TEMPO.CO, Jakarta - TNI Angkatan Darat menjamin netralitas selama perhelatan Pilkada 2018. TNI AD menyatakan akan menindak setiap anggotanya yang terbukti tidak netral.
“TNI AD sangat berterima kasih menerima masukan dan kritikan kalau memang ada prajurit yang tidak netral,” kata Kepala Dinas Penerangan TNI AD Brigadir Jenderal Alfret Denny Tuejeh dalam keterangan pers Jumat, 22 Juni 2018.
Baca: Pengamanan Pilkada 2018, TNI di Bawah Kendali Polri
Meski begitu, Alfret berharap masyarakat tidak asal melaporkan dugaan anggotanya yang tidak netral. Dia meminta masyarakat dapat jelas menyebutkan nama prajurit dan asal satuan anggota yang diduga tidak netral selama perhelatan Pemilu. “Sehingga bukan hanya asal bicara dan tidak menunjukan bukti yang benar,” kata dia.
Dia mengatakan bila ada laporan resmi dan benar TNI AD pasti akan menindak secara tegas anggota tersebut. Dia mengatakan TNI AD juga akan terbuka terbuka dalam proses hukumnya. “Proses hukum terhadap prajurit yang tidak netral merupakan bagian dari proses demokrasi yang baik di Indonesia.”
Baca: Wiranto Jamin Keamanan dan Netralitas Aparat di Pilkada 2018
Alfret menjamin keikutsertaan sejumlah purnawirawan TNI dalam Pilkada tidak akan mengganggu netralitas TNI AD. TNI AD, kata dia, menghormati hak politik yang dimiliki purnawirawan untuk maju dalam bursa kepala daerah, namun tidak akan ikut campur dalam proses pemilihan. “TNI AD tidak akan pernah terlibat, melibatkan diri atau dilibatkan dalam politik praktis,” ujar Alfret.
