Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

DKPP Berhentikan Ketua KPU Sumbar Terkait Syarat Dukungan Calon Perseorangan

image-gnews
Ilustrasi TPS Pilkada. Dok TEMPO
Ilustrasi TPS Pilkada. Dok TEMPO
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) memberhentikan Ketua KPU Sumatera Barat Amnasmen dari jabatannya terkait syarat dukungan calon perseorangan. Hal tersebut diputuskan dalam sidang kode etik penyelenggara pemilu (KEPP) di Ruang Sidang DKPP, Jakarta Pusat pada Rabu, 4 November 2020.

Pemberhentian Amnasmen ini merupakan buntut dari aduan bakal calon gubernur dan calon wakil gubernur dalam Pilkada Sumatera Barat dari jalur perseorangan, Fakhrizal-Genius Umar tentang hasil verifikasi faktual yang menyatakan pasangan ini tidak lolos dalam verifikasi tersebut. Proses verifikasi dinilai tidak sesuai dan peraturan perundangan-undangan serta kode etik dan pedoman perilaku penyelenggara pemilu.

Dalam pertimbangan putusan, DKPP berpendapat bahwa Penggunaan formulir Lampiran Model BA.5.1-KWK (surat pernyataan mendukung bakal paslon perseorangan) hanya berlaku pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Tahun 2020. Sedangkan 11 kabupaten dan dua kota yang akan menyelenggarakan Pemilihan Bupati/Walikota dan Wakil Bupati/Wakil Walikota di Provinsi Sumatera Barat tidak menggunakan formulir tersebut.

“Kebijakan parsial ini menimbulkan syak wasangka adanya perlakuan yang berbeda antara bakal calon perseorangan yang hendak berkontestasi di tingkat provinsi dengan bakal calon perseorangan di tingkat kabupaten/kota. Selain itu di sisi teknis menimbulkan kebingungan di jajaran KPU yang melakukan verifikasi faktual,” kata anggota DKPP, Didik Supriyanto saat membacakan pertimbangan putusan, dikutip dari laman resmi dkpp.go.id.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Selain sanksi pemberhentian, Amnasmen juga dikenakan sanksi peringatan keras. Dalam perkara yang sama, DKPP menjatuhkan sanksi kepada empat teradu lainnya. Sanksi Peringatan Keras dan Pemberhentian dari Koordinator Divisi Teknis Penyelenggaraan dijatuhkan kepada Izwaryani, Anggota KPU sebagai Teradu I, Yanuk Srimulyani (Teradu III), Gebril Daulai (Teradu IV), dan Nova Indra (Teradu V) diberi sanksi Peringatan. Amnasmen tercatat sebagai Teradu II.

Menurut DKPP, segala permasalahan teknis yang muncul merupakan akibat dari kebijakan yang dikeluarkan oleh Teradu I s.d. Teradu V bersifat kolektif-kolegial. Namun, tahapan verifikasi faktual dukungan calon perseorangan merupakan tanggung jawab Koordinator Divisi Teknis Penyelenggaraan sebagaimana dalam Pasal 54 ayat 2 huruf d Peraturan KPU No. 8 Tahun 2019 yang diubah dengan Peraturan KPU Nomor 3 tahun 2020 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

“Teradu I selaku Koordinator Divisi Teknis Penyelenggaraan memiliki tanggung jawab etik yang lebih besar atas ketidakpastian penyelenggaraan tahapan verifikasi faktual. Menjatuhkan sanksi peringatan keras dan pemberhentian dari Koordinator Divisi Teknis Penyelenggaraan kepada Teradu I Izwaryani selaku Anggota KPU Provinsi Sumatera Barat terhitung sejak Putusan ini dibacakan,” demikian keputusan Ketua Majelis.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Aliansi BEM Sumbar Gelar Aksi Bela Palestina, Dari Iktikaf Hingga Doa Bersama

4 hari lalu

Aliansi BEM Sumbar bersama Koalisi Masyarakat melakukan Long March menuju Kantor Gubernur Sumbar lakukan
Aliansi BEM Sumbar Gelar Aksi Bela Palestina, Dari Iktikaf Hingga Doa Bersama

Dalam Aksi Bela Palestina ini massa menggelar iktikaf bersama di Masjid Raya Sumbar dan ditutup dengan doa bersama di depan Kantor Gubernur kemarin.


