KPU Depok Minta Peserta Pilkada 2020 Gelar Kampanye Virtual

TEMPO.CO, Jakarta - KPU Kota Depok, Jawa Barat menyarankan kepada pasangan calon Pilkada 2020 untuk menjalankan kampanye secara virtual guna menghindari adanya penularan Covid-19. "Kami selalu mengingatkan agar memperbanyak kampanye secara virtual," kata Ketua KPU Kota Depok Nana Shobarna, Senin, 19 Oktober 2020.

Namun jika peserta Pilkada harus memilih kampanye secara tatap muka maka harus menerapkan protokol Covid-19 secara ketat. "Jangan sampai abai menerapkan protokol kesehatan tersebut," ujarnya.

Nana mengatakan penyelenggaraan Pilkada 2020 di tengah pandemi Covid-19 ini perlu melakukan adaptasi hal-hal baru dan harus bisa menyesuaikan diri. "Ini merupakan tantangan yang harus kita hadapi," ujarnya.

KPU Depok sudah berkomunikasi dengan semua penyelenggara Pilkada 2020, baik Panitia Pemungutan Suara (PPS) dan juga Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), untuk menanyakan kondisi kesehatan petugas. "Alhamdulillah hingga saat ini semua dalam keadaan sehat," tutur Nana.

Sementara itu Koordinator Divisi Hukum, Data Informasi, dan Humas Bawaslu Kota Depok Andriansyah menyatakan kampanye Pilkada Depok 2020 virtual atau online yang dilakukan pasangan calon wali kota dan wakil wali kota masih sangat minim.

"Tahapan kampanye pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Depok telah berjalan lebih dari dua pekan dan masih akan bergulir hingga 5 Desember 2020 namun masih minim dilakukan kampanye dalam jaringan (online)," kata Andriansyah.

Bawaslu Kota Depok beserta jajaran Panwas Kecamatan dan Kelurahan melakukan pengawasan terhadap seluruh pelaksanaan kampanye pasangan calon. Ia berharap pasangan calon bisa memanfaatkan lebih banyak lagi kampanye dalam jaringan (daring) untuk menghindari kerumunan sehingga terhindar dari penularan Covid-19.

Adriansyah menjelaskan dari 217 kegiatan kampanye, metode pertemuan tatap muka dan dialog masih mendominasi dengan persentase sebesar 84 persen, 9 persen pertemuan terbatas. Lalu menyusul dengan penyebaran bahan kampanye secara langsung sebesar 7 persen dan masih nihil untuk kampanye pertemuan daring.