Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

KPK Beri Pembekalan Peserta Pilkada 2020 di 4 Provinsi

Reporter

image-gnews
Gedung Merah Putih, Kantor Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). ANTARA/Benardy Ferdiansyah
Gedung Merah Putih, Kantor Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). ANTARA/Benardy Ferdiansyah
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memberi pembekalan kepada calon kepala daerah dan penyelenggara Pilkada 2020 di Provinsi Bangka Belitung, Daerah Istimewa Yogyakarta, Kalimantan Selatan, dan Sulawesi Selatan.

Pembekalan itu dilakukan melalui media telekonferensi dengan agenda utama menjalin sinergi dan komitmen antara KPK dan calon kepala daerah. Direktur Pendidikan dan Pelayanan Masyarakat KPK Giri Suprapdiono mengatakan korupsi kepala daerah masih menjadi tantangan.
Pembekalan itu, kata Giri, merupakan salah satu upaya KPK untuk mencegah potensi korupsi oleh kepala daerah sejak awal, yaitu saat kampanye, pelaksanaan sampai terpilihnya kepala daerah definitif.

"Berdasarkan catatan KPK antara 2004 dan Mei 2020 telah terjaring 119 kasus korupsi yang melibatkan wali kota/bupati dan wakilnya. Lalu, ada 21 kasus korupsi yang dilakukan oleh gubernur," kata Giri, Rabu, 30 September 2020. 

Sementara itu, Koordinator Satuan Tugas Koordinasi Pencegahan Wilayah VIII KPK Dian Patria menyebut modus korupsi kepala daerah tidak jauh dari tiga cara. Tiga modus itu ialah suap dan gratifikasi dalam pemberian izin, jual beli jabatan, dan kickback (imbalan) dalam pengadaan barang dan jasa.

Menurut dia, korupsi oleh kepala daerah berkaitan erat dengan balas jasa atas dukungan dana dari donatur sejak pencalonan, kampanye, sampai pemungutan suara. Dian menyatakan dalam beberapa tahun terakhir, KPK mendampingi kepala daerah dalam upaya perbaikan tata kelola pemerintahan daerah.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

"Yang utama adalah program koordinasi dan monitoring yang termuat dalam program Koordinasi dan Supervisi Pencegahan (Korsupgah) Terintegrasi KPK mencakup delapan fokus area," ungkap Dian.

Sebagai upaya pencegahan korupsi pada Pilkada 2020, KPK kembali menyelenggarakan program Pilkada berintegritas dengan slogan "Pilih yang Jujur, yang Jujur Dipilih".

Beberapa bentuk kegiatan meliputi webinar nasional dalam rangka menyosialisasikan nilai-nilai integritas pada proses Pilkada, talkshow Memilih Calon Kepala Daerah, 9 Seri Kelas Daring Pembekalan untuk Penyelenggara.

Lalu ada Peserta dan Pemilih pada Pemilu dan Deklarasi LHKPN bagi Calon Kepala Daerah. Target program tersebut adalah 270 daerah peserta Pilkada 2020, yaitu meliputi sembilan provinsi, 37 kota, dan 224 kabupaten.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Kisah Rossa Penyidik KPK yang Disekap dan Diberhentikan Firli Bahuri Setelah Hampir Tangkap Harun Masiku

4 jam lalu

Anggota Tim Hukum Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto, Ronny Talapessy memberikan keterangan kepada wartawan saat melaporkan penyidik KPK Rossa Purbo Bekti ke Dewan Pengawas KPK di Gedung ACLC KPK, Jakarta, Selasa, 11 Juni 2024. Rossa Purbo Bekti dilaporkan ke Dewas KPK terkait penggeledahan dan penyitaan sejumlah barang dari staf Hasto Kristiyanto, Kusnadi saat Sekjen PDI Perjuangan itu diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan suap yang menjerat mantan caleg PDI Perjuangan Harun Masiku, pada Senin (10/6). TEMPO/Imam Sukamto
Kisah Rossa Penyidik KPK yang Disekap dan Diberhentikan Firli Bahuri Setelah Hampir Tangkap Harun Masiku

Kisah Rossa Purbo Bekti, penyidik KPK yang dikeluarkan KPK setelah hampir menangkap Harun Masiku.


