Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Ditahan KPK, Ini Rahasia Kemenangan Calon Bupati Tulungagung

image-gnews
Bupati Tulungagung nonaktif, Syahri Mulyo, keluar dari gedung KPK dengan mengenakan rompi tahanan setelah menjalani pemeriksaan pada Ahad dinihari, 10 Juni 2018. Syahri resmi menjadi tahanan KPK setelah menjalani pemeriksaan selama sekitar tujuh jam. TEMPO/Muhammad Hidayat
Bupati Tulungagung nonaktif, Syahri Mulyo, keluar dari gedung KPK dengan mengenakan rompi tahanan setelah menjalani pemeriksaan pada Ahad dinihari, 10 Juni 2018. Syahri resmi menjadi tahanan KPK setelah menjalani pemeriksaan selama sekitar tujuh jam. TEMPO/Muhammad Hidayat
Iklan

TEMPO.CO, Tulungagung - Kemenangan Syahri Mulyo dalam pemilihan Bupati Tulungagung periode 2018 – 2023 tak bisa dilepaskan dari peran relawan. Meski berstatus tahanan KPK, Syahri Mulyo mampu mengalahkan ketua umum Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) non aktif Margiono dengan selisih suara cukup besar. “Itu sesuai dengan prediksi kami,” kata Kristiono Joni, koordinator tim relawan pasangan Syahri Mulyo – Maryoto Bhirowo kepada Tempo, Kamis 28 Juni 2018.

Penahanan Syahri Mulyo oleh lembaga anti rasuah pada tanggal 9 Juni 2018, atau beberapa minggu sebelum pemungutan suara serentak tak mengubah peta pemilihan Bupati Tulungagung. Syahri Mulyo unggul dengan meraup 322.577 suara atau 61,30 persen.

Baca:
Bupati Tulungagung Bantah Melarikan Diri saat ...
KPK: Kasus Suap Bupati Tulungagung Tak ...

Perolehan suara itu memang menurun dari yang diperhitungkan. Namun tak lebih dari dua persen saja. Hal ini diduga akibat penetapan Syahri Mulyo sebagai tersangka korupsi pemberian janji kepada pihak ketiga yang menyeret Kepala Dinas Pekerjaan Umum Tulungagung.

Joni menambahkan relawan terdiri dari kader partai pengusung, yakni PDIP dan Nasdem, serta masyarakat luas yang mengorganisir diri. Banyaknya jumlah relawan ini melampaui tim pemenangan partai. Relawan memiliki 12.800 tenaga saksi, sedangkan partai hanya 3.000 orang. “Tiap TPS kami kawal tujuh orang,” kata Joni.

Tak hanya pekerjaan di hari pencoblosan, kinerja tim pemenangan dan relawan ini juga masif sejak jauh hari. Mereka juga rijik menentukan tema kampanye yang bisa ditangkap masyarakat dengan mudah dan konkrit, sekaligus menyatukan komitmen mereka terhadap kandidat. Hingga diputuskan mengusung tema keberhasilan pemerintahan Syahri Mulyo – Maryoto Bhirowo (SAHTO) selama lima tahun terakhir.  

Baca: Kirim Pesan Video, Bupati Tulungagung: Saya ...

Sejumlah program unggulan seperti seragam sekolah gratis, prestasi RSUD Dr Iskak yang mencapai internasional, serta pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat menjadi isu utama yang digulirkan setiap hari. “Selain profil Syahri Mulyo yang merakyat dan pandai berkomunikasi dengan masyarakat. Itu modal utama,” kata Joni.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Selama menjadi Bupati Tulungagung, Syahri memang pandai membawa diri. Pola komunikasi formal dia tinggalkan agar bisa masuk masuk ke seluruh pelosok Tulungagung dengan dekat. Tak heran jika sosok Syahri Mulyo kerap dijumpai di sawah, pasar, atau pun tempat umum untuk berbincang dengan warga.

Bahkan saat mendengar kabar Syahri Mulyo ditahan KPK, tak sedikit warga pinggiran terutama ibu-ibu yang menangis. Mereka masih menyimpan keyakinan jika sang bupati terjerat kasus korupsi, dan suatu saat akan kembali memimpin Tulungagung. “Transformasi tema kampanye kita berhasil ditangkap masyarakat dengan baik, lepas dari kinerja kandidat yang memang terbukti baik,” jelas Joni.

