Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Sumatera Barat Daerah Paling Rawan di Masa Kampanye Pilkada 2020

Reporter

image-gnews
Pasangan bakal calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat, Mahyeldi Ansharullah (kiri) dan Audy Joinaldy (kanan) menyapa wartawan usai menyerahkan berkas pendaftaran Pemilihan Gubernur di Kantor KPU Sumatera Barat di Padang, Sumatera Barat, Jumat 4 September 2020. ANTARA FOTO/Iggoy el Fitra
Pasangan bakal calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat, Mahyeldi Ansharullah (kiri) dan Audy Joinaldy (kanan) menyapa wartawan usai menyerahkan berkas pendaftaran Pemilihan Gubernur di Kantor KPU Sumatera Barat di Padang, Sumatera Barat, Jumat 4 September 2020. ANTARA FOTO/Iggoy el Fitra
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) melakukan pemutakhiran Indeks Kerawanan Pemilu menjelang tahapan kampanye Pilkada 2020. Hasilnya, Provinsi Sumatera Barat menjadi daerah paling rawan dalam Pilkada 2020 untuk setiap dimensi.

“Sumatera Barat menjadi provinsi paling rawan dalam kategori masa kampanye ini,” kata anggota Bawaslu, Mochamad Afifuddin, dalam konferensi pers Pemutakhiran Indeks Kerawanan Pilkada 2020, Selasa, 22 September 2020.

Afif menjelaskan ada empat dimensi indeks kerawanan Pilkada yang diukur. Mereka adalah konteks sosial dan politik, pemilu yang bebas dan adil, kontestasi, dan partisipasi. Dari keseluruhan dimensi ini, ada tiga provinsi yang menempati posisi teratas sebagai wilayah yang paling rawan, yaitu Sumatera Barat, Sulawesi Utara, dan Jambi.

“Kita bisa lihat pengumpulan massa saat pencalonan dan ini harus kita antisipasi terjadi kembali,” ujar Afif. Daerah lainnya yang rawan adalah Sulawesi Tengah, Bengkulu, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Kepulauan Riau, dan Kalimantan Utara.

Adapun dalam aspek pandemi Covid-19, Bawaslu menetapkan 9 provinsi yang paling rawan. Daerah itu ialah Kalimantan Tengah, Sumatera Barat, Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Bengkulu, Kalimantan Selatan, Kepulauan Riau, Jambi, dan Kalimantan Utara.

FRISKI RIANA

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Bahas Kotak Kosong di Pilkada 2024 dengan DPR Pekan Depan, KPU dan Bawaslu Beri Respons

1 hari lalu

Ilustrasi kotak kosong. Antaranews.com
Bahas Kotak Kosong di Pilkada 2024 dengan DPR Pekan Depan, KPU dan Bawaslu Beri Respons

KPU mencatat ada 41 daerah yang hanya memiliki satu pasangan calon kepala daerah yang melawan kotak kosong pada Pilkada 2024.


Alasan Bawaslu Lakukan Pengawasan Melekat di Pilkada 2024

1 hari lalu

Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum atau Bawaslu Lolly Suhenty, menanggapi kenaikan tunjangan kinerja pegawai. Tunjangan kinerja itu dinaikan oleh Presiden Joko Widodo atau Jokowi kemarin, Senin, 12 Februari 2024. TEMPO/Ihsan Reliubun
Alasan Bawaslu Lakukan Pengawasan Melekat di Pilkada 2024

Bawaslu memiliki keterbatasan akses Sistem Informasi Pencalonan atau Silon KPU di Pilkada 2024.


Panglima TNI Sebut Pengamanan Pilkada 2024 di Semua Daerah Sama

3 hari lalu

Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto saat diwawancarai di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa, 3 September 2024. ANTARA/Bagus Ahmad Rizaldi
Panglima TNI Sebut Pengamanan Pilkada 2024 di Semua Daerah Sama

Panglima TNI memastikan tidak ada pengamanan khusus untuk Pilkada 2024 di Jawa Tengah yang disebut terjadi "perang bintang".


Paslon Pilgub Jakarta Diduga Telah Lakukan Sosialisasi, KPU DKI Bilang Begini

4 hari lalu

Calon gubernur dan calon wakil gubernur Jakarta, Ridwan Kamil dan Suswono, saat menghadiri peluncuran relawan Jalak Nasional di Jakarta Selatan, Ahad, 1 September 2024. [Tempo/Eka Yudha]
Paslon Pilgub Jakarta Diduga Telah Lakukan Sosialisasi, KPU DKI Bilang Begini

KPU DKI Jakarta merespons bakal pasangan calon kepala daerah yang diduga telah melakukan sosialisasi ke masyarakat.


