TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto memastikan penyelenggaraan dan pengamanan pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak pada 27 Juni 2018 berlangsung dengan lancar, aman, serta netral.
Hal tersebut diungkapkan Wiranto setelah menggelar rapat bersama dengan Ketua Komisi Pemilihan Umum Arief Budiman, Ketua Badan Pengawas Pemilu Abhan, Panglima Tentara Nasional Indonesia Hadi Tjahjanto, juga Kepala Kepolisian Republik Indonesia Tito Karnavian di Kementerian Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan, Jumat, 22 Juni 2018.
"Hasil rapat hari ini, H-5 pilkada serentak, kami ingin memastikan penyelenggaraan maupun pengamanan pilkada sudah siap," ujar Wiranto di kantornya.
Baca: Wiranto Blak-blakan Soal Alasan di Balik Pelantikan M. Iriawan
Dari sisi pengelolaan anggaran, ujar Wiranto, sampai saat ini, memang ada anggaran yang belum sampai ke beberapa daerah. "Tapi kami pastikan menjelang hari H semua dana sudah sampai di daerah," katanya.
Sementara dari sisi distribusi logistik, kata Wiranto, masih ada penemuan logistik yang rusak, seperti surat suara dan kotak suara. Namun, ujar Wiranto, semua sudah diproduksi dengan cepat dan dipastikan sudah tersedia pada hari H. "Dari sisi IT, juga sudah siap meng-cover dan diawaki anak-anak kita dari seluruh perguruan tinggi di Indonesia," ucapnya.
Baca: Daerah-daerah Rawan Konflik di Pilkada 2018 Versi Polisi
Dari sisi pengamanan, ucap Wiranto, penyelenggara pemilu juga telah bekerja sama dengan TNI dan Polri. "Polri dan TNI telah melakukan perencanaan optimal agar penyelenggaraan pilkada aman. Kami jamin netralitasnya dan tidak ada keberpihakan," tuturnya.
Pilkada serentak 2018 yang akan digelar pada 27 Juni 2018 diikuti 171 daerah. Beberapa provinsi besar, seperti Jawa Barat, Jawa Timur, juga Jawa Tengah turut menyelenggarakan Pilkada 2018.
