Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Cagub Kaltim Janjikan 100 Kali Lipat Uang Sogokan Pilkada

image-gnews
Pasangan Bakal Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Kaltim 2018-2023 Isran Noor dan Hadi Mulyadi diusung koalisi Gerindra, PAN dan PKS resmi mendaftar ke KPU Kaltim, di Jalan Basuki Rahmat, Kota Samarinda, 8 Januari 2018. Sapri Maulana
Pasangan Bakal Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Kaltim 2018-2023 Isran Noor dan Hadi Mulyadi diusung koalisi Gerindra, PAN dan PKS resmi mendaftar ke KPU Kaltim, di Jalan Basuki Rahmat, Kota Samarinda, 8 Januari 2018. Sapri Maulana
Iklan

TEMPO.CO, Samarinda - Calon Gubernur Kalimantan Timur Isran Noor berjanji tidak akan melakukan money politics dalam pilkada. Dia bahkan menjanjikan 100 kali lipat dari jumlah sogokan bagi yang menangkap pelaku politik uang.

“Tangkap, tindak, dan serahkan kepada yang berwajib. Saya akan ganti 100 kali lipat,” kata Isran melalui keterangan tertulis, Selasa, 26 Juni 2018. Hal ini termasuk jika ada pelaku yang mengatasnamakan diri tim sukses atau relawan pendukung dirinya.

Baca: Deddy Mizwar: Sistem IT KPU Kami Awasi karena Rawan Kecurangan

Untuk mengantisipasi kecurangan, Isran Noor meminta semua relawan mengawal pemilihan kepala daerah. Sebanyak 65 ribu relawan dikerahkan pasangan Isran Noor-Hadi Mulyadi untuk mengawal pilkada serentak 2018.

Isran Noor berharap hasil pilkada yang dilaksanakan pada 27 Juni 2018 ini benar-benar sesuai dengan aspirasi rakyat Kalimantan Timur. "Kami turunkan semuanya untuk memantau, kami ingin pilkada jauh dari tindakan kecurangan. Semoga hasil pilkada merupakan keinginan seluruh masyarakat Kaltim," ujarnya.

Dia menyebutkan 65 ribu orang yang diturunkan itu juga untuk menciptakan suasana yang kondusif, sekaligus mengawal jika ada orang yang hendak melakukan kecurangan. Isran mengakui akan mengirimkan relawan dengan jumlah yang lebih banyak apabila ada potensi kecurangan di suatu daerah.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

“Jumlah orang per TPS bervariasi. Jika dari data kami ada potensi kecurangan, akan lebih banyak yang mengawal. Jika ada indikasi kecurangan, akan dilaporkan,” ucap Isran.

Baca: Perwira Menegah Polda Sulsel Terindikasi Tak Netral di Pilkada

Isran juga meminta semua elemen masyarakat Kalimantan Timur turut menyukseskan pilkada Kalimantan Timur untuk melahirkan kepemimpinan yang terbaik lima tahun ke depan.

“Semua elemen masyarakat harus turut menyukseskan pilkada Kaltim. Kita jadikan momentum pesta demokrasi ini untuk melahirkan pemimpin yang bisa hadirkan solusi untuk Kaltim. Pemimpin yang terbaik dari yang terbaik insya Allah," ujar mantan Bupati Kutai Timur ini.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Buntut Paslon yang Terkendala Mendaftar Pilkada, KPU Perpanjang Pendaftaran Paslon hingga Hari Ini

1 jam lalu

Anggota Komisi Pemilihan Umum atau KPU RI, August Mellaz, saat ditemui di Kantor KPU, Jakarta Pusat pada Senin, 18 Maret 2024. TEMPO/Yohanes Maharso Joharsoyo
Buntut Paslon yang Terkendala Mendaftar Pilkada, KPU Perpanjang Pendaftaran Paslon hingga Hari Ini

KPU buka kesempatan perpanjangan pendaftaran paslon tunggal yang sempat mengalami kendala saat pendaftaran.


Respons KPU dan Bawaslu soal Gerakan Coblos Semua Paslon di Pilkada Jakarta

8 jam lalu

Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) menandatangani surat suara pada pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pemilu 2024 di TPS 002, Desa Mesjid, Kecamatan Bandar Baru, Kabupaten Pidie Jaya, Aceh, Kamis 2 Februari 2024. Lembaga penyelenggara Pemilu Provinsi Aceh telah menetapkan 18 TPS di sembilan kabupaten/kota untuk melaksanakan PSU karena ditemukan pelanggaran pada pemungutan suara 14 Februari lalu. ANTARA FOTO/Irwansyah Putra
Respons KPU dan Bawaslu soal Gerakan Coblos Semua Paslon di Pilkada Jakarta

Gerakan coblos semua paslon di Pilkada Jakarta mendapatkan respons dari KPU dan Bawaslu. Apa respons mereka?


