Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Bawaslu Catat 612 Pelanggaran Protokol Covid-19 saat Kampanye Pilkada 2020

Reporter

image-gnews
Ketua Bawaslu Abhan (tengah) didampingi oleh (kiri-kanan) anggota Bawaslu Ratna Dewi Pettalolo, Mochammad Afifuddin, Fritz Edward Siregar, dan Rahmat Bagja berpose saat akan memberikan keterangan pers di Gedung Bawaslu, Jakarta, Selasa, 14 Juli 2020. Dari hasil pengawasan verifikasi faktual bakal calon perseorangan, pengawas pemilihan menemukan dokumen dukungan yang dalam identitasnya tertulis pekerjaan sebagai ASN sebanyak 6.492 pendukung dan sebanyak 4.411 penyelenggara pemilihan dinyatakan tidak memenuhi syarat. TEMPO/Muhammad Hidayat
Ketua Bawaslu Abhan (tengah) didampingi oleh (kiri-kanan) anggota Bawaslu Ratna Dewi Pettalolo, Mochammad Afifuddin, Fritz Edward Siregar, dan Rahmat Bagja berpose saat akan memberikan keterangan pers di Gedung Bawaslu, Jakarta, Selasa, 14 Juli 2020. Dari hasil pengawasan verifikasi faktual bakal calon perseorangan, pengawas pemilihan menemukan dokumen dukungan yang dalam identitasnya tertulis pekerjaan sebagai ASN sebanyak 6.492 pendukung dan sebanyak 4.411 penyelenggara pemilihan dinyatakan tidak memenuhi syarat. TEMPO/Muhammad Hidayat
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Bawaslu RI mencatat sepanjang tahapan kampanye Pemilihan Kepala Daerah atau Pilkada 2020 di sejumlah daerah terdapat 612 kasus pelanggaran protokol Covid-19. Sebanyak 83 kegiatan kampanye terpaksa dibubarkan karena tidak sesuai aturan.

"Pada 10 hari pertama masa kampanye terdapat 237 pelanggaran. 10 hari kedua masa kampanye terdapat 375 pelanggaran yang sama," kata anggota Bawaslu RI Fritz Edward Siregar, kemarin. 

Ia menjelaskan selama kampanye Bawaslu daerah telah memberikan peringatan tertulis kepada 303 kegiatan karena melanggar protokol Covid-19. Sebagian besar pelanggaran Pilkada 2020 dilakukan saat kampanye tatap muka yang banyak dilakukan pasangan calon.

Pelanggaran terkait protokol kesehatan membuat pasangan calon mendapat teguran tertulis hingga pembubaran kegiatan kampanye. Edward menyatakan sejak hari pertama kampanye Bawaslu mencatat ada 25.658 agenda kampanye tatap muka. Sedangkan kampanye melalui media sosial masih minim dilakukan pasangan calon karena dinilai kurang menyentuh.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Ihwal pelanggaran yang dilakukan Aparatur Sipil Negara (ASN), lanjut dia, ada 719 orang dugaan pelanggaran yang didominasi laporan netralitas dan keterlibatan aparatur sipil negara dalam politik praktis di media sosial.

"Semua sudah kami laporan ke KASN agar segera ditindaklanjuti. Terkait tanggapan dan sanksi bukan ranah kami, sehingga kami hanya menunggu dan mendapat laporan dari KASN," katanya.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Kementerian BUMN Uji Coba 4 Hari Kerja Sepekan, Pengamat: Melanggar Aturan, Kacau Tata Kelolanya..

7 jam lalu

Staf Pengelola Kegiatan Anggaran dan Kepegawaian di Kementerian BUMN, Huwaida,  menceritakan pengalamannya kerja empat hari dalam seminggu lewat unggahan di Instagram, Sabtu, 8 Juni 2024 (Sumber: IG @lifeatkbumn)
Kementerian BUMN Uji Coba 4 Hari Kerja Sepekan, Pengamat: Melanggar Aturan, Kacau Tata Kelolanya..

Pengamat BUMN dari Datanesia Institute, Herry Gunawan mengatakan penerapan empat hari kerja sepekan melanggar aturan. Kenapa?


Setkab Minta Tambah Anggaran Rp 164,3 M karena Pindah ke IKN

1 hari lalu

Presiden Joko Widodo (kedua kanan) berjabat tangan dengan Seskab Pramono Anung (kedua kiri), Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Abdullah Azwar Anas (kiri), Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Nawawi Pomolango (ketiga kiri) dan Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko (kanan) saat acara peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia (Hakordia) di Istora Senayan, Jakarta, Selasa 12 Desember 2023. Peringatan Hakordia 2023 mengusung tema Sinergi Berantas Korupsi, untuk Indonesia Maju. ANTARA FOTO/Sulthony Hasanuddin
Setkab Minta Tambah Anggaran Rp 164,3 M karena Pindah ke IKN

Tambahan dana untuk Setkab dibutuhkan di antaranya untuk memfasilitasi ASN yang akan pindah ke IKN Nusantara.


