Ahok yang Mulai, Jokowi yang Dorong Pengusutan

Reporter

Editor

Sugiharto

Calon Gubernur DKI Inkumben, Ahok, mengamati kondisi air sungai di sekitar Pasar Lenteng Agung, Jakarta, 31 Oktober 2016. TEMPO/M Iqbal Ichsan

TEMPO.CO, Jakarta - Ahok, nama sapaan Calon Gubernur Jakarta inkumben Basuki Tjahaja Purnama, tak bisa lagi berharap polisi tersenyum belakangan ini.

Tuduhan penistaan agama terhadap Ahok bergulir bak bola salju yang semakin membesar, sampai Presiden Joko Widodo pun harus turun tangan untuk menenangkan situasi. Polisi juga repot menangani unjuk rasa besar kelompok Islam yang rencananya digelar di Istana Negara Jumat nanti, 4 November 2016.

Harapan polisi bakal tertawa jika menerima pengaduan penistaan agama dilontarkan oleh Ahok pada awal Oktober lalu. Dan sama sekali tak terjadi.

Pernyataan Ahok itu muncul ketika Pemuda Muhammadiyah melaporkan Ahok ke Kepolisian Daerah Metro Jaya gara-gara pernyataan Ahok yang dinilai menyinggung isi Al Quran, yakni surat Al Maidah ayat 51, beberapa hari sebelumnya.

"Nanti polisi periksa juga bisa ketawa. Kan, dia menuduh saya menghina Al-Quran. Yang menghina Al-Quran siapa? Polisi juga enggak usah panggil saya. Dia (polisi bisa) bandingin dengan video juga sudah tahu, jadi enggak perlu dilaporin," ujar Ahok di Balaikota pada 7 Oktober 2016.

BacaPBNU: ISIS Diduga Tunggangi Pilkada DKI Jakarta

Ternyata, pengaduan soal Ahok makin banyak dilakukan oleh kelompok-kelompok Islam. Bukan hanya ke Polda Metro Jaya, laporan juga dialamatkan kepada Markas Besar Kepolisian RI. Total ada 11 pengaduan dalam kasus serupa.

Belakangan muncul tuduhan bahwa kasus penistaan agama tak serius dilakukan oleh polisi. Presiden Jokowi ikut jadi sasaran karena dituduh membela Ahok, yang pernah menjadi wakilnya ketika Jokowi menjabat Gubernur DKI Jakarta pada 2012-2014. Permintaan maaf Ahok juga tak membuat mereka surut menuntut agar Ahok dipenjara.

Pangkalnya adalah rekaman pembicaan Ahok dengan warga Pulau Pramuka, Kepulauan Seribu, pada 27 September 2016 yang antara lain tentang penggunaan surat dalam Al Quran oleh lawan politiknya untuk menjatuhkan dia.

Dia mengomentari wacana yang diembuskan lawan politik bahwa Al Quran melarang umat memilih nonmuslim sebagai pemimpin dalam Pemilihan Kepala Daerah 2017. "Sejak kapan saya menghina Al-Quran? Di mana ada kalimat saya menghina Al-Quran? Jadi, orang ini menyebarkan kebencian dan provokasi," ucap Ahok balik menuduh.

BacaPGI Larang Gereja Jadi Tempat Kampanye Calon Kepala Daerah

Memang dari tiga calon gubernur, hanya Ahok yang beragama Kristen. Dua penantangnya yang lain adalah putra Presiden ke-6 Susilo Bambang Yusdhoyono, Agus Harimurti Yudhoyono, dan mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Anies Baswedan.

Toh, polisi tetap mengusut kasus ini. Menurut Mabes Polri, sudah 15 saksi dan 5 ahli dimintai keterangan untuk memperjelas persoalan.

Selanjutnya, tentang langkah Jokowi...






Menteri Tjahjo: Calon Tak Siap Menang Siap Kalah di Pilkada

14 Oktober 2017

Menteri Tjahjo: Calon Tak Siap Menang Siap Kalah di Pilkada

Tjahjo Kumolo menakar dari digelarnya pemungutan suara ulang di 71 TPS dalam pilkada 2017 yang kerap diikuti dengan pengerahan massa.


Bupati Bekasi Dilantik, Aher: Neneng Ciptakan Pemuda Berkualitas  

22 Mei 2017

Bupati Bekasi Dilantik, Aher: Neneng Ciptakan Pemuda Berkualitas  

Aher berpesan agar Neneng-Eka menciptakan SDM terdidik dan berkualitas sehingga dapat berpartisipasi dalam hiruk-pikuk industri di Bekasi.


Penyelesaian Sengketa Pilkada 2017 Dianggap Lebih Baik  

22 Mei 2017

Penyelesaian Sengketa Pilkada 2017 Dianggap Lebih Baik  

Penyelesaian sengketa pilkada 2017 di Mahkamah Konstitusi mengalami perbaikan dibanding pilkada 2015.


Wali Kota Terpilih Haryadi Janji Atasi Intoleransi di Yogyakarta

27 April 2017

Wali Kota Terpilih Haryadi Janji Atasi Intoleransi di Yogyakarta

Sejumlah lembaga pegiat keberagaman menyebut intoleransi di Yogyakarta semakin menguat.


MK Perintahkan Pemungutan Suara Ulang Pilkada Kabupaten Gayo Lues

27 April 2017

MK Perintahkan Pemungutan Suara Ulang Pilkada Kabupaten Gayo Lues

Majelis hakim MK memerintahkan Komisi Pemilihan Umum melaksanakan pemungutan suara ulang pemilihan kepala daerah Kabupaten Gayo Lues, Aceh.


MK Tolak Gugatan Imam Priyono, KPU DIY: Segera Penetapan

27 April 2017

MK Tolak Gugatan Imam Priyono, KPU DIY: Segera Penetapan

Ketua KPU DIY merekomendasikan agar KPU Kota Yogyakarta segera menetapkan pasangan Haryadi Suyuti-Heroe Purwadi sebagai wali kota terpilih.


MK Tolak Gugatan Hasil Pilkada Kota Salatiga  

27 April 2017

MK Tolak Gugatan Hasil Pilkada Kota Salatiga  

Majelis hakim Mahkamah Konstitusi menolak permohonan gugatan oleh Agus Rudiyanto dan Dance Ishak Palit dalam sengketa hasil penghitungan suara pemilihan kepala daerah Kota Salatiga.


Biaya Pemilu Serentak Naik 200 Persen, Tjahjo: Tak Ada Efisiensi  

27 April 2017

Biaya Pemilu Serentak Naik 200 Persen, Tjahjo: Tak Ada Efisiensi  

Mendagri Tjahjo Kumolo mengatakan pemilu serentak tak ada pengiritan anggaran, justru membengkak 200 persen.


MK Perintahkan Pilkada Ulang di Kabupaten Kepulauan Yapen  

26 April 2017

MK Perintahkan Pilkada Ulang di Kabupaten Kepulauan Yapen  

Hakim Konstitusi I Gede Dewa Palguna memberikan waktu 60 hari kerja untuk pemungutan suara ulang di Kabupaten Kepulauan Yapen.


MK Tolak Gugatan Sengketa Pilkada Yogyakarta, Haryadi Wali Kota

26 April 2017

MK Tolak Gugatan Sengketa Pilkada Yogyakarta, Haryadi Wali Kota

Keputusan tersebut dicakan oleh Ketua MK Arief Hidayat di Mahkamah Konstitusi, Rabu, 26 April 2017.