Pilkada 2018, Ketua KPK: Sejumlah Calon Terindikasi Korupsi

Reporter:
Editor:

Juli Hantoro

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Ketua KPK Agus Rahardjo, menjadi narasumber dalam rangka peluncuran buku berjudul Serpihan Kisah Jurnalis Tiang Bendera, di aula gedung KPK, Jakarta, 9 Februari 2018.  TEMPO/Imam Sukamto

    Ketua KPK Agus Rahardjo, menjadi narasumber dalam rangka peluncuran buku berjudul Serpihan Kisah Jurnalis Tiang Bendera, di aula gedung KPK, Jakarta, 9 Februari 2018. TEMPO/Imam Sukamto

    TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Agus Rahardjo mengatakan ada sejumlah calon kepala daerah yang maju dalam pilkada 2018 terindikasi melakukan korupsi. Mereka, kata Agus, diduga melakukan korupsi pada masa-masa sebelumnya.

    "Mereka sangat kuat terindikasi melakukan korupsi pada waktu-waktu yang lalu," ujar Agus di Hotel Mercure Ancol, Selasa, 6 Maret 2018.

    Baca juga: Maraknya Kasus Korupsi Kepala Daerah Diduga Terkait Pilkada 2018

    Agus tidak mau menyebutkan nama para calon kepala daerah itu. Dia hanya mengatakan mereka adalah calon kepala daerah petahana dan ada pula yang sudah berhenti dari jabatannya, kemudian maju kembali dalam pilkada 2018. "Mereka maju untuk pilkada pada tingkatan yang lebih tinggi," katanya.

    Sebelumnya, KPK menciduk sejumlah calon kepala daerah inkumben di pilkada 2018 karena terindikasi korupsi. Mereka adalah Bupati Ngada Marianus Sae yang maju sebagai calon Gubernur Nusa Tenggara Timur, Bupati Subang Imas Aryumningsih yang kembali mencalonkan diri sebagai bupati.

    Baca juga: ICW Minta Partai Bertanggung Jawab Jika Calon di Pilkada Korupsi

    Ada pula Bupati Jombang Nyono Suharli dan Bupati Lampung Tengah Mustafa yang mencalonkan diri sebagai Gubernur Lampung.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    OTT Bupati Kolaka Timur, Simak Fakta Penangkapan dan Profil Andi Merya

    Bupati Kolaka Timur, Sulawesi Tenggara, Andi Merya Nur, ditangkap KPK dalam OTT. Ia diduga menerima suap yang berhubungan dengan dana hibah BNPB.