Adik Mantan Ajudan Jokowi Ajukan Cuti Usai Daftar jadi Bakal Calon Bupati Boyolali dari Gerindra

2 hari lalu

Ilustrasi TPS Pilkada. Dok TEMPO
Adik Mantan Ajudan Jokowi Ajukan Cuti Usai Daftar jadi Bakal Calon Bupati Boyolali dari Gerindra

Adik kandung Devid Agus Yunanto yang merupakan mantan ajudan Jokowi saat masih menjadi Wali Kota Solo telah ajukan CLTN.


Komisi II Tegur KPU-Bawaslu karena Banyak Komisioner Absen Rapat di DPR

2 hari lalu

Suasana rapat dengar pendapat Komisi II DPR RI membahas revisi Peraturan KPU di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 31 Oktober 2023. Rapat tersebut membahas penyesuaian Peraturan KPU berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXV/2023 terkait batas usia capres dan cawapres yang diubah menjadi berusia minimal 40 tahun atau pernah berpengalaman sebagai kepala daerah. TEMPO/M Taufan Rengganis
Komisi II Tegur KPU-Bawaslu karena Banyak Komisioner Absen Rapat di DPR

Dalam rapat tersebut, anggota Komisi II DPR, Guspardi Gaus menegur dua lembaga yang mengurusi Pemilu itu karena banyak komisionernya tidak hadir.


Jakarta Kampanyekan Jalan Kaki untuk Perbaiki Kualitas Udara, Terutama untuk ASN

3 hari lalu

Ilustrasi kereta MRT (Mass Rapid Transit) di Jakarta, Indonesia.
Jakarta Kampanyekan Jalan Kaki untuk Perbaiki Kualitas Udara, Terutama untuk ASN

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengampanyekan kebiasaan berjalan kaki untuk kesehatan masyarakat dan mewujudkan kualitas udara yang lebih baik.


Gerindra Klaim Adik Mantan Ajudan Jokowi Siap Mundur jadi ASN Demi Pilkada Boyolali

3 hari lalu

Ilustrasi TPS Pilkada. Dok TEMPO
Gerindra Klaim Adik Mantan Ajudan Jokowi Siap Mundur jadi ASN Demi Pilkada Boyolali

Adik kandung mantan ajudan Jokowi saat menjabat sebagai Wali Kota Solo, Devid Agus Yunanto, daftar sebagai bakal calon Bupati Boyolali ke Gerindra.


TKN: Prabowo Akan Genjot Pendapatan Negara untuk Biayai Janji Kampanye, dari Makan Gratis hingga IKN

4 hari lalu

Ketua Umum Partai Gerindra sekaligus Presiden Terpilih Prabowo Subianto memberikan surat rekomendasi kepada Mantan Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa dan mantan Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Dardak di kediamannya di Jl. Kertanegara, Jakarta Selatan, Jumat, 7 Juni 2024. Prabowo menyampaikan Partai Gerindra secara resmi mengusung Khofifah dan Emil Dardak sebagai Calon Gubernur (Cagub) dan Calon Wakil Gubernur (Cawagub) untuk Pilkada Jawa Timur 2024. TEMPO/Martin Yogi Pardamean
TKN: Prabowo Akan Genjot Pendapatan Negara untuk Biayai Janji Kampanye, dari Makan Gratis hingga IKN

Awalnya, TKN Prabowo-Gibran memperkirakan kebutuhan anggaran makan siang gratis sebesar Rp 450 triliun per tahun.


Bawaslu Minta Kecanggihan Teknologi Kecerdasan Buatan Perlu Diawasi di Pilkada 2024

5 hari lalu

Ilustrasi TPS Pilkada. Dok TEMPO
Bawaslu Minta Kecanggihan Teknologi Kecerdasan Buatan Perlu Diawasi di Pilkada 2024

Bawaslu mewanti-wanti pelaksanaan Pilkada 2024. Sebab dengan adanya teknologi AI itu, semua hal bisa dipalsukan atau dibuat seolah-olah asli.


Cegah Pelanggaran pada Pilkada 2024, Bawaslu Melakukan Ini

6 hari lalu

Ketua Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu RI Rahmat Bagja ditemui di Kantor Bawaslu RI, Jakarta Pusat, pada Rabu, 13 Maret 2024. Tempo/Yohanes Maharso Joharsoyo.
Cegah Pelanggaran pada Pilkada 2024, Bawaslu Melakukan Ini

Bawaslu telah menginventarisasi data pemilih hasil pengawasan pemungutan dan penghitungan suara pada Pemilu 2024.


DPR Cecar Basuki Hadimuljono soal Tapera: Subsidi Itu Kewajiban Negara, Bukan Sesama Warga Negara

6 hari lalu

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono saat mengikuti rapat kerja dengan Komisi V DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin, 20 November 2023. Rapat tersebut membahas evaluasi pelaksanaan APBN tahun anggaran 2023 sampai dengan 31 Oktober 2023 dan membahas program atau kegiatan tahun anggaran 2024. TEMPO/M Taufan Rengganis
DPR Cecar Basuki Hadimuljono soal Tapera: Subsidi Itu Kewajiban Negara, Bukan Sesama Warga Negara

Anggota DPR mempertanyakan narasi pemerintah soal iuran Tapera dengan logika masyarakat mampu memberi subsidi ke masyarakat yang membutuhkan rumah.