Bawaslu Minta Pelaksanaan Pemilu Bisa Terapkan Konsep Ramah Lingkungan

5 hari lalu

Ilustrasi Bawaslu. dok.TEMPO
Bawaslu Minta Pelaksanaan Pemilu Bisa Terapkan Konsep Ramah Lingkungan

Bawaslu menilai isu lingkungan masih belum menjadi prioritas penyelenggara pemilu.


Bawaslu Beri Perhatian Khusus Pelaksanaan Pilkada 2024 Kota Serang

7 hari lalu

Ketua Bawaslu Rahmat Bagja (kedua kiri) bersama Pj Wali Kota Padang Andree Algamar (kanan) dan Ketua Bawaslu Sumbar Alni (kiri) memantau pelaksanaan pemungutan suara ulang (PSU) di TPS 15 Purus Padang, Sumatera Barat, Sabtu, 13 Juli 2024. Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumatera Barat melaksanakan PSU untuk calon anggota DPD RI berdasarkan keputusan Mahkamah Konsititusi (MK) dengan jumlah DPT sebanyak 4.088.606 orang. ANTARA/Iggoy el Fitra
Bawaslu Beri Perhatian Khusus Pelaksanaan Pilkada 2024 Kota Serang

Berdasarkan pemetaan Bawaslu, kerawanan Pilkada di Banten termasuk rawan sedang.


48 Warga Gaza Tewas dalam Serangan Israel dan di Tengah Kampanye Bebas Polio

7 hari lalu

Seorang wanita Palestina menyusui bayi perempuannya dengan botol di Rumah Sakit Syuhada Al-Aqsa, di tengah kekhawatiran penyebaran polio setelah kasus pertama dilaporkan oleh Kementerian Kesehatan, saat konflik antara Israel dan Hamas terus berlanjut, di Deir Al-Balah di Jalur Gaza tengah, 18 Agustus 2024. REUTERS/Ramadan Abed
48 Warga Gaza Tewas dalam Serangan Israel dan di Tengah Kampanye Bebas Polio

Pertempuran terjadi di sejumlah area di wilayah tengah dan selatan Gaza, padahal sedang dijadwalkan kampanye pemberian vaksin polio


KPU Depok dan Caleg Terpilih Dilaporkan ke Bawaslu Imbas Tak Laporkan Dana Kampanye

7 hari lalu

Ilustrasi dana kampanye. Pexels/Felicity Tai
KPU Depok dan Caleg Terpilih Dilaporkan ke Bawaslu Imbas Tak Laporkan Dana Kampanye

Anggota DPRD dan KPU Depok dilaporkan karena tidak menyampaikan LPPDK ke Sikadeka KPU. Bawaslu sedang memproses laporan pelanggaran administrasi itu.


Kasus Pencatutan KTP untuk Dukung Dharma Pongrekun - Kun Wardana, Bawaslu DKI: Ada Dugaan Tindak Pidana

8 hari lalu

Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur Jakarta, Dharma Pongrekun dan Kun Wardhana mendatangi Kantor Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Jakarta untuk mendaftar sebagai Pasangan Calon (Paslon) di Pilkada Jakarta, Jakarta Pusat, Kamis, 29 Agustus 2024. Paslon Independen ini berharap agar Pilkada berjalan damai.  (Tempo/Ilham Balindra)
Kasus Pencatutan KTP untuk Dukung Dharma Pongrekun - Kun Wardana, Bawaslu DKI: Ada Dugaan Tindak Pidana

Bawaslu Jakarta beri rekomendasi kepada Polda Metro Jaya untuk menindaklanjuti dugaan tindak pidana kasus pencatutan Dharma Pongrekun - Kun Wardana.


Alasan Eks Menkes Siti Fadilah Supari Dukung Dharma Pongrekun di Pilkada Jakarta

9 hari lalu

Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur Jakarta, Dharma Pongrekun dan Kun Wardhana mendatangi Kantor Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Jakarta untuk mendaftar sebagai Pasangan Calon (Paslon) di Pilkada Jakarta, Jakarta Pusat, Kamis, 29 Agustus 2024. Paslon Independen ini berharap agar Pilkada berjalan damai. (Tempo/Ilham Balindra)
Alasan Eks Menkes Siti Fadilah Supari Dukung Dharma Pongrekun di Pilkada Jakarta

Eks Menkes Siti Fadilah dukung Dharma Pongrekun-Kun Wardhana maju di Pilgub Jakarta. Apa alasannya?