Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Ribut Paket Sembako, Tim Ahok-Djarot dan Anies-Sandi Saling Lapor  

Editor

Elik Susanto

image-gnews
Sejumlah bukti pembagian sembako dari timses paslon 3. Fot: Timses Ahok-Djarot
Sejumlah bukti pembagian sembako dari timses paslon 3. Fot: Timses Ahok-Djarot
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Tim pemenangan pasangan calon Gubernur DKI, Basuki Tjahaja Purnama-Djarot Saiful Hidayat (Ahok-Djarot), membantah tudingan telah melakukan politik uang berupa pembagian sembako murah. "Kami tidak pernah menginstruksikan memakai cara pembagian sembako untuk mengajak memilih," kata Taufik Basari, juru bicara pasangan Ahok-Djarot kepada Tempo, Ahad, 16 April 2017.

Karena itu, tim hukum dan advokasi pasangan Ahok-Djarot justru melaporkan balik adanya dugaan politik uang yang dilakukan tim sukses Anies-Sandi. Sebelumnya, tim sukses Anies-Sandi melaporkan politik uang yang diduga dilakukan tim sukses Ahok-Djarot. Politik uang yang dimaksud berupa pembagian sembako murah.

Baca: Tim Anies-Sandi: Ada Hujan Sembako Murah di Jakarta

Wakil Ketua Tim Pemenangan Anies-Sandi, M. Taufik, mengatakan indikasi pembagian sembako murah ini modus dari politik uang terlihat dari harganya. Paket sembako yang harganya diperkirakan Rp 50 ribu itu dijual hanya Rp 5-10 ribu. Jumlahnya, kata Taufik, ada ratusan ribu paket. 

Taufik menuturkan dugaan politik uang dengan modus bagi-bagi sembako murah itu berlangsung dua hari terakhir ini. Taufik menyebutkan bagi-bagi sembako murah di wilayah-wilayah yang notabene mendukung Anies-Sandi atau di daerah miskin di Jakarta Utara dan Jakarta Timur.

Baca: Dugaan Sembako Ahok-Djarot, Bawaslu: Mengarah ke Politik Uang 

Sejumlah foto di media sosial mengenai kegiatan pembagian sembako juga viral. Salah satunya menampilkan sejumlah warga sedang membawa sembako sambil mengenakan kemeja kotak-kotak. Kemeja motif tersebut merupakan ciri khas seragam kampanye Ahok-Djarot.

Menurut Taufik Basari, seragam kampanye Ahok-Djarot memang kemeja kotak-kotak. Namun pakaian itu dapat dengan mudah diperoleh di mana-mana. "Bisa saja ada yang mengatasnamakan relawan Ahok-Djarot tanpa diketahui mereka relawan asli atau jadi-jadian. Yang jelas, tidak ada kebijakan tim sukses menggunakan sembako untuk meraih suara," katanya.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Baca: Laporkan Tim Ahok Bagi Sembako, Tim Anies: Ada Ratusan Ribu Paket

Tim hukum dan advokasi pasangan Ahok-Djarot juga melaporkan adanya dugaan politik uang yang dilakukan tim sukses Anies-Sandi ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) DKI Jakarta. Laporan itu, kata Ronny B. Talapessy, anggota tim kuasa hukum Ahok-Djarot, disampaikan pada Minggu malam, 16 April 2017, ke Bawaslu dengan nomor laporan 086/LP/Pilkada Provinsi DKI/VI/2017.

"Pihak terlapor tim sukses pasangan nomor tiga, Hary Tanoesoedibyo dan Nur Asia, yang merupakan istri dari Sandiaga Uno," ujar Ronny saat dikonfirmasi wartawan seperti dikutip dari Antara. Dugaan politik uang yang ditemui adalah pembagian paket sembako murah seharga Rp 3.000 setiap paket.

Adapun tempatnya, kata Ronny, di Jalan Anyer, Menteng, Jakarta Pusat. Paket sembako murah juga dibagikan di Jalan Mardani Raya, Cempaka Putih. "Peristiwa tersebut dilaksanakan pada Sabtu, 15 April," ucapnya.

