Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Pimpinan DPR Minta Pemerintah Optimalkan Jaringan Internet Selama Pilkada 2020

Reporter

image-gnews
Ketua DPR RI Puan Maharani (kanan) berbincang dengan Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin (kiri) saat memimpin Rapat Konsultasi dengan Pimpinan Fraksi-Fraksi DPR RI di Komisi VII DPR RI, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin, 7 Oktober 2019. Rapat tersebut membahas pembentukan Alat Kelengkapan Dewan (AKD). TEMPO/M Taufan Rengganis
Ketua DPR RI Puan Maharani (kanan) berbincang dengan Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin (kiri) saat memimpin Rapat Konsultasi dengan Pimpinan Fraksi-Fraksi DPR RI di Komisi VII DPR RI, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin, 7 Oktober 2019. Rapat tersebut membahas pembentukan Alat Kelengkapan Dewan (AKD). TEMPO/M Taufan Rengganis
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin meminta Pemerintah segera meningkatkan dan menyiapkan sarana dan prasarana jaringan internet ke seluruh wilayah di Indonesia guna menunjang pelaksanaan Pilkada 2020. Sebab, kata dia, pelaksanaan Pilkada di masa pandemi harus mengutamakan kampanye daring untuk mencegah penyebaran Covid-19.

"Aturan kampanye Pilkada dengan lebih memaksimalkan digitalisasi, yaitu kampanye secara virtual, tentu membutuhkan jaringan internet yang cukup menjangkau ke berbagai wilayah di pelosok tanah air. Jangan sampai kampanye virtual di utamakan tapi sistem pendukungnya tidak menunjang," kata Azis, Jumat, 25 September 2020.

Oleh karena itu, Azis mendorong Pemerintah meminta provider komunikasi membantu dalam meningkatkan jaringan internet untuk menunjang pelaksanaan Pilkada 2020Dia menilai perluasan jaringan internet sekaligus dapat membantu sistem belajar jarak jauh secara virtual yang dilakukan oleh para siswa di masa pandemi Covid-19.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

"Saat ini masih banyak daerah yang belum mengenal atau memiliki jaringan internet. Tentunya saya mengharapkan agar masyarakat dapat merasakan kehadiran negara di masa pandemi saat ini dan tidak mengganggu kampanye secara virtual," ujarnya.

Politikus Partai Golkar ini juga menyoroti akses internet sebagai bagian dari tuntutan, khususnya di masa pandemi. 

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Alasan Nadiem Minta Anggaran Kemendikbud Tambah Rp 25 Triliun

2 jam lalu

Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek), Nadiem Anwar Makarim saat mengikuti rapat kerja dengan Komisi X DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 21 Mei 2024. Rapat tersebut membahas kebijakan pengelolaan anggaran pendidikan bagi PTN (Badan Hukum, BLU, dan Satker), dan pembahasan implementasi KIP Kuliah dan Uang Kuliah Tunggal (UKT). TEMPO/M Taufan Rengganis
Alasan Nadiem Minta Anggaran Kemendikbud Tambah Rp 25 Triliun

Nadiem menyampaikan usulan penambahan anggaran itu dalam rapat dengan Komisi X DPR RI yang membidangi pendidikan.


Komnas HAM Ajukan Tambah Anggaran Rp 37,15 Miliar pada 2025, Termasuk untuk Kawal Pembangunan IKN

2 jam lalu

Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigiro (kiri) dan Komisioner Komnas HAM sekaligus Ketua Tim Pemantauan Pemilu 2024 Pramono Ubaid Tanthowi (kanan) bersiap menyampaikan keterangan kepada wartawan terkait persoalan HAM selama Pemilu 2024 di Jakarta, Rabu, 21 Februari 2024. Berdasarkan pantauan pada penyelenggaraan Pemilu 2024 di 14 provinsi, Komnas HAM menemukan sejumlah pelanggaran HAM. ANTARA/Aditya Pradana Putra
Komnas HAM Ajukan Tambah Anggaran Rp 37,15 Miliar pada 2025, Termasuk untuk Kawal Pembangunan IKN

Komnas HAM memiliki sejumlah strategi dalam mengawal pembangunan IKN.