KPK Ungkap Penyidik Sudah ke Beberapa Negara Mencari Informasi DPO Harun Masiku

11 jam lalu

Kepala biro Hubungan Masyarakat KPK, Yuyuk Andriati Iskak (tengah) memperkernalkan Tessa Mahardhika Sugiarto (kiri) sebagai Juru Bicara KPK yang baru dan Budi Prasetio (kanan) sebagai tim Juru Bicara KPK, di gedung Komisi Pemberantasan Korupsi, Jakarta, Jumat, 7 Juni 2024. KPK resmi menunjuk mantan Penyidik berasal dari institusi Polri, Tessa Mahardhika Sugiarto sebagai Jubir KPK menggantikan posisi yang sebelumnya dijabat oleh oleh Ali Fikri. Selain itu, Tessa Mahardhika juga pernah mengikuti seleksi untuk jabatan Direktur Pengaduan Masyarakat KPK pada 2020 dan Direktur Koordinasi dan Supervisi Wilayah I pada 2023.  TEMPO/Imam Sukamto
KPK Ungkap Penyidik Sudah ke Beberapa Negara Mencari Informasi DPO Harun Masiku

Jubir KPK Tessa Mahardhika mengatakan ada beberapa negara yang telah didatangi oleh tim penyidik guna mencari keberadaan Harun Masiku.


KPK Pastikan Akan Terus Kejar Harun Masiku

11 jam lalu

Tessa Mahardhika Sugiarto sebagai Juru Bicara KPK yang baru saat sesi perkenalan dengan awak media, di gedung Komisi Pemberantasan Korupsi, Jakarta, Jumat, 7 Juni 2024. KPK resmi menunjuk mantan Penyidik berasal dari institusi Polri, Tessa Mahardhika Sugiarto sebagai Jubir KPK menggantikan posisi yang sebelumnya dijabat oleh oleh Ali Fikri. Selain itu, Tessa Mahardhika juga pernah mengikuti seleksi untuk jabatan Direktur Pengaduan Masyarakat KPK pada 2020 dan Direktur Koordinasi dan Supervisi Wilayah I pada 2023.  TEMPO/Imam Sukamto
KPK Pastikan Akan Terus Kejar Harun Masiku

Perihal strategi penangkapan tersangka Harun Masiku yang telah dilakukan, KPK tidak bisa mengungkapkan ke publik


Saat KPK Ajak Masyarakat Tolak Pemberian Uang di Pilkada Lewat Roadshow Bus

11 jam lalu

Suasana acara Pelepasan Roadshow Bus KPK 2024 di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Rabu, 22 Mei 2024. Bus antikorupsi adalah ikon upaya pendidikan antikorupsi yang mengunjungi puluhan kota dan kabupaten di Pulau Jawa dan Pulau Sumatera dan diproyeksikan akan terus mengunjungi ke pelosok Tanah Air. TEMPO/Martin Yogi Pardamean
Saat KPK Ajak Masyarakat Tolak Pemberian Uang di Pilkada Lewat Roadshow Bus

KPK menyebutkan calon kepala daerah yang memberikan sesuatu kepada rakyat saat pemilihan adalah awal dari suatu tindak pidana.


Cerita PDIP Diduga Pernah Halangi KPK Geledah Kantor Hasto saat Usut Kasus Harun Masiku

12 jam lalu

Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto, seusai memenuhi panggilan penyidik untuk menjalani pemeriksaan sebagai saksi, di gedung KPK, Jakarta, Senin, 10 Juni 2024. Dalam pemeriksaan ini penyidik KPK melakukan penyitaan Handphone milik Hasto. TEMPO/Imam Sukamto
Cerita PDIP Diduga Pernah Halangi KPK Geledah Kantor Hasto saat Usut Kasus Harun Masiku

PDIP pernah disebut menghalang-halangi penyidik KPK untuk menggeledah ruang kerja Hasto Kristiyanto.


DPD PDIP Se-Indonesia Kecam Penyitaan Barang Staf Hasto oleh Penyidik KPK

14 jam lalu

Jajaran Pimpinan Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau DPD PDIP saat ditemui di Sekolah Partai PDIP, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Jumat, 14 Juni 2024. Mereka mengecam tindakan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Kompol Rossa Purbo Bekti terhadap staf Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto, Kusnadi. TEMPO/Savero Aristia Wienanto
DPD PDIP Se-Indonesia Kecam Penyitaan Barang Staf Hasto oleh Penyidik KPK

"Kami merasakan ketidakadilan dan kesewenang-wenangan," kata Sekretaris DPD PDIP Maluku Utara Asrul Rasyid mewakili jajaran DPD PDIP se-Indonesia.


