TEMPO.CO, Bandung - Ketua tim sukses pasangan calon Gubenur-Wakil Gubernur Jawa Barat nomor urut 3, Sudrajat-Ahmad Syaikhu, Haru Suandharu, menilai keliru penujukan Sekretaris Utama Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhanas) Komisaris Jendral M. Iriawan menjadi pejabat Gubernur Jawa Barat.
Mantan Kepala Kepolisian Daerah Metro Jaya itu dilantik oleh Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menggantikan posisi Ahmad Heryawan yang telah habis masa baktinya sebagai Gubernur Jawa Barat, di Gedung Merdeka, Jalan Asia Afrika, Kota Bandung, Senin, 18 Juni 2018.
Baca: Pemuda Muhammadiyah Kritik Tjahjo Kumolo soal Penunjukan Iriawan
"Kalau dari sisi kami sebetulnya ini kan jadi membuat Pilgub Jabar jadi sulit situasinya, karena Pak Iriawan kan jendral aktif di Polri. Jadi ini kan tidak biasa," ucap Haru Suandharu.
Penujukan Iriawan menjadi pejabat Gubenur Jawa Barat memang sudah menyulut polemik sejak masih dalam wacana. Haru mengatakan ditunjuknya Iriawan membuat asumsi masyarakat menjadi liar di tahun politik seperti ini. Dia menyarankan pemerintah pusat lebih seksama untuk memutuskan penujukan pejabat gubernur.
Apalagi, kata dia, latar belakang Iriawan yang merupakan pejabat aktif di Polri tentu mengundang kecurigaan masyarakat yang khawatir Iriawan bersikap tidak netral. Ditambah, salah satu pasangan calon di pemilihan gubernur Jawa Barat merupakan pensiunan Polri.
Simak: Kemendagri: Pelantikan M. Iriawan Sesuai Aturan
"Pak Anton (Charliyan) dari polisi dan Pak Iriawan juga dari polisi. Pak Anton memang non-aktif, dan untuk Pak Iriawan setahu saya di undang-undang kepolisian melarang pejabat polisi aktif menjadi pejabat sipil. Nah ini kan harus ditimbang lagi," katanya.
Menurut Haru, setidaknya pemerintah pusat harus mengacu terhadap tiga aspek saat memutuskan untuk menunjuk pejabat gubernur, yakni aspek hukum, politis dan etis. Haru menilai penunjukan Iriawan tidak memenuhi salah satu dari ketiga aspek itu. "Kita tidak bisa menunjuk siapa yang pantas, karena silakan saja itu wewenang Kemendagri," ujarnya.
Lihat: Anton Charliyan Minta Iriawan Netral Jika Jadi Plt Gubernur Jabar
Haru berujar secara pribadi Iriawan tidak menjadi masalah menjadi pejabat Gubernur Jawa Barat. Namun, karena Iriawan mempunyai latar belakang aktif di lembaga kepolisian, maka hal ini dianggap tidak etis.
Kepada wartawan M. Iriawan mengatakan menjamin netralitasnya dalam pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak Jawa Barat. “Saya ini meniti karir dari bawah, sampai sekarang alhamdulillah diberikan bintang tiga oleh Yang Maha Kuasa melalui tentunya negara. Itu pertaruhan kalau saya tidak netral, sayang karir saya,” kata dia.
AMINUDDIN A.S.
