Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Bupati Tulungagung Menang Pilkada, Mendagri: Tetap Akan Dilantik

Reporter

image-gnews
Bupati Tulungagung nonaktif, Syahri Mulyo, keluar dari gedung KPK dengan mengenakan rompi tahanan setelah menjalani pemeriksaan pada Ahad dinihari, 10 Juni 2018. Syahri resmi menjadi tahanan KPK setelah menjalani pemeriksaan selama sekitar tujuh jam. TEMPO/Muhammad Hidayat
Bupati Tulungagung nonaktif, Syahri Mulyo, keluar dari gedung KPK dengan mengenakan rompi tahanan setelah menjalani pemeriksaan pada Ahad dinihari, 10 Juni 2018. Syahri resmi menjadi tahanan KPK setelah menjalani pemeriksaan selama sekitar tujuh jam. TEMPO/Muhammad Hidayat
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengatakan pemerintah tetap akan melantik Bupati Tulungagung Syahri Mulyo jika menang dalam pemilihan kepala daerah 2018, meski saat ini ditahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Syahri yang maju kembali, unggul dalam pemilihan qucik count atau hitung cepat dalam pemilihan Bupati Tulungagung.

"Tetap dilantik sampai ada kekuatan hukum tetap, dia bersalah atau tidak," ujar Tjahjo seusai acara apel ASN Kemendagri di kawasan Monumen Nasional, Jakarta, Jumat, 29 Juni 2018.

Baca: Bupati Tulungagung Menang Pilkada, KPK: Kasusnya Terus Diproses

Pada 8 Juni lalu, KPK menetapkan Bupati Tulungagung Syahri Mulyo dan Wali Kota Blitar Muhammad Samanhudi Anwar sebagai tersangka kasus dugaan suap. Keduanya diduga menerima suap terkait dengan pengadaan barang dan jasa Pemerintah Kabupaten Tulungagung dan Pemerintah Kota Blitar tahun anggaran 2018. KPK menyita tiga kardus berisi uang Rp 2,5 miliar dari kasus ini.

Sementara itu, dalam pilkada 2018, Syahri unggul atas lawannya, Margiono. Hasil penghitungan suara sementara yang masuk ke Komisi Pemilihan Umum Tulungagung, pasangan Syahri Mulyo-Maryoto Bhirowo meraih perolehan 60,1 persen. Sedangkan rivalnya, pasangan Margiono-Eko Prisdianto, hanya mengumpulkan 39,9 persen suara.

Baca: Ditahan KPK, Ini Rahasia Kemenangan Calon Bupati Tulungagung

Menurut Tjahjo, dalam undang-undang yang berlaku disebutkan tersangka dalam kasus hukum akan tetap mengikuti proses pilkada. Hal itu akan terus berjalan hingga proses hukum Syahri Mulyo berkekuatan hukum tetap.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

"(Sampai) mempunyai kekuatan hukum tetap, dia masih ikut berproses. Suara rakyat kan suara Tuhan, proses pilkada yang memilih masyarakat. Soal siapa yang dipilih itu yang dimaui masyarakat ya jalan terus," ucapnya.

Aturan yang dimaksud Tjahjo ada dalam Pasal 7 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Daerah. Poin di pasal tersebut menjelaskan bahwa calon kepala daerah tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap atau bagi mantan terpidana telah secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana.

Baca: 5 Kemiripan OTT Wali Kota Blitar dan Bupati Tulungagung oleh KPK

Selanjutnya, Tjahjo menuturkan, jika telah diputus bersalah, pemerintah akan segera mencabut hak calon pemenang pilkada Syahri Mulyo. Hal ini, kata dia, beberapa kali pernah terjadi di Indonesia. "Dulu juga ada yang di Lampung dan yang di Sulawesi Utara juga. Tetap kita hargai proses demokrasi tapi proses hukum harus berkekuatan hukum tetap," tuturnya.