Membedah Ragam Penyebab Pemadaman Listrik, Bagaimana Blackout Sebagian Sumatera?

8 hari lalu

Pekerja merapikan susunan sepatu di salah satu toko yang menggunakan penerangan tambahan saat pemadaman listrik di Palembang, Sumatera Selatan, Selasa, 4 Juni 2024. Jaringan listrik PLN di lima Provinsi yaitu Sumatera Selatan, Lampung, Bengkulu, Jambi dan Kepulauan Bangka Belitung mengalami pemadaman serentak akibat adanya gangguan transmisi SUTT 275 kV Linggau-Lahat, Sumatera Selatan. ANTARA/Nova Wahyudi
Membedah Ragam Penyebab Pemadaman Listrik, Bagaimana Blackout Sebagian Sumatera?

Yuliandika Rustam, barista di Kota Padang, mengaku tidak mengetahui perihal pemadaman listrik tersebut karena tidak ada pemberitahuan dari pihak PLN.


Pemadaman Listrik Sumatera: Proses Pemulihan hingga Kompensasi dari PLN

8 hari lalu

Foto udara kendaraan melintas di jalan permukiman yang mengalami pemadaman listrik bergilir di Kelurahan Pisang, Pauh, Padang, Sumatera Barat, Rabu 5 Juni 2024. PLN UID Sumbar menyatakan kondisi kelistrikan di provinsi itu hampir 60 persen atau lebih dari 900 ribu pelanggan telah kembali menyala pascagangguan kelistrikan yang terjadi pada jaringan transmisi di Sumatera bagian selatan. ANTARA FOTO/Iggoy el Fitra
Pemadaman Listrik Sumatera: Proses Pemulihan hingga Kompensasi dari PLN

Pemadaman listrik Sumatera karena gangguan transmisi PLN sejak Selasa, 4 Juni 2024


Kuasa Hukum Pengadu Harapkan DKPP Berhentikan Ketua KPU Hasyim Asy'ari

8 hari lalu

Kuasa hukum pengadu atau korban kasus dugaan asusila yang dilakukan oleh Ketua KPU RI Hasyim Asy'ari, Aristo Pangaribuan (kanan), saat memberikan keterangan pers di Kantor DKPP RI, Jakarta, Kamis 6 Juni 2024. ANTARA/Rio Feisal
Kuasa Hukum Pengadu Harapkan DKPP Berhentikan Ketua KPU Hasyim Asy'ari

Sidang etik lanjutan dugaan asusila Ketua KPU Hasyim Asy'ari digelar secara tertutup hari ini dengan mendengarkan keterangan dari pihak terkait.


Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Hasyim Asy'ari, Kuasa Hukum Korban Tunggu Putusan DKPP

8 hari lalu

Kuasa hukum pengadu atau korban kasus dugaan asusila yang dilakukan oleh Ketua KPU RI Hasyim Asy'ari, Aristo Pangaribuan (kanan), saat memberikan keterangan pers di Kantor DKPP RI, Jakarta, Kamis 6 Juni 2024. ANTARA/Rio Feisal
Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Hasyim Asy'ari, Kuasa Hukum Korban Tunggu Putusan DKPP

Kuasa hukum korban kasus dugaan asusila Ketua KPU Hasyim Asy'ari, Aristo Pangaribuan menunggu putusan DKPP


DKPP Kembali Gelar Sidang Etik Dugaan Asusila Ketua KPU Hasyim Asy'ari Hari Ini

9 hari lalu

Ketua KPU Hasyim Asy'ari (Terlapor) saat ditemui usai memenuhi panggilan DKPP terkait sidang dugaan pelanggaran etik tindak asusila, yang digelar di Gedung DKPP, Jakarta Pusat pada Rabu, 22 Mei 2024. Sidang dimulai sejak pukul 09.38 WIB hingga pukul 17.15 WIB. TEMPO/Adinda Jasmine
DKPP Kembali Gelar Sidang Etik Dugaan Asusila Ketua KPU Hasyim Asy'ari Hari Ini

Sidang etik lanjutan dugaan asusila Ketua KPU Hasyim Asy'ari digelar secara tertutup hari ini dengan mendengarkan keterangan dari pihak terkait.


