Ikuti Kami di
TEMPO.CO, Surabaya – Kubu pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jawa Timur Saifullah Yusuf-Puti Guntur Soekarno atau Gus Ipul-Puti Guntur mengaku menemukan indikasi pelanggaran dalam proses pemilihan gubernur (pilgub). Informasi itu, kata Gus Ipul, dia terima dari para kiai dan didukung informasi Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Jawa Timur.
“Para kiai menyampaikan rasa prihatin, karena berdasarkan laporan Bawaslu terdapat banyak pelanggaran. Para kiai dan ulama sedang mendalami secara serius,” ujar Gus Ipul di posko pemenangannya di Surabaya, Jumat, 29 Juni 2018.
Baca: Gus Ipul Kalah di Pilgub Jatim, Kiai NU Beri Catatan Soekarwo
Berdasarkan informasi, kata Gus Ipul, ada indikasi kuat penggunaan program pemerintah untuk memobilisasi dukungan. “Ada intervensi kekuasaan dalam rangka pemenangan paslon (pasangan calon). Tapi itu saja dulu yang bisa saya sampaikan,” kata dia.
Indikasi itu, kata dia, dibahas dalam pertemuan para kiai, Kamis malam, 28 Juni 2018. Kiai yang hadir antara lain KH Zainuddin Jazuli dan KH Nurul Huda Jazuli, pengasuh Pesantren Ploso, Kediri; KH Kafabihi Mahrus dari Pesantren Lirboyo, Kediri; KH Anwar Iskandar dari pesantren Al Amin, Kediri; dan KH Miftachul Ahyar dari pesantren Miftachussunnah Surabaya.
Selain itu juga ada KH Agus Ali Mashuri dari Pesantren Bumi Salawat, Sidoarjo; KH Idris Hamid, Pasuruan; serta belasan kiai sepuh lainnya. Meski begitu mereka mengaku legawa tak akan membawa indikasi pelanggaran itu ke ranah hukum. “Mereka bisa menerima meskipun banyak indikasi penggunaan kekuasaan melalui program pemerintah. Cukup mengetahui saja," tutur Gus Ipul.
Simak: Pengamat: Jabatan Inkumben Tak Pengaruhi Elektabilitas Gus Ipul
Dalam pertemuan itu, para kiai juga menyatakan selalu kompak dalam satu barisan dalam menghadapi perhelatan politik berikutnya, termasuk pemilu presiden dan pemilu legislatif. "Dalam pilgub ini, perjuangan yang bermula dari para ulama dan kiai ini akhirnya mendapatkan suara sekitar 8 juta suara yang mayoritas berasal dari dukungan para kiai secara swadaya," kata dia.
Ketua Dewan Pengurus Wilayah Partai Kebangkitan Bangsa Jawa Timur Abdul Halim Iskandar mengatakan semua indikasi pelanggaran akan didalami para kiai dengan membentuk tim pencari fakta. Hasil temuan pelanggaran akan dijadikan bahan untuk perenungan bagi para kiai. "Perintah kiai jelas, jangan menggugat, jangan bikin gaduh," ucap dia.
ARTIKA RACHMI FARMITA