ANDITA RAHMA

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


PDIP dan PKS Solo Bertemu Lagi Bahas Koalisi Pilkada, FX Rudy: Jangan Sampai Solo Dikuasai Kapitalis

19 menit lalu

Ketua DPC PDIP Kota Solo, FX Hadi Rudyatmo (dua dari kiri) menyambut kehadiran para pengurus DPD PKS Kota Solo dalam pertemuan di wilayah Pucang Sawit, Kecamatan Jebres, Solo, Jawa Tengah, Selasa, 28 Mei 2024. TEMPO/SEPTHIA RYANTHIE.
PDIP dan PKS Solo Bertemu Lagi Bahas Koalisi Pilkada, FX Rudy: Jangan Sampai Solo Dikuasai Kapitalis

Jajaran pengurus dua partai politik peraih suara terbanyak untuk kursi di DPRD Kota Solo dalam Pemilu 2024, PDI Perjuangan (PDIP) dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS), kembali bertemu, pada Jumat malam, 14 Juni 2024. Pertemuan berkaitan dengan penjajakan peluang koalisi untuk Pemilihan Kepala Daerah atau Pilkada Solo 2024.


KPU Jabar Rekrut Ribuan Pantarlih untuk Pilkada 2024, Cek Cara Daftarnya

15 jam lalu

Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (Pantarlih) menempelkan stiker tanda lolos tahapan coklit ke rumah warga di Cisalak, Depok, Jawa Barat, Rabu, 22 Februari 2023. Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Depok menugaskan 5.558 petugas Pemutakhiran Data Pemilih (Pantarlih) untuk melakukan Pencocokan dan Penelitian (Coklit) kepada Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4) dengan mendatangi rumah warga secara door to door. TEMPO/M Taufan Rengganis
KPU Jabar Rekrut Ribuan Pantarlih untuk Pilkada 2024, Cek Cara Daftarnya

KPU Jabar merekrut sebanyak 132.261 orang petugas pemutakhiran data pemilih atau pantarlih untuk Pilkada 2024. Pendaftaran ditutup Rabu, 19 Juni 2024.


Pilkada Dianggap Rawan Gesekan, Menkopolhukam Minta Perangkat Desa Jaga Kekondusifan

21 jam lalu

Menko Polhukam Hadi Tjahjanto memberikan keterangan pers usai mengikuti rapat kerja dengan Pansus DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin, 3 Juni 2024. Rapat kerja tersebut membahas RUU tentang perubahan atas undang - undang nomor 32 tahun 2014 tentang Kelautan. TEMPO/M Taufan Rengganis
Pilkada Dianggap Rawan Gesekan, Menkopolhukam Minta Perangkat Desa Jaga Kekondusifan

Menkopolhukam Hadi Tjahjanto menilai pesta demokrasi seperti pilpres dan pilkada rawan memunculkan gesekan antarmasyarakat.


Saat Anies Baswedan Kembali Singgung soal Nasib Warga Kampung Bayam

22 jam lalu

Ekspresi warga usai adanya pengusiran secara paksa di Rusun Kampung Bayam, Tanjung Priok, Jakarta Utara, Selasa, 21 Mei 2024. Direktur Eksekutif Indonesia Resilience Hari Akbar mengatakan bahwa pagi tadi telah terjadi pengusiran secara paksa bahkan menggunakan kekerasan fisik oleh Satpol PP dan Pemerintah Provinsi DKI. Warga Kampung Bayam pun bernegoisasi dengan pihak PT Jakpro, hingga pihak Kepolisian. TEMPO/ Febri Angga Palguna
Saat Anies Baswedan Kembali Singgung soal Nasib Warga Kampung Bayam

Menurut Anies, warga Kampung Bayam hanya butuh diberikan kunci untuk masuk. "Mari kita perjuangkan," katanya.


Sinyal Kuat Koalisi Partai di Pilpres 2024 Bakal Terulang di Pilkada Jakarta

23 jam lalu

Bakal calon presiden Anies Baswedan dan bakal calon wakil presiden Muhaimin Iskandar menyapa warga saat jalan sehat di Jalan Pahlawan Sidoarjo, Jawa Timur, Minggu, 15 Oktober 2023. Kegiatan yang diikuti oleh ribuan simpatisan dan kader partai dari Koalisi Perubahan tersebut sebagai bentuk dukungan terhadap pasangan bakal calon Presiden dan bakal calon Wakil Presiden Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar pada Pilpres 2024. ANTARA FOTO/Umarul Faruq
Sinyal Kuat Koalisi Partai di Pilpres 2024 Bakal Terulang di Pilkada Jakarta

Koalisi partai di Pilpres 2024 ditengarai bakal terulang di Pilkada Jakarta usai Anies mendapatkan dukungan dari DPW PKB Jakarta. Berikut sinyalnya.