FRISKI RIANA | ANTARA

Simak: Quick Count Pilkada

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Hakim MK Saldi Isra Cecar Bawaslu Soal Tanda Tangan Pemilih di Bangkalan yang Mirip

1 hari lalu

Hakim Suhartoyo (kanan) dan Saldi Isra (kiri) berbincang saat menjalani Sidang perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden 2024 di gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta, Senin, 22 April 2024. Tiga hakim konstitusi: Saldi Isra, Enny Nurbaningsih, dan Arief Hidayat menjadi hakim yang memiliki pendapat berbeda atau dissenting opinion. TEMPO/ Febri Angga Palguna
Hakim MK Saldi Isra Cecar Bawaslu Soal Tanda Tangan Pemilih di Bangkalan yang Mirip

Hakim MK Saldi Isra menyoroti tanda tangan pemilih pada daftar hadir TPS di Desa Durin Timur, Kecamatan Konang, Bangkalan yang memiliki kemiripan bentuk.


Anggota Bawaslu Intan Jaya Cerita Penyanderaan KKB Berdampak Pemilu Ditunda

1 hari lalu

Momen ketika Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) Arief Hidayat naik pitam dalam sidang lanjutan perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) sengketa Pileg 2024 pada Kamis, 2 Mei 2024 karena komisioner KPU tak ada yang hadir dalam persidangan di ruang sidang panel 3, Gedung MK, Jakarta Pusat. Sumber: Tangkapan layar YouTube Mahkamah Konstitusi
Anggota Bawaslu Intan Jaya Cerita Penyanderaan KKB Berdampak Pemilu Ditunda

Cerita pengalaman Bawaslu Intan Jaya disandera Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) dan harus bayar tebusan agar bebas


Hakim MK Tegur Anggota Bawaslu Papua Tengah yang Datang Terlambat di Sidang Sengketa Pileg

1 hari lalu

Momen ketika Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) Arief Hidayat naik pitam dalam sidang lanjutan perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) sengketa Pileg 2024 pada Kamis, 2 Mei 2024 karena komisioner KPU tak ada yang hadir dalam persidangan di ruang sidang panel 3, Gedung MK, Jakarta Pusat. Sumber: Tangkapan layar YouTube Mahkamah Konstitusi
Hakim MK Tegur Anggota Bawaslu Papua Tengah yang Datang Terlambat di Sidang Sengketa Pileg

Hakim MK Arief Hidayat menegur anggota Bawaslu Papua Tengah yang datang terlambat dalam sidang sengketa Pileg 2024 di panel 3, hari ini


Minta Peserta Pilkada 2024 di Bali Terapkan Kampanye Hijau, Ini Penjelasan KPU

1 hari lalu

Komisioner KPU RI Idham Holik saat peluncuran tahapan Pilkada Serentak di Denpasar, Bali, Minggu malam (5/5/2024). ANTARA/Ni Putu Putri Muliantari
Minta Peserta Pilkada 2024 di Bali Terapkan Kampanye Hijau, Ini Penjelasan KPU

KPU RI meminta para peserta Pilkada serentak 2024 di Provinsi Bali agar menerapkan kampanye hijau. Apa itu kampanye hijau?


DPR Evaluasi Penyelenggaraan Pemilu 2024 pada 15 Mei, KPU Siapkan Ini

3 hari lalu

Ketua KPU Hasyim Asy'ari (Kanan) bersama jajaran Komisioner KPU Betty Epsilon Idroos (tengah), August Melasz memberikan keterangan saat konferensi pers kasus pemanfaatan Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap) di Kantor KPU, Jakarta, Senin, 19 Februari 2024. TEMPO/ Febri Angga Palguna
DPR Evaluasi Penyelenggaraan Pemilu 2024 pada 15 Mei, KPU Siapkan Ini

Komisi II DPR juga akan mengonfirmasi isu yang menerpa Ketua KPU Hasyim Asy'ari.