YLKI Dorong PLN Bayarkan Kompensasi kepada Pelanggan Terdampak Pemadaman Listrik Bergilir di Sumatera

9 hari lalu

Pekerja merapikan susunan sepatu di salah satu toko yang menggunakan penerangan tambahan saat pemadaman listrik di Palembang, Sumatera Selatan, Selasa, 4 Juni 2024. Jaringan listrik PLN di lima Provinsi yaitu Sumatera Selatan, Lampung, Bengkulu, Jambi dan Kepulauan Bangka Belitung mengalami pemadaman serentak akibat adanya gangguan transmisi SUTT 275 kV Linggau-Lahat, Sumatera Selatan. ANTARA/Nova Wahyudi
YLKI Dorong PLN Bayarkan Kompensasi kepada Pelanggan Terdampak Pemadaman Listrik Bergilir di Sumatera

PLN harus bergerak cepat dan memberikan kompensasi kepada konsumen sesuai dengan aturan yang berlaku.


Balada Masyarakat Sumatera Barat yang Alami Pemadaman Listrik

9 hari lalu

Pekerja melayani pembeli di salah satu toko olahraga dengan menggunakan penerangan tambahan saat pemadaman listrik di Palembang, Sumatera Selatan, Selasa, 4 Juni 2024. Jaringan listrik PLN di lima Provinsi yaitu Sumatera Selatan, Lampung, Bengkulu, Jambi dan Kepulauan Bangka Belitung mengalami pemadaman serentak akibat adanya gangguan transmisi SUTT 275 kV Linggau-Lahat, Sumatera Selatan. ANTARA/Nova Wahyudi
Balada Masyarakat Sumatera Barat yang Alami Pemadaman Listrik

Sejumlah masyarakat di Sumatera Barat mengeluhkan pemadaman listrik yang berlangsung sejak kemarin dan masih terjadi hingga hari ini.


Sengketa Pileg 2024: Alasan Mantan Hakim MK Sebut Pileg DPD Sumbar Tidak Sah

9 hari lalu

Ketua Hakim Konstitusi Suhartoyo (tengah) bersama delapan hakim konstitusi memimpin sidang putusan dismissal perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pemilihan Legislatif (Pileg) 2024 di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Rabu, 22 Mei 2024. Mahkamah Konstitusi menggelar sidang putusan dismissal terhadap 52 gugatan dalam perkara PHPU Pileg 2024. ANTARA/Dhemas Reviyanto
Sengketa Pileg 2024: Alasan Mantan Hakim MK Sebut Pileg DPD Sumbar Tidak Sah

Ketua MK menyinggung masalah sikap berbeda Ketua KPU dalam menanggapi putusan pengadilan.


Alasan Gerindra Libatkan Akademisi Jaring Bakal Calon Kepala Daerah di Pilkada Sumatera Barat

10 hari lalu

Sekretaris Tim Panitia Seleksi Pilkada Sumatera Barat DPD Gerindra Sumbar, Hidayat (dua dari kiri) saat konferensi pers di Padang, Senin, 3 Juni 2024.  ANTARA/Muhammad Zulfikar.
Alasan Gerindra Libatkan Akademisi Jaring Bakal Calon Kepala Daerah di Pilkada Sumatera Barat

Sejumlah 88 orang telah mendaftar sejak Gerindra membuka pendaftaran bakal calon untuk Pilkada Sumatera Barat.