KPU Ungkap Rancangan PKPU Pilkada 2024 dalam Tahap Harmonisasi di Kemenkumham

1 hari lalu

Komisioner KPU Idham Holik menerangkan jadwal pendaftaran Bacaleg DPR RI, DPRD, dan DPD untuk Pemilu Serentak 2024 di Kantor KPU, Jakarta Pusat, Ahad, 30 April 2023. TEMPO/Ima Dini Safira
KPU Ungkap Rancangan PKPU Pilkada 2024 dalam Tahap Harmonisasi di Kemenkumham

Rancangan Peraturan KPU tentang Pencalonan Kepala Daerah atau Pilkada sedang dalam tahap harmonisasi di Kemenkumham. KPU bakal segera mempublikasikan


Alasan PKB Umumkan Dukungan ke Anies Saat Muhaimin Naik Haji

2 hari lalu

Bakal Calon Presiden Anies Baswedan (kedua kiri) berbincang dengan Bakal Calon Wakil Presiden Muhaimin Iskandar (kedua kanan) didampingi Wakil Ketua Umum PKB Hanif Dhakiri (kiri), dan Sekretaris Jenderal PKB Hasanuddin Wahid (kanan) saat menggelar pertemuan di Kantor DPP PKB, Jakarta, Senin, 11 September 2023. TEMPO/M Taufan Rengganis
Alasan PKB Umumkan Dukungan ke Anies Saat Muhaimin Naik Haji

PKB mengumumkan dukungan ke Anies Baswedan sebagai calon gubernur di pilkada Jakarta saat Muhaimin naik haji. Diklaim tak melanggar prosedur partai.


Daftar Nama Bakal Calon Kepala Daerah yang Diusung Partai Demokrat di Pilkada 2024

2 hari lalu

Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), memberikan surat rekomendasi kepada inkumben Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru (batik kiri) dan bekas Bupati Lahat Cik Ujang (batik kanan) untuk maju dalam Pemilihan Gubernur Sumatera Selatan 2024 saat acara penyerahan rekomendasi di Kantor Dewan Pimpinan Pusat Demokrat di Jakarta Pusat, Selasa, 11 Juni 2024 Tempo/Eka Yudha Saputra
Daftar Nama Bakal Calon Kepala Daerah yang Diusung Partai Demokrat di Pilkada 2024

Ketua Umum Partai Demokrat AHY mengumumkan nama-nama bakal calon kepala daerah yang diusung di Pilkada. Siapa saja?


Bantu Tuntaskan Masalah Lahan untuk Pembangunan IKN, Mendagri akan Lakukan Ini

3 hari lalu

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyampaikan pemaparan saat mengikuti rapat kerja dengan Komisi II DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Seni, 10 Juni 2024. Rapat tersebut membahas pembincaraan pendahuluan RAPBN tahun anggaran 2025, rencana kerja Pemerintah tahun 2025 dan evaluasi pelaksanaan anggaran tahun 2023. TEMPO/M Taufan Rengganis
Bantu Tuntaskan Masalah Lahan untuk Pembangunan IKN, Mendagri akan Lakukan Ini

Mendagri mengatakan isu lahan menjadi salah satu permasalahan utama dalam pembangunan IKN.


Respons KPU soal MK Kabulkan 44 Perkara PHPU Pileg 2024

3 hari lalu

Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Idham Kholik saat jeda istirahat rekapitulasi suara nasional dan luar negeri di Kantor KPU RI, Jakarta Pusat, 1 Maret 2024 [Tempo/Eka Yudha Saputra]
Respons KPU soal MK Kabulkan 44 Perkara PHPU Pileg 2024

KPU menanggapi putusan MK yang mengabulkan 44 gugatan dari 297 perkara PHPU Pileg 2024. KPU mengatakan bakal melakukan ini.