KPU Ungkap Rancangan PKPU Pilkada 2024 dalam Tahap Harmonisasi di Kemenkumham

4 jam lalu

Komisioner KPU Idham Holik menerangkan jadwal pendaftaran Bacaleg DPR RI, DPRD, dan DPD untuk Pemilu Serentak 2024 di Kantor KPU, Jakarta Pusat, Ahad, 30 April 2023. TEMPO/Ima Dini Safira
KPU Ungkap Rancangan PKPU Pilkada 2024 dalam Tahap Harmonisasi di Kemenkumham

Rancangan Peraturan KPU tentang Pencalonan Kepala Daerah atau Pilkada sedang dalam tahap harmonisasi di Kemenkumham. KPU bakal segera mempublikasikan


Jokowi Resmi Hapus Sistem Kelas BPJS Kesehatan, DPR: Jangan Tergesa-gesa

4 jam lalu

Petugas melayani peserta BPJS Kesehatan di kantor cabang Proklamasi, Jakarta.
Jokowi Resmi Hapus Sistem Kelas BPJS Kesehatan, DPR: Jangan Tergesa-gesa

DPR berharap pemerintah tidak sembrono dalam menghapus sistem kelas BPJS Kesehatan


Komisi VI DPR RI Apresiasi Kinerja Pertamina Sepanjang 2023

4 jam lalu

Wakil Direktur Utama Pertamina Wiko Migantoro pada RDP Komisi VI DPR RI, 12 Juni 2024
Komisi VI DPR RI Apresiasi Kinerja Pertamina Sepanjang 2023

Komisi VI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI memberikan apresiasi tinggi atas kinerja operasional dan keuangan PT Pertamina (Persero) sepanjang tahun 2023.


Rapat dengan DPR, Nadiem Minta Tambah Anggaran Rp 25 Triliun untuk 2025

5 jam lalu

Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek), Nadiem Anwar Makarim saat mengikuti rapat kerja dengan Komisi X DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 21 Mei 2024. Rapat tersebut membahas kebijakan pengelolaan anggaran pendidikan bagi PTN (Badan Hukum, BLU, dan Satker), dan pembahasan implementasi KIP Kuliah dan Uang Kuliah Tunggal (UKT). TEMPO/M Taufan Rengganis
Rapat dengan DPR, Nadiem Minta Tambah Anggaran Rp 25 Triliun untuk 2025

Dalam rapat tersebut, Mendikbudristek Nadiem Makarim beserta jajarannya meminta tambahan anggaran triliunan rupiah untuk tahun 2025.


Legislator PKS Minta Pembagian IUPK untuk Ormas Keagamaan Dibatalkan

7 jam lalu

Anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto
Legislator PKS Minta Pembagian IUPK untuk Ormas Keagamaan Dibatalkan

Menurut anggota Komisi VII DPR, ormas keagamaan adalah pendatang baru dalam dunia pertambangan. Sehingga spesialisasi dan kompetensinya belum terbukti


Sederet Pesan PP Muhammadiyah Ihwal Revisi UU TNI dan Polri

7 jam lalu

Trisno Raharjo. umy.ac.id
Sederet Pesan PP Muhammadiyah Ihwal Revisi UU TNI dan Polri

Muhammadiyah meminta ketentuan soal prajurit aktif menduduki jabatan sipil dihapus.


Menakar Peluang Menang Ridwan Kamil di Pilgub 2024, Jakarta atau Jawa Barat?

9 jam lalu

Politikus Golkar Ridwan Kamil dipanggil Presiden Joko Widodo atau Jokowi ke Istana Negara, pada Selasa, 12 Desember 2023. TEMPO/Daniel A. Fajri
Menakar Peluang Menang Ridwan Kamil di Pilgub 2024, Jakarta atau Jawa Barat?

Survei menunjukkan Ridwan Kamil memperoleh elektabilitas tertinggi sebagai calon gubernur di Pilgub Jabar.


DPR Kritisi Jumlah Subholding Pertamina, Khawatir Bebani Induk

10 jam lalu

DPR Kritisi Jumlah Subholding Pertamina, Khawatir Bebani Induk

Anggota Komisi VI Dewan Perwakilan Rakyat mengkritisi PT Pertamina (Persero) soal banyaknya subholding. Ia meminta ada kajian terhadap tiap subholding