PKB dan PDIP akan Sikapi Hasil Rekap Suara Pilgub Jatim 2018

Reporter

Editor

Purwanto

Calon Gubernur Jatim Saifullah Yusuf (Gus Ipul) dan istrinya, Fatma Saifullah Yusuf mencoblos di TPS 03, Kelurahan Gayungan, Surabaya, 27 Juni 2018. TEMPO/KUKUH SW

TEMPO.CO, Surabaya -Partai Kebangkitan Bangsa dan PDI Perjuangan akan segera duduk bersama untuk menyikapi hasil rapat pleno rekapitulasi suara pemilihan kepala daerah Jawa Timur yang dilakukan pada Sabtu, 7 Juli 2018 lalu. Kedua partai pengusung gubernur Saifullah Yusuf – Puti Guntur Soekarno pada pemilihan gubernur-wakil gubernur Jawa Timur (Pilgub Jatim 2018) tersebut akan melihat apakah menggugat atau tidak hasil pemilihan kepala daerah tersebut.

“Kami masih akan membahas masalah itu dengan duduk bersama PKB dan PDIP,” ujar politikus PKB yang juga mantan ketua tim pemenangan pasangan Saifullah Yusuf – Puti Guntur Soekarno, Hikmah Bafaqih, Ahad, 8 Juli 2018.

Kedua partai akan menyikapi mengenai ada tidaknya perbedaan suara hasil rekapitulasi yang memungkinkan pasangan ini menang karena adanya kecurangan yang masif dan terstruktur untuk dijadikan bahan sengketa di Mahakamah Konstitusi ataukah menggugat jika ada kecurangan ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu. Atau jika memang tak ada dugaan kecurangan yang berarti, kedua partai itu menerima kemenangan Khofifah-Emil Elistianto Dardak.

Hasil pleno rekapitulasi penghitungan suara di Grand City Surabaya Sabtu kemarin, 7 Juli 2018, menetapkan pasangan Khofifah Indar Parawansa–Emil Elistianto Dardak unggul lumayan telak atas Gus Ipul–Puti Guntur. Khofifah–Emil mendapat 10.465.218 (53,55 persen), adapun Gus Ipul–Puti Guntur 9.076.014 (46,45 persen).

Saksi dari Gus Ipul–Puti Guntur, Martin Hamonangan, enggan meneken berita acara dengan alasan menerima laporan kecurangan di beberapa daerah. Ia mencontohkan formulir pendaftaran pemilih di tingkat kecamatan (DA1KWK dan DA2KWK) banyak yang tak sesuai. Begitu pula formulir pendaftaran di tingkat kabupaten (DB2KWK). “Di Jombang, misalnya, yang diperbaiki hanya 50 persen,” kata dia.

Martin menuding ketidaksesuaian data itu sangat masif. Ia berharap daerah-daerah yang dianggapnya ada kecurangan bisa melakukan pemungutan suara ulang. “Kalau selisih suara Khofifah dan Gus Ipul satu juta, kalau ada pemungutan suara ulang bisa berubah,” kata Martin.

Hikmah Bafaqih mengatakan keberatan kubu Gus Ipul – Puti Guntur itu sebenarnya telah disampaikan ke KPU jauh hari, namun tidak direspon. Hikmah menunggu sikap Gus Ipul apakah akan membawa masalah itu ke ranah hukum atau tidak. “Saat itu kami sudah meminta agar masalah formulir itu dibereskan dulu sebelum suara dihitung, tapi tak dihiraukan,” kata Hikmah.

Ketua KPU Jawa Timur Eko Sasmito mempersilakan pihak yang menolak menerima hasil Pilgub Jatim menempuh mekanisme sesuai undang-undang. Calon yang tak sepakat punya hak mencari keadilan asal sesuai aturan. “Hak calon untuk tidak sepakat, asal melalui mekanisme,” kata dia.

KUKUH S. WIBOWO






Komnas HAM Bentuk Tim Pemantau Hak Konstitusional Warga untuk Pemilu 2024

30 September 2022

Komnas HAM Bentuk Tim Pemantau Hak Konstitusional Warga untuk Pemilu 2024

Komnas HAM membentuk tim pemantauan pemenuhan hak konstitusional warga negara untuk Pemilu 2024.


Empat Tokoh Ini Isyaratkan Bakal Meramaikan Pilgub Jabar 2024

28 Agustus 2022

Empat Tokoh Ini Isyaratkan Bakal Meramaikan Pilgub Jabar 2024

Dari politikus hingga mantan artis diprediksi akan meramaikan Pilgub Jabar 2024


Menjelang Pemilu 2024, Kapolri Minta Soliditas Pers dan Polri Jadi Contoh

12 Juni 2022

Menjelang Pemilu 2024, Kapolri Minta Soliditas Pers dan Polri Jadi Contoh

Kapolri berharap semangat soliditas dan sinergi TNI-Polri dan media massa itu dapat dijaga dan menjadi contoh bagi peserta Pemilu 2024.


Begini Tahapan Pemilu 2024: Dimulai 14 Juni 2022

9 Juni 2022

Begini Tahapan Pemilu 2024: Dimulai 14 Juni 2022

Pemangkasan masa kampanye di tahapan Pemilu 2024 ini dilakukan agar tercipta efisiensi dan tidak menimbulkan permasalahan atau konflik


Rizal Ramli Kritik Biaya Fantastis Pemilu 2024 dan Pilkada Serentak 2024

9 Mei 2022

Rizal Ramli Kritik Biaya Fantastis Pemilu 2024 dan Pilkada Serentak 2024

Biaya Pemilu 2024 dan Pilkada Serentak 2024 yang mencapai Rp 110,4 triliun disebut tak menjamin terpilihnya pemimpin yang berkualitas.


Jokowi Sebut Sedang Siapkan Nama Penjabat Kepala Daerah

22 Februari 2022

Jokowi Sebut Sedang Siapkan Nama Penjabat Kepala Daerah

Presiden Jokowi menyatakan sedang mempersiapkan nama penjabat kepala daerah untuk mengisi kekosongan kepala daerah.


Kemendagri Dorong Pemda Petakan Potensi Konflik Pemilu 2024

6 Februari 2022

Kemendagri Dorong Pemda Petakan Potensi Konflik Pemilu 2024

Kemendagri menyatakan tahapan Pemilu 2024 akan dimulai pada Juni 2022.


Perludem Ungkap Plus Minus Pemilu 2024 yang Diadakan 14 Februari

25 Januari 2022

Perludem Ungkap Plus Minus Pemilu 2024 yang Diadakan 14 Februari

Perludem menilai perlu dilihat persinggungan tahapan Pemilu 2024 dan Pilkada serentak yang berpotensi memberikan beban


PPP Pilih Fokus Raup Suara di Pemilu 2024, Belum Berpikir Soal Capres

25 Januari 2022

PPP Pilih Fokus Raup Suara di Pemilu 2024, Belum Berpikir Soal Capres

PPP belum memikirkan Capres yang akan diusung dalam Pemilu 2024.


Mendagri Tito Jelaskan Alasan Perubahan Jadwal Pemilu 2024

10 Juni 2021

Mendagri Tito Jelaskan Alasan Perubahan Jadwal Pemilu 2024

Mendagri Tito Karnavian menegaskan pemerintah belum memutuskan kepastian jadwal Pemilu 2024.