Baca: KPK: Bupati Tulungagung Belum Menyerahkan Diri

Tim relawan dan partai juga gesit menguasai situasi saat Syahri Mulyo ditahan KPK. Sadar hal itu akan dikapitalisasi lawan, mereka bekerja keras meyakinkan masyarakat bahwa Syahri adalah korban politik. Itu dikuatkan dengan tersebarnya video pernyataan Syahri Mulyo sesaat sebelum menyerahkan diri ke KPK, dan menyatakan sebagai korban politik. Syahri juga meminta para relawan untuk terus berjuang memenangkan wakilnya Maryoto Bhirowo.  

Bendahara tim pemenangan PDIP Tulungagung Heru Santoso mengatakan, penahanan Syahri Mulyo tak banyak mempengaruhi kepercayaan pemilih. Partai hanya menggeser jargon kampanye dari Syahri Mulyo kepada Maryoto Bhirowo. “Dulu Sahto, sekarang Mbah To (Maryoto Bhirowo),” ungkapnya.

Senada dengan Joni, Heru Santoso juga melihat kepercayaan publik pada kepemimpinan Syahri Mulyo tak bisa ditawar. Masyarakat sudah terlalu mencintai Syahri Mulyo, dan berharap kelak bisa kembali menjadi Bupati Tulungagung

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Kata Rano Karno Soal Kesiapannya Diusung PDIP di Pilkada 2024

2 jam lalu

Rano Karno saat memberikan keterangan terkait perkembangan Pilkada serentak 2024 disela kegiatan bersama seniman di Festival Cisadane Tangerang Selasa. ANTARA/Irfan
Kata Rano Karno Soal Kesiapannya Diusung PDIP di Pilkada 2024

Rano Karno mengaku masih menunggu keputusan final dari DPP PDIP.


Pansel KPK Siapkan Tes Tertulis bagi Calon Komisoner dan Dewas KPK Lulus Administrasi

2 jam lalu

Ketua Panitia Seleksi Calon Pimpinan dan Dewan Pengawas KPK Masa Jabatan tahun 2024-2029 Muhammad Yusuf Ateh (tengah) bersama anggota panitia saat memberikan keterangan pers di Kantor  Kementerian Sekretariat Negara, Jakarta, Jumat 30 Mei 2024. TEMPO/Subekti.
Pansel KPK Siapkan Tes Tertulis bagi Calon Komisoner dan Dewas KPK Lulus Administrasi

Pansel KPK menyiapkan tes teftulis bagi calon komisioner KPK dan Dewan Pengawas yang lulus seleksi administrasi.


Kolaborasi Kementerian Kesehatan, KPK, BPKP, dan BPJS Kesehatan Hadapi Fraud

3 jam lalu

Direktur Jaminan Pelayanan Kesehatan BPJS Kesehatan, Lily Kresnowati saat memaparkan BPJS Kesehatan berkomitmen mengedepankan kehati-hatian dan akuntabilitas dalam pengelolaan klaim layanan kesehatan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) sesuai dengan amanah perundangan. di Gedung KPK, Rabu 24 Juli 2024. Dok, BPJS Kesehatan
Kolaborasi Kementerian Kesehatan, KPK, BPKP, dan BPJS Kesehatan Hadapi Fraud

BPJS Kesehatan berkomitmen mengedepankan kehati-hatian dan akuntabilitas dalam pengelolaan klaim layanan kesehatan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) sesuai dengan amanah perundangan


Pansel KPK Sebut Publik Bisa Beri Tanggapan Soal Capim dan Dewas yang Lolos Seleksi Administrasi

3 jam lalu

Ketua Panitia Seleksi Calon Pimpinan dan Dewan Pengawas KPK Masa Jabatan tahun 2024-2029 Muhammad Yusuf Ateh  bersama anggota panitia saat memberikan keterangan pers di Kantor  Kementerian Sekretariat Negara, Jakarta, Jumat 30 Mei 2024. TEMPO/Subekti.
Pansel KPK Sebut Publik Bisa Beri Tanggapan Soal Capim dan Dewas yang Lolos Seleksi Administrasi

Pansel KPK membuka tanggapan dari masyarakat terhadap nama-nama capim KPK dan calon Dewas yang sudah lulus administrasi.


