Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Pilkada 2018, Dua Pasang Cagub Deklarasikan Jateng Taat Pajak

image-gnews
Pasangan calon gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo-Taj Yasin (nomor urut satu) dan Sudirman Said-Ida Fauziah (nomor urut dua) di Semarang, Jawa Tengah, 13 Februari 2018. ANTARA/R. Rekotomo
Pasangan calon gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo-Taj Yasin (nomor urut satu) dan Sudirman Said-Ida Fauziah (nomor urut dua) di Semarang, Jawa Tengah, 13 Februari 2018. ANTARA/R. Rekotomo
Iklan

TEMPO.CO, Semarang - Pasangan peserta Pