Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Bawaslu Siapkan Rekomendasi Sanksi Ricuh Debat Pilkada Jawa Barat

image-gnews
(Dari kiri) Pasangan calon gubernur dan wagub Jawa Barat nomor urut satu Ridwan Kamil-Uu Ruzhanul Ulum, nomor urut dua TB Hasanuddin-Anton Charliyan, nomor urut tiga Sudrajat-Ahmad Syaikhu, dan nomor urut empat Deddy Mizwar-Dedi Mulyadi menghadiri Debat Publik Putaran Kedua Pillgub Jabar 2018 di Balairung Universitas Indonesia, Depok, Jawa Barat, 14 Mei 2018. ANTARA
(Dari kiri) Pasangan calon gubernur dan wagub Jawa Barat nomor urut satu Ridwan Kamil-Uu Ruzhanul Ulum, nomor urut dua TB Hasanuddin-Anton Charliyan, nomor urut tiga Sudrajat-Ahmad Syaikhu, dan nomor urut empat Deddy Mizwar-Dedi Mulyadi menghadiri Debat Publik Putaran Kedua Pillgub Jabar 2018 di Balairung Universitas Indonesia, Depok, Jawa Barat, 14 Mei 2018. ANTARA
Iklan

TEMPO.CO, Bandung - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) menyatakan sudah menyiapkan rekomendasi sanksi atas kasus dugaan pelanggaran yang dilakukan pasangan Hasanuddin-Anton Charliyan dan Sudrajat-Ahmad Syaikhu dalam Pemilihan Kepala Daerah atau Pilkada Jawa Barat 2018. Rekomendasi itu telah akan diserahkan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jawa Barat.

"Ya (surat rekomendasi sanksi) bagi kedua-duanya, jangan Asyik aja, tapi dua-duanya. Hari ini kita akan kirim ke KPU, kita sampaikan," ujar Ketua Bawaslu Jawa Barat, Harminus Koto, di Hotel Papandayan Kota Bandung, Rabu, 23 Mei 2018.

Baca: Pilkada Jawa Barat: Kandidat Berebut Suara Milenial

Sebelumnya, Bawaslu telah memanggil KPU Provinsi Jawa Barat, serta kedua pasangan calon gubernur dan wakil gubernur untuk dimintai keterangan. Keterangan itu diperlukan setelah kericuhan yang terjadi pada debat publik kedua di Universitas Indonesia pada 14 Mei 2018.

Saat pemanggilan terhadap KPU, Harminus menyatakan telah mengirimkan surat rekomendasi sanksi sebagai bahan rujukan bagi pihak penyelenggara Pemilu tersebut dalam menjatuhkan sanksi. Namun, setelah dikonfirmasi kembali, KPU menyatakan belum bisa menjatuhkan sanksi karena surat rekomendasi belum diterima.

Harminus berkilah pemanggilan KPU hanya untuk meminta keterangan, bukan langsung menjatuhkan sanksi. "Jadi harus diperiksa dulu semuanya. Teroris aja begitu ditangkap, dilihat, diperiksa dulu, ga pas ditangkap langsung dipenjara. Harus diperiksa dulu," kata dia.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Baca: Bawaslu Jawa Barat Larang Peserta Pilkada Kampanye di Hari Buruh

Menurut dia, pemeriksaan terhadap pihak terkait seperti KPU, pasangan calon kepala daerah, sangat penting untuk mengetahui duduk perkara secara mendetail. Setelah mendengar seluruh keterangan pihak yang terlibat, kata Harminus, Bawaslu bisa memberikan rekomendasi sanksi. "Sanksinya KPU yang menentukan, Bawaslu yang merekomendasikannya," kata dia.

Pasangan Hasanuddin-Anton Charliyan dan Sudrajat-Ahmad Syaikhu terancam mendapatkan sanksi dari KPU. Kedua pasangan calon diduga telah menyalahi tata tertib pelaksanaan debat.

Pada debat kedua di UI, pasangan Hasanuddin dan Anton Charliyan menyebut nama Presiden Joko Widodo saat sesi penampilan seni. Sementara pasangan Sudrajat dan Ahmad Syaikhu, melakukan aksi kontroversial yang membentangkan kaos #2019GantiPresiden jika pasangan tersebut menang dalam Pilkada Jawa Barat 2018.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Alasan PDIP Jagokan Ridwan Kamil di Pilkada Jawa Barat

1 hari lalu

Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil.
Alasan PDIP Jagokan Ridwan Kamil di Pilkada Jawa Barat

PDIP sebut akan memasangkan Ono Surono dengan Ridwan Kamil di Pilkada Jawa Barat 2024. Alasannya karena elektabilitas RK tinggi.


Jokowi Bilang Surat Presiden Pergantian Komisioner KPU Masih Diproses

1 hari lalu

Presiden Joko Widodo menyapa anak-anak yang menyambutnya saat tiba di Istora Papua Bangkit, Jayapura, Selasa 23 Juli 2024. Presiden menghadiri peringatan Hari Anak Nasional Ke-40 bertema
Jokowi Bilang Surat Presiden Pergantian Komisioner KPU Masih Diproses

Jokowi tidak menjawab secara rinci ketika wartawan menanyakan kapan Surpres itu akan dikirim.


Politikus PKB Minta KPU Ubah Aturan Anggota DPR Harus Mengundurkan Diri Jika Daftar Pilkada

1 hari lalu

Wakil Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB, Jazilul Fawaid di kantor DPP PKB, Jakarta Pusat pada Selasa, 2 Juli 2024. TEMPO/ Desty Luthfiani
Politikus PKB Minta KPU Ubah Aturan Anggota DPR Harus Mengundurkan Diri Jika Daftar Pilkada

Wakil Ketua Umum PKB itu mengatakan aturan tersebut menyulitkan partai bila ingin mencalonkan kadernya sebagai kepala daerah.


Lolos DPD RI setelah Dilakukan Pemungutan Suara Ulang, Ini Profil Eks Terpidana Korupsi Irman Gusman

2 hari lalu

Ketua DPD RI periode 2009-2016, Irman Gusman, meluncurkan buku berjudul Menyibak Kebenaran: Drama Hukum, Jejak Langkah, dan Gagasan Irman Gusman
Lolos DPD RI setelah Dilakukan Pemungutan Suara Ulang, Ini Profil Eks Terpidana Korupsi Irman Gusman

Irman Gusman merupakan eks Ketua DPD RI periode 2009-2016. Dia dipecat setelah menjadi tersangka kasus korupsi impor gula Perum Bulog.


Sikap Golkar, PAN, dan Gerindra soal Ridwan Kamil Maju di Pilgub Jakarta atau Jabar

2 hari lalu

Golkar Belum Putuskan Ridwan Kamil Berlaga di Pilgub Jabar atau Jakarta
Sikap Golkar, PAN, dan Gerindra soal Ridwan Kamil Maju di Pilgub Jakarta atau Jabar

Nama bakal calon gubernur Ridwan Kamil belum ditentukan hingga saat ini: Maju di Pilgub Jakarta atau Jabar.


Respons PSI Soal Ajakan KPU Bali agar Parpol Tak Gunakan Baliho di Pilkada

3 hari lalu

Ketua DPW PSI Bali Nengah Yasa Adi Susanto saat diwawancara soal baliho kampanye di Denpasar, Sabtu, 20 Juli 2024. ANTARA/Ni Putu Putri Muliantari
Respons PSI Soal Ajakan KPU Bali agar Parpol Tak Gunakan Baliho di Pilkada

PSI Bali tetap mendukung kampanye Pilkada 2024 yang ramah lingkungan.


Ilham Habibie: Kesepakan Koalisi dengan PKS di Pilgub Jawa Barat Akhir Juli

3 hari lalu

Bakal Calon Gubernur Jawa Barat yang diusung oleh Partai NasDem Ilham Akbar Habibie seusai melakukan pertemuan di Kantor DPP PKS, Jakarta, Kamis, 18 Juli 2024. DPP Partai NasDem menyodorkan Ilham Akbar Habibie, ke DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) untuk diperkenalkan sebagai bakal calon gubernur yang diusung untuk Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Jawa Barat 2024. Dalam pertemuan tersebut Partai NasDem ingin mengulang kerja sama antara Nasdem dan PKS di Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024. TEMPO/M Taufan Rengganis
Ilham Habibie: Kesepakan Koalisi dengan PKS di Pilgub Jawa Barat Akhir Juli

Partai Nasdem telah mendeklarasikan dukungan untuk mengusung Ilham Habibie di Pilgub Jawa Barat.


KPU Pastikan Persiapan Penyelenggaraan Pilkada 2024 Tak Terganggu Meski Belum Ada Ketua Definitif

3 hari lalu

Komisioner KPU RI Idham Holik saat peluncuran tahapan Pilkada Serentak di Denpasar, Bali, Minggu malam (5/5/2024). ANTARA/Ni Putu Putri Muliantari
KPU Pastikan Persiapan Penyelenggaraan Pilkada 2024 Tak Terganggu Meski Belum Ada Ketua Definitif

DPR belum menerima surat presiden soal pengganti Hasyim Asy'ari sebagai Ketua KPU RI.


DPR Belum Terima Surat Presiden soal Pengganti Komisioner KPU Hasyim Asy'ari

3 hari lalu

DPR Belum Terima Surat Presiden soal Pengganti Komisioner KPU Hasyim Asy'ari

Jokowi telah menandatangani Kepres Nomor 73P tertanggal 9 Juli 2024 tentang pemberhentian dengan tidak hormat Hasyim Asy'ari sebagai anggota KPU RI.


KPK Putuskan Buka Obstruction of Justice Kasus Harun Masiku Seusai Periksa Istri Saeful Bahri

4 hari lalu

Kenapa Harun Masiku Sulit Ditangkap?
KPK Putuskan Buka Obstruction of Justice Kasus Harun Masiku Seusai Periksa Istri Saeful Bahri

KPK memutuskan untuk membuka obstruction of justice atau perintangan penyidikan dalam kasus Harun Masiku seusai penyidik memeriksa saksi Dona Berisa.