KPK Geledah Kantor Ditjen Minerba ESDM untuk Kasus Korupsi Abdul Gani Kasuba dan Muhaimin Syarif

4 jam lalu

Tersangka Abdul Gani Kasuba memasuki ruang pemeriksaan di gedung KPK, Jakarta, Selasa, 23 Januari 2024. Gubernur nonaktif Maluku Utara itu diperiksa sebagai tersangka dalam tindak pidana korupsi berupa pemberian hadiah atau janji untuk proyek pengadaan barang dan jasa serta perijinan dilingkungan Pemerintah Provinsi Maluku Utara dengan barang bukti uang tunai Rp725 juta. TEMPO/Imam Sukamto
KPK Geledah Kantor Ditjen Minerba ESDM untuk Kasus Korupsi Abdul Gani Kasuba dan Muhaimin Syarif

Selain Abdul Gani Kasuba, penggeledahan KPK di Ditjen Minerba ini juga menyangkut dugaan suap pengurusan izin tambang pengusaha Muhaimin Syarif.


Bambang Pacul PDIP: Siap Beri Pendampingan Hukum untuk Wali Kota Semarang Hevearita

5 jam lalu

Ketua Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat sekaligus Politikus Senior Partai Demokrasi Indonesia Bambang Wuryanto memberikan keterangan kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Rabu, 15 November 2023. Tempo/ Adil Al Hasan
Bambang Pacul PDIP: Siap Beri Pendampingan Hukum untuk Wali Kota Semarang Hevearita

Ketua DPD PDIP Jawa Tengah Bambang Wuryanto memastikan bahwa pihaknya siap memberikan pendampingan hukum terhadap Wali Kota Semarang Hevearita.


KPK Endus Praktik Lancung Klaim BPJS Kesehatan yang Rugikan Negara Rp 34 Miliar

5 jam lalu

Deputi Pencegahan Korupsi KPK Pahala Nainggolan. Tempo/Tony Hartawan
KPK Endus Praktik Lancung Klaim BPJS Kesehatan yang Rugikan Negara Rp 34 Miliar

Temuan KPK itu terjadi di tiga rumah sakit yang berada di wilayah Jawa Tengah dan Sumatera Utara.


Nurul Ghufron dan Johanis Tanak Lolos Seleksi Administrasi Capim KPK

6 jam lalu

Wakil Ketua KPK Nurul Gufron didampingi para penasehat hukumnya, memberikan keterangan kepada awak media di gedung KPK, Jakarta, Senin, 20 Mei 2024. Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta dalam putusan sela merekomendasikan Dewas KPK untuk menunda pembacaan putusan sidang etik dan pedoman perilaku terhadap Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron. TEMPO/Imam Sukamto
Nurul Ghufron dan Johanis Tanak Lolos Seleksi Administrasi Capim KPK

Pengumuman hasil seleksi administrasi Capim dan Calon Dewan Pengawas KPK ini diumumkan oleh Pansel KPK.


Lolos Seleksi Awal Capim KPK, Sudirman Said Harap Tes Lanjutan Transparan dan Berbasis Meritokrasi

7 jam lalu

Juru Bicara bakal calon presiden dari Koalisi Perubahan Anies Baswedan, Sudirman Said, saat ditemui di Sekretariat Perubahan, Brawijaya, Jakarta Selatan, pada Rabu, 18 Oktober 2023. TEMPO/Daniel A. Fajri
Lolos Seleksi Awal Capim KPK, Sudirman Said Harap Tes Lanjutan Transparan dan Berbasis Meritokrasi

Sudirman Said berharap seleksi capim KPK di tahap berikutnya dapat berjalan lancar, transparan, obyektif, dan berbasis meritokrasi,


Luhut Bicara Soal Family Office hingga Menganggap Peluncuran Simbara Terlambat

8 jam lalu

Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan berpidato saat peluncuran dan sosialisasi implementasi komoditas nikel dan timah melalui Sistem Informasi Mineral dan Batubara antara Kementerian dan Lembaga (Simbara) di Jakarta, Senin 22 Juli 2024. Pemerintah resmi meluncurkan implementasi nikel dan timah melalui Simbara untuk mendongkrak perekonomian nasional yang berasal dari melimpahnya cadangan dua komoditas tersebut. TEMPO/Tony Hartawan
Luhut Bicara Soal Family Office hingga Menganggap Peluncuran Simbara Terlambat

Di acara peluncuran Simbara, Luhut mengatakan, lewat program Family Office, pemerintah akan memberikan insentif pajak kepada pengusaha asing