TEMPO.CO, Surabaya - Kepolisian Daerah Jawa Timur menambah personel gabungan menjelang pilkada serentak 2018 di tujuh kabupaten/kota di Jawa Timur yang berpotensi terjadi penyimpangan dan konflik.
"Penebalan pasukan dilakukan untuk mengantisipasi dan mencegah orang yang ingin berniat jahat," kata Kepala Kepolisian Daerah Jawa Timur Inspektur Jenderal Machfud Arifin saat memberangkatkan anggotanya di Markas Polda Jawa Timur, Senin, 25 Juni 2018.
Baca: Elektabilitas Peserta Pilkada di 5 Provinsi Pemilih Terbesar
Dari tujuh wilayah itu, empat di antaranya berada di Pulau Madura, yakni Kabupaten Bangkalan, Sampang, Sumenep, dan Pamekasan. Adapun tiga tempat lain ada di wilayah Tapal Kuda, yakni Kota Probolinggo, Lumajang, dan Bondowoso.
Di tujuh wilayah rawan gesekan itu, Polda Jawa Timur menurunkan 1.115 personel gabungan dari Polri, TNI, Satuan Polisi Pamong Praja, dan satuan perlindungan masyarakat. Mereka di tempatkan di markas polres dan tempat pemungutan suara.
Menurut Machfud, selain dari letak geografis, pemetaan daerah rawan gesekan bisa dilihat lewat sejarah masa lalu di wilayah tersebut dalam penyelenggaraan pesta demokrasi. Berkaca pada pilkada sebelumnya, Madura masuk dalam wilayah rawan konflik.
Baca: Nurdin Halid Waspadai Daerah Rawan Kecurangan di Pilgub Sulsel
Machfud optimistis pilkada serentak di Jawa Timur, termasuk di tujuh wilayah itu, akan berjalan aman dan kondusif. "Sejauh ini, aman-aman saja." Menurut dia, masyarakat Jawa Timur sudah dewasa, sehingga potensi gesekan bisa diminimalkan.
Kendati begitu, Machfud tetap mewaspadai potensi konflik pasca-pencoblosan. "Yang perlu diantisipasi itu pasca-penetapan perolehan suara, karena masing-masing biasanya merasa menang. Begitu ditetapkan kalah, pasti nyalahin semua pihak."
Dalam pilkada serentak 2018, Jawa Timur menyelenggarakan 19 pilkada, baik tingkat kabupaten/kota maupun provinsi. Pilkada di tingkat provinsi diikuti dua pasangan, yakni Khofifah Indar Parawansa-Emil Dardak dan Saifullah Yusuf-Puti Guntur Soekarno.
