Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

KPU Larang Kampanye Capres di Debat Ketiga Pilkada Jawa Barat

image-gnews
(Dari kiri) Pasangan calon gubernur dan wagub Jawa Barat nomor urut satu Ridwan Kamil-Uu Ruzhanul Ulum, nomor urut dua TB Hasanuddin-Anton Charliyan, nomor urut tiga Sudrajat-Ahmad Syaikhu, dan nomor urut empat Deddy Mizwar-Dedi Mulyadi menghadiri Debat Publik Putaran Kedua Pillgub Jabar 2018 di Balairung Universitas Indonesia, Depok, Jawa Barat, 14 Mei 2018. ANTARA
(Dari kiri) Pasangan calon gubernur dan wagub Jawa Barat nomor urut satu Ridwan Kamil-Uu Ruzhanul Ulum, nomor urut dua TB Hasanuddin-Anton Charliyan, nomor urut tiga Sudrajat-Ahmad Syaikhu, dan nomor urut empat Deddy Mizwar-Dedi Mulyadi menghadiri Debat Publik Putaran Kedua Pillgub Jabar 2018 di Balairung Universitas Indonesia, Depok, Jawa Barat, 14 Mei 2018. ANTARA
Iklan

TEMPO.CO, Bandung - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Jawa Barat memperingatkan agar semua pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat tidak mengkampanyekan calon presiden saat debat publik ketiga pemilihan kepala daerah atau pilkada Jawa Barat 2018. Debat ketiga akan dilaksanakan pada 22 Juni mendatang di Kota Bandung.

"Itu sebenarnya sudah tertuang dalam PKPU (larangan mengkampanyekan capres saat debat publik). Tadi saya katakan bahwa debat kandidat itu harus bersifat edukatif dan cara menyampaikan sudah saya katakan kemarin," kata Ketua KPU Provinsi Jawa Barat Yayat Hidayat di Bandung, Rabu, 23 Mei 2018.

Baca: Bawaslu Siapkan Rekomendasi Sanksi Ricuh Debat Pilkada Jawa Barat

Yayat menekankan debat publik kandidat harus disampaikan dengan tertib, sopan, mendidik, bijaksana, dan tidak provokatif. "Hal itu sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU), yakni Pasal 18 Nomor 4 Tahun 2017," ujarnya.

Selain itu, kata dia, materi debat publik kandidat pilkada Jawa Barat yang disampaikan pasangan calon juga harus menampilkan visi dan misi yang mengarah pada peningkatan kesejahteraan umum, pelayanan publik, memajukan daerah, menyelesaikan masalah daerah, mensinkronkan pembangunan daerah dan nasional, serta memperkokoh Negara Kesatuan Republik Indonesia. "Kalau di luar situ, berarti sudah melenceng dari PKPU tersebut," ucapnya.

Ketika ditanyai soal kemungkinan KPU Provinsi Jawa Barat telah menyiapkan sanksi jika dalam debat publik ketiga masih ada calon yang melanggar aturan, Yayat membuka kemungkinan sanksi bagi setiap calon. "Sanksinya administratif, kecuali yang provokatif. Kalau itu masuknya pidana pemilu, itu urusannya di pengadilan di Gakkumdu (Penegakan Hukum Terpadu), bukan oleh KPU," tuturnya.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Baca: Debat Ricuh, Sudrajat-Ahmad Syaikhu Diperiksa Bawaslu Jabar

Sebelumnya, kericuhan terjadi saat debat publik ketiga pilkada Jawa Barat di Kampus Universitas Indonesia (UI), Depok, Jawa Barat, Senin, 14 Mei 2018. Pernyataan akhir pasangan nomor urut tiga, Sudrajat dan Ahmad Syaikhu, memicu emosi pendukung pasangan lain karena menyinggung soal ganti presiden.

Awal kekisruhan terjadi ketika Sudrajat menyampaikan pesan penutup dalam debat yang diselenggarakan di UI. "Asyik (Sudrajat-Syaikhu) menang, 2019 kita akan mengganti presiden," ujar Sudrajat dalam debat yang disiarkan langsung melalui sebuah stasiun televisi itu. Adapun Syaikhu membentangkan kaus bertulisan "Gubernur 2018 Asyik, 2019 Ganti Presiden".

Hal yang dilakukan pasangan Asyik menyulut emosi dari pendukung pasangan lain hingga suasana ruang debat menjadi riuh. Akibatnya, giliran Deddy Mizwar dan Dedi Mulyadi menyampaikan kata penutup debat pilkada Jawa Barat pun tertunda.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Masuk Bursa Pilkada Jawa Barat 2024, Ini Sebagian Prestasi Susi Pudjiastuti Saat Jadi Menteri

11 jam lalu

Susi Pudjiastuti. ANTARA
Masuk Bursa Pilkada Jawa Barat 2024, Ini Sebagian Prestasi Susi Pudjiastuti Saat Jadi Menteri

Berpotensi masuk bursa Pilkada Jawa Barat pada 2024, prestasi Susi Pudjiastuti selama menjabat bisa jadi modal untuk memikat hati masyarakat.


Fakta Menarik Sosok Susi Pudjiastuti yang Masuk Bursa Pilkada Jawa Barat 2024

20 jam lalu

Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti menggelar operasi pengawasan untuk memberantas illegal fishing di perairan perbatasan Laut Natuna Utara, Kepulauan Riau dengan menggunakan KRI Usman Harun, pada 14-15 April 2019. Menteri Susi didampingi Komandan KRI Usman Harun Letkol Laut Himawan. KKP
Fakta Menarik Sosok Susi Pudjiastuti yang Masuk Bursa Pilkada Jawa Barat 2024

Susi Pudjiastuti dikenal sebagai pengusaha dan mantan menteri yang nyentrik. Namanya masuk bursa Pilkada Jawa Barat 2024


Soal Putusan MA, KPU Memastikan Syarat Usia Calon Kepala Daerah Sesuai Peraturan KPU, Begini Bunyinya

1 hari lalu

Ketua KPU Hasyim Asy'ari (kanan) dan Anggota KPU Idham Holik (kiri) berbincang saat mengumumkan penetapan pasangan Capres dan Cawapres di Kantor KPU, Jakarta, Senin, 13 November 2023. KPU menetapkan tiga pasangan Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden yaitu; Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar, Ganjar Pranowo dan Mahfud MD, serta Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming untuk Pemilu serentak 2024. TEMPO/M Taufan Rengganis
Soal Putusan MA, KPU Memastikan Syarat Usia Calon Kepala Daerah Sesuai Peraturan KPU, Begini Bunyinya

Usai Putusan MA, KPU telah memastikan bahwa mereka akan menyesuaikan isi Peraturan KPU terkait syarat minimal usia calon kepala daerah.


Harun Masiku Masih Belum Ditemukan, KPK Minta Masyarakat Bersabar

2 hari lalu

Sejumlah aktivis Indonesia Corruption Watch, melakukan aksi unjuk rasa dengan membentang poster bergambar buronan Harun Masiku, di depan gedung Komisi Pemberantasan Korupsi, Jakarta, Senin, 15 Januari 2024. Dalam aksi damai ini mereka memperingati empat tahun belum tertangkapnya buronan yang masuk dalam Daftar Pencarian Orang. TEMPO/Imam Sukamto
Harun Masiku Masih Belum Ditemukan, KPK Minta Masyarakat Bersabar

KPK masih belum berhasil menangkap Harun Masiku.


Alasan Koalisi Peduli Keterwakilan Perempuan Laporkan Seluruh Komisioner KPU ke DKPP

2 hari lalu

Logo KPU
Alasan Koalisi Peduli Keterwakilan Perempuan Laporkan Seluruh Komisioner KPU ke DKPP

Selain Hasyim Asya'ri, komisioner KPU lainnya juga dilaporkan ke DKPP atas dugaan pelanggaran kode etik yang sama.


Dikabarkan Akan Diusung PDIP di Pilgub Jawa Barat: Ini Profil dan Sepak Terjang Susi Pudjiastuti

2 hari lalu

Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti bersama peserta pawai bebas plastik di kawasan Sudirman, Jakarta, Minggu, 30 Juli 2023. Berbagai organisasi dan komunitas melakukan Pawai Bebas Plastik yang bertujuan untuk mengurangi penggunaan plastik sekali pakai dan mendorong penanganan yang lebih baik terhadap sampah khususnya plastik. TEMPO/ Febri Angga Palguna
Dikabarkan Akan Diusung PDIP di Pilgub Jawa Barat: Ini Profil dan Sepak Terjang Susi Pudjiastuti

Susi Pudjiastuti memulai kariernya tanpa latar belakang pendidikan tinggi, namun dengan semangat wirausaha yang kuat.


KPU Harap DKPP Tolak Laporan Etik soal Keterwakilan Perempuan

2 hari lalu

Anggota KPU Augus Mellaz memberikan keterangan saat konferensi pers soal Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota DPR RI Pemilu 2024 di Gedung KPU Jakarta, Jumat, 18 Agustus 2023. Dalam keteranganya, Total DCS DPR RI Pemilu 2024 yang ditetapkan oleh KPU RI adalah sebanyak 9.925 orang bakal caleg dan rata-rata bakal caleg DPR RI perempuan mencapai angka 37,3 persen. TEMPO/ Febri Angga Palguna
KPU Harap DKPP Tolak Laporan Etik soal Keterwakilan Perempuan

KPU menganggap laporan dugaan pelanggaran etik ke DKPP soal keterwakilan perempuan dapat terkategori sebagai ne bis in idem.


Caleg DPD Irman Gusman Umumkan Statusnya di Media Cetak sebagai Mantan Terpidana Menuai Polemik

2 hari lalu

Irman Gusman memasang iklan pengumuman jati dirinya sebagai mantan terpidana di media cetak pada Jumat 21 Juni 2024. TEMPO/ Fachri Hamzah
Caleg DPD Irman Gusman Umumkan Statusnya di Media Cetak sebagai Mantan Terpidana Menuai Polemik

MK memutuskan caleg DPD Irman Gusman untuk mengumumkan jati dirinya ke publik lewat beberapa media cetak di Sumbar dengan jujur.


Ketua KPU Hasyim Asy'ari Klaim Citra Lembaganya Membaik Usai Pemilu 2024

2 hari lalu

Ketua KPU Hasyim Asy'ari (Terlapor) saat ditemui usai memenuhi panggilan DKPP terkait sidang dugaan pelanggaran etik tindak asusila, yang digelar di Gedung DKPP, Jakarta Pusat pada Rabu, 22 Mei 2024. Sidang dimulai sejak pukul 09.38 WIB hingga pukul 17.15 WIB. TEMPO/Adinda Jasmine
Ketua KPU Hasyim Asy'ari Klaim Citra Lembaganya Membaik Usai Pemilu 2024

KPU mengklaim lembaganya memperoleh citra yang membaik berdasarkan survei Litbang Kompas.


4 Serba-serbi Wacana PDIP Mau Jagokan Susi Pudjiastuti di Pilgub Jawa Barat

2 hari lalu

Founder Susi Air, Susi Pudjiastuti memberikan keterangan pers soal pembakaran pesawat dan penyanderaan pilot Susi Air, Philip Mark Mehrtens, di Jakarta, Rabu, 1 Maret 2023. TEMPO/ Febri Angga Palguna
4 Serba-serbi Wacana PDIP Mau Jagokan Susi Pudjiastuti di Pilgub Jawa Barat

Ketua DPD PDIP Jawa Barat Ono Surono mengatakan, partainya membuka peluang untuk mengusung Susi Pudjiastuti maju dalam Pilgub Jawa Barat 2024.