TPPU Andhi Pramono, KPK Dalami Kepemilikan dan Perolehan Harta

15 jam lalu

Mantan Kepala kantor pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai tipe Madya Pabean 8 Makassar, Andhi  Pramono, seusai menjalani pemeriksan, di gedung Komisi Pemberantasan Korupsi, Jakarta, Jumat, 3 Mei 2024. Tim penyidik KPK juga telah menyita berbagai aset milik tersangka dengan nilai ekonomis mencapai Rp.76 miliar terkait perkara tersebut. TEMPO/Imam Sukamto
TPPU Andhi Pramono, KPK Dalami Kepemilikan dan Perolehan Harta

Penyidik KPK memanggil bekas Kepala Kantor Bea dan Cukai Makassar, Andhi Pramono untuk dimintai keterangan perihal kepemilikan dan perolehan harta.


Aliran Fee Miliaran Rupiah yang Diterima Pejabat Pembuat Komitmen di Kasus Korupsi Proyek DJKA Kemenhub

17 jam lalu

Pejabat Pembuat Komitmen pada BTP Kelas 1 Jawa Bagian Tengah tahun 2017 - 2021, Yofi Oktarisza, resmi memakai rompi tahanan seusai menjalani pemeriksaan, di gedung Komisi Pemberantasan Korupsi, Jakarta, Kamis, 13 Juni 2024. KPK resmi meningkatkan status perkara ke tahap penyidikan dengan menetapkan dan melakukan penahanan secara paksa selama 20 hari pertama terhadap tersangka baru, Yofi Oktarisza, dalam pengembangan perkara dugaan tindak pidana korupsi penerimaan hadiah atau janji terkait proyek pengadaan barang dan jasa di lingkungan Balai Teknik Perkeretaapian kelas 1 Jawa Bagian Tengah dan di lingkungan Direktorat Prasarana Ditjen Perkeretaapian Kementerian Perhubungan. TEMPO/Imam Sukamto
Aliran Fee Miliaran Rupiah yang Diterima Pejabat Pembuat Komitmen di Kasus Korupsi Proyek DJKA Kemenhub

Pejabat Pembuat Komitmen atau PPK Kemenhub diduga menerima fee belasan miliar dari proyek di DJKA.


OECD Menunjuk Jubir KPK sebagai Co-Chair the 6th Global Law Enforcement Meeting

17 jam lalu

Tessa Mahardhika Sugiarto sebagai Juru Bicara KPK yang baru saat sesi perkenalan dengan awak media, di gedung Komisi Pemberantasan Korupsi, Jakarta, Jumat, 7 Juni 2024. KPK resmi menunjuk mantan Penyidik berasal dari institusi Polri, Tessa Mahardhika Sugiarto sebagai Jubir KPK menggantikan posisi yang sebelumnya dijabat oleh oleh Ali Fikri. Selain itu, Tessa Mahardhika juga pernah mengikuti seleksi untuk jabatan Direktur Pengaduan Masyarakat KPK pada 2020 dan Direktur Koordinasi dan Supervisi Wilayah I pada 2023.  TEMPO/Imam Sukamto
OECD Menunjuk Jubir KPK sebagai Co-Chair the 6th Global Law Enforcement Meeting

OECD menunjuk juru bicara KPK sebagai Co-Chair pada giat the 6th Global Law Enforcement Network Meeting yang diselenggarakan di Paris, Prancis.


KPK Sita Fee Dalam Kasus Korupsi DJKA Kemenhub, Ada Deposito Rp 10 Miliar

18 jam lalu

Direktur Penindakan KPK, Asep Guntur Rahayu, menghadirkan dua karyawan PT. Amarta Karya (Persero), Pandhit Seno Aji dan Deden Prayoga (kanan), resmi memakai rompi tahanan seusai menjalani pemeriksaan, di gedung KPK, Jakarta, Rabu, 15 Mei 2024. PT. Amarta Karya (Persero) merupakan anak perusahan Badan Usaha Milik Negara. TEMPO/Imam Sukamto
KPK Sita Fee Dalam Kasus Korupsi DJKA Kemenhub, Ada Deposito Rp 10 Miliar

KPK telah menyita fee yang diterima bekas PPK Balai Teknik Perkeretaapian Kelas 1 Jawa Bagian Tengah atau BTP Semarang 2017-2021, Yofi Oktarisza.