Pengamat Nilai KPU dan Bawaslu Kurang Prioritaskan Sidang Sengketa Pileg di MK

3 hari lalu

Suasana berlangsungnya sidang perdana perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pemilihan Legislatif (Pileg) 2024 di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Senin 29 April 2024. MK menggelar sidang perdana PHPU Pileg 2024 yang dibagi menjadi tiga panel Majelis Hakim yang terdiri atas tiga orang Hakim Konstitusi dengan agenda pemeriksaan pendahuluan. ANTARA FOTO/ Rivan Awal Lingga
Pengamat Nilai KPU dan Bawaslu Kurang Prioritaskan Sidang Sengketa Pileg di MK

Direktur Eksekutif Lingkar Madani, Ray Rangkuti, menyoroti peran KPU dan Bawaslu dalam sengketa pileg di MK.


Pilkada 2024: Mendagri Sebut DP4 Capai 207 Juta Jiwa

4 hari lalu

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian ditemui usai mengikuti Rapat Pleno Terbuka Penetapan Hasil Pemilu Tahun 2024 secara Nasional di Kantor KPU, Jakarta Pusat, pada Rabu, 20 Maret 2024. Tempo/Yohanes Maharso Joharsoyo
Pilkada 2024: Mendagri Sebut DP4 Capai 207 Juta Jiwa

Mendagri mengingatkan agar KPU melindungi keamanan data pemilih untuk Pilkada 2024.


PKB Ajukan Gugatan Sengketa Pileg karena Kehilangan Satu Suara di Halmahera Utara, Ini Alasannya

6 hari lalu

Suasana berlangsungnya sidang perdana perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pemilihan Legislatif (Pileg) 2024 di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Senin 29 April 2024. MK menggelar sidang perdana PHPU Pileg 2024 yang dibagi menjadi tiga panel Majelis Hakim yang terdiri atas tiga orang Hakim Konstitusi dengan agenda pemeriksaan pendahuluan. ANTARA FOTO/ Rivan Awal Lingga
PKB Ajukan Gugatan Sengketa Pileg karena Kehilangan Satu Suara di Halmahera Utara, Ini Alasannya

Dalam sidang sengketa Pileg, PKB meminta KPU mengembalikan suara partainya yang telah dihilangkan.


Pesan DKPP kepada KPU dan Bawaslu Jelang Pilkada 2024 Serentak

8 hari lalu

Petugas Penanganan Prasarana dan Sarana Umum (PPSU) mengangkat kotak suara untuk dipindahkan ke kantor RW 04 di kawasan Cempaka Putih, Jakarta, Selasa, 13 Februari 2024. Pendistribusian logistik pemilu itu diangkut menggunakan truk pengangkut (dump truck) dari gudang logistik dengan pengawalan ketat petugas gabungan. PPSU diperbantukan untuk mengangkut logistik tersebut dari gudang logistik untuk dibawa ke kantor RW maupun langsung ke TPS-TPS. TEMPO / Hilman Fathurrahman W
Pesan DKPP kepada KPU dan Bawaslu Jelang Pilkada 2024 Serentak

KPU akan mendapatkan Data Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4) untuk Pilkada 2024 dari Kemendagri pada 2 Mei 2024.


Persiapan KPU dan Bawaslu Hadapi Sidang Sengketa Pileg di MK Hari Ini

8 hari lalu

Suasana sidang putusan perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden 2024 di gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta, Senin, 22 April 2024. Dari 8 hakim MK, 5 hakim memutuskan menolak seluruh permohonan sengketa Pilpres 2024 yang diajukan oleh passion Anies-Muhaimin dan Ganjar-Mahfud. TEMPO/ Febri Angga Palguna
Persiapan KPU dan Bawaslu Hadapi Sidang Sengketa Pileg di MK Hari Ini

MK mengagendakan sidang pemeriksaan pendahuluan sengketa Pileg yang akan dibagi dalam tiga panel persidangan.