TEMPO.CO, Jakarta - Komisi II DPR RI ingin memberi sanksi secara tegas kepada bakal pasangan calon (paslon) yang melanggar aturan mengenai pembatasan kerumunan massa saat tahapan pemilihan kepala daerah atau Pilkada 2020. Menurut anggota Komisi II DPR Nasir Djamil, ada yang menyarankan sanksi itu berbentuk diskualifikasi bagi peserta yang terbukti melanggar agar disiplin terhadap peraturan tentang protokol Covid-19.
"Ada misalnya tadi saran, kalau memang ingin memberikan efek jera dan ingin menyelamatkan manusia, berani enggak mendiskualifikasi calon yang kemudian melanggar itu semua, kira-kira begitu," kata legislator asal Aceh tersebut.
Menurut Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia, sebetulnya Komisi II DPR RI mendesak KPU, Mendagri dan Bawaslu, dan DKPP untuk menjamin keselamatan peserta dan penyelenggara pemilu dan juga keselamatan pemilih dengan merumuskan aturan terkait sanksi yang tegas tersebut.
"Supaya merumuskan aturan penegakan disiplin dan sanksi hukum yang lebih tegas pada seluruh tahapan penyelenggaraan Pilkada 2020 dengan melihat ulang (review) peraturan-peraturan sebelumnya terkait protokol kesehatan yang sudah dibuat di sejumlah kementerian/lembaga," kata legislator asal Sumatera Utara itu.
Doli mengatakan pimpinan dan anggota Komisi II DPR menilai walaupun sudah ada peraturan terkait protokol Covid-19, namun sanksi yang diatur masih kurang tegas, bahkan tidak jelas, kepada setiap pelanggar. Oleh karena itu, Komisi II DPR meminta Mendagri, KPU, dan Bawaslu RI, dan DKPP merumuskan aturan baru tersebut selambat-lambatnya Senin, 14 September 2020.
Menurut Doli, tanggal itu disepakati untuk memberikan waktu kepada Mendagri, KPU, Bawaslu, dan DKPP untuk mensosialisasikan peraturan baru tersebut kepada masyarakat sebelum tahapan penetapan pasangan calon Pilkada 2020 dilakukan oleh KPU.