Hanya Diikuti Satu Paslon, Debat Publik Pilkada Bintan Ditiadakan

8 jam lalu

Plt Bupati Bintan Roby Kurniawan saat menyambut kunjungan Port of Rotterdam Belanda dalam rencana terkait investasi pelabuhan dan perindustrian.
Hanya Diikuti Satu Paslon, Debat Publik Pilkada Bintan Ditiadakan

Debat publik Pilkada Bintan akan diganti dengan pendalaman visi-misi paslon.


Kominfo Klaim Take Down Ribuan Akun dan Konten Deepfake

1 hari lalu

Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik (Dirjen IKP) Kemenkominfo, Prabu Revolusi, dalam diskusi upaya pemerintah dalam 'menyehatkan' sosial media, di Kantor Kemenkominfo, Jakarta Pusat pada Jumat, 13 September 2024. TEMPO/Bagus Pribadi
Kominfo Klaim Take Down Ribuan Akun dan Konten Deepfake

Penghapusan konten dan akun deepfake dilakukan baik dari inisiatif Kemenkominfo maupun platform-platform yang kedapatan mengandung konten deepfake.


Perludem Ungkap Empat Alasan Sah Caleg Terpilih Tak Dilantik, Apa Saja?

1 hari lalu

KPU: Caleg Terpilih yang Ingin Maju Pilkada Harus Mengundurkan Diri
Perludem Ungkap Empat Alasan Sah Caleg Terpilih Tak Dilantik, Apa Saja?

Partai politik tidak bisa sembarangan meminta agar caleg terpilih tidak dilantik hanya berdasarkan keputusan internal partai.


Pemantauan Pilkada Masuk Prioritas Nasional, KY Lakukan Ini

1 hari lalu

Gedung Komisi Yudisial di Jakarta Pusat. ANTARA/Muhammad Zulfikar
Pemantauan Pilkada Masuk Prioritas Nasional, KY Lakukan Ini

Dengan pemantauan KY, majelis hakim akan berhati-hati dalam menerapkan hukum acara ataupun perilakunya.


Perludem Sebut Perlu Aturan Soal Larangan Calon Tunggal yang Kalah Ikut Pilkada Ulang, Ini Alasannya

1 hari lalu

Ilustrasi kotak kosong. Antaranews.com
Perludem Sebut Perlu Aturan Soal Larangan Calon Tunggal yang Kalah Ikut Pilkada Ulang, Ini Alasannya

Perludem menyatakan calon yang sudah terbukti kalah dalam pilkada tidak perlu ikut lagi dalam pilkada ulang.


Politikus PDIP Pernah Bilang Begini soal Mensos Baru Pengganti Risma

2 hari lalu

Sekjen PBNU Saifullah Yusuf (Gus Ipul) saat dilantik menjadi Menteri Sosial (Mensos) untuk Sisa Masa Jabatan Tahun 2019-2024 bersama Irjen Pol. Eddy Hartono saat dilantik menjadi Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) oleh Presiden Joko Widodo di Istana Negara, Jakarta, Rabu, 11 September 2024. Gus Ipul akan mengisi sisa masa jabatan Mensos yang ditinggalkan Tri Rismaharini yang mengundurkan diri menyusul keikutsertaannya dalam Pilgub Jawa Timur. Sementara Irjen Eddy Hartono pernah mengemban tugas sebagai Kepala Detasemen Khusus 88 Anti Teror (2015-2017). Eddy menggantikan Komjen Pol. Mohammed Rycko Amelza Dahniel, yang dilantik menjadi Kepala BNPT pada 3 April 2023. TEMPO/Subekti
Politikus PDIP Pernah Bilang Begini soal Mensos Baru Pengganti Risma

Kader PDIP Risma mengundurkan diri sebagai Mensos. Presiden Jokowi menunjuk Gus Ipul sebagai penggantinya.


Antisipasi Kotak Kosong Menang, KPU Susun Rancangan Jadwal Pilkada Ulang 2025

2 hari lalu

Anggota KPU Idham Kholik memberikan keterangan pers mengenai tindak lanjut pascaputusan Mahkamah Konstitusi soal Pencalonan Kepala Daerah pada Pilkada Serentak Tahun 2024 di Gedung KPU, Jakarta, Kamis, 22 Agustus 2024. KPU menegaskan akan tetap memegang pedoman pada hasil putusan MK, serta akan berkonsultasi sekaligus rapat dengar pendapat dengan Komisi II DPR pada 26 Agustus 2024. TEMPO/Ilham Balindra
Antisipasi Kotak Kosong Menang, KPU Susun Rancangan Jadwal Pilkada Ulang 2025

KPU sedang menyelesaikan proses legal drafting rancangan PKPU tentang Rekapitulasi dan Penetapan Hasil Pilkada.


KPU Masih Rumuskan Teknis Pilkada Ulang jika Kotak Kosong Menang

2 hari lalu

Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) menyiapkan skema pilkada ulang jika kotak kosong menang melawan calon tunggal di tahun 2025.
KPU Masih Rumuskan Teknis Pilkada Ulang jika Kotak Kosong Menang

KPU akan secepatnya menerbitkan peraturan KPU untuk mengatur soal pilkada ulang jika kotak kosong menang.