilu 2024 ke dalam kotak suara saat simulasi pemungutan dan penghitungan suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS), SDN Buaran, Kota Pekalongan, Jawa Tengah, Selasa 26 Desember 2023. KPU Kota Pekalongan menggelar simulasi tersebut menggunakan lima jenis surat suara yang digunakan pemilih sehingga dapat memberikan gambaran persiapan pelaksanaan pemilu pada 14 Februari 2024. ANTARA FOTO/Harviyan Perdana Putra
Seleksi Pengawas TPS Gelombang Kedua Segera Dimulai

Bawaslu akan segera menggelar seleksi pengawas TPS atau PTPS gelombang kedua pada 24 Januari-7 Februari 2024. Begini syarat pendaftaran peserta.


Panwascam Menteng Temukan Warga Pakai Baju Pasangan Capres-Cawapres 2024 di Area CFD Jakarta

24 Desember 2023

Bawaslu Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat, memantau kegiatan Car Free Day di Jalan M.H Thamrin, Jakarta Pusat, guna memastikan tidak ada kampanye atau membawa atribut kampanye, pada 24 Desember 2023.TEMPO/ Advist Khoirunikmah
Panwascam Menteng Temukan Warga Pakai Baju Pasangan Capres-Cawapres 2024 di Area CFD Jakarta

Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan (Panwascam) Menteng menemukan sejumlah orang memakai baju pasangan capres-cawapres 2024 di area CFD Jakarta.


Dua Orang Sempat Ditangkap di Pilkada Kota Bekasi, Siapa Mereka?

29 Juni 2018

Ilustrasi TPS Pilkada. Dok TEMPO
Dua Orang Sempat Ditangkap di Pilkada Kota Bekasi, Siapa Mereka?

Sebanyak dua orang sempat ditangkap karena diduga melakukan tindak pidana Pilkada Kota Bekasi pada Rabu 27 Juni 2018 lalu.


Pengawas Pilkada Awasi Politik Uang Berkedok Santunan

17 Mei 2018

Harga mencalonkan diri sebagai kepala daerah tidaklah murah. Seringkali, seorang calon sampai harus berutang atau meminta bantuan dari pengusaha setempat. Bantuan itu ternyata tak gratis. Harus ada
Pengawas Pilkada Awasi Politik Uang Berkedok Santunan

Pemberian bantuan seperti bingkisan lebaran atau Ramadan tidak boleh ada simbol-simbol tentang pemilihan kepala daerah.


Tersangka Suap, Ketua Panwaslu dan Komisioner KPU Garut Ditangkap

25 Februari 2018

Ilustrasi Pungutan liar (Pungli)/Korupsi/Suap. Shutterstock
Tersangka Suap, Ketua Panwaslu dan Komisioner KPU Garut Ditangkap

Tersangka suap Ketua Panwaslu dan Komisioner KPUD Garut sedang diperiksa di Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Jawa Barat.


Panwaslu Sita Ratusan Paket Sembako di Posko Bara Badja Petamburan  

19 April 2017

Spanduk menolak politik uang dibawa Mahasiswa yang tergabung dalam Tim Pengawal Pilkada Jakarta (TPPJ ) KAMMI menggelar aksi damai pada kegiatan Car Free Day di Jakarta, 9 April 2017. TEMPO/Eko Siswono Toyudho
Panwaslu Sita Ratusan Paket Sembako di Posko Bara Badja Petamburan  

Menurut Halman, paket sembako tersebut ditemukan di rumah Ketua RT 06 RW 06, Petamburan.


Diduga Bagi-bagi Sembako, Rumah Ketua RT di Kepung Massa  

18 April 2017

Ilustrasi Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Jakarta Barat. Facebook.com
Diduga Bagi-bagi Sembako, Rumah Ketua RT di Kepung Massa  

Massa meminta sembako dari rumah Ketua RT disita sebagai barang bukti.


Gagalkan Distribusi Paket Bahan Pokok, Panwaslu: Ada Baju Kotak-kotak  

17 April 2017

Pendukung Anies-Sandi memperlihatkan bukti penjualan sembako murah yang diduga dari tim Ahok-Djarot di Posko Cicurug, Menteng, Jakarta Pusat, 16 April 2017. Sembako itu disalurkan kepada warga RT 06 RW 05 Kelurahan Mampang Prapatan, Jakarta Selatan. Tempo/Rezki
Gagalkan Distribusi Paket Bahan Pokok, Panwaslu: Ada Baju Kotak-kotak  

Seluruh paket bahan kebutuhan pokok yang disita telah dititipkan di kantor polisi setempat.


Sidang Ahok, Saksi Panwaslu: Selebaran Provokatif Marak pada 2007

14 Maret 2017

Pegawai negeri sipil (PNS) Kabupaten Belitung, Provinsi Bangka Belitung,Juhri hadir dalam persidangan ke-14 dugaan penodaan agama yang melibatkan calon gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok di Auditorium Kementerian Pertanian, Ragunan, Jakarta Selatan, 14 Maret 2017. TEMPO/Larissa
Sidang Ahok, Saksi Panwaslu: Selebaran Provokatif Marak pada 2007

Seorang PNS Kabupaten Belitung, Juhri, bersaksi di persidangan dugaan penodaan agama yang melibatkan Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok.


Panwaslu Jepara Akui Kesulitan Ungkap Politik Uang

19 Februari 2017

Ilustrasi politik uang. shutterstock.com
Panwaslu Jepara Akui Kesulitan Ungkap Politik Uang

Tim pasangan calon yang melakukan politik uang sepertinya juga lebih pintar karena mereka mencari celah agar tidak bisa dijerat hukum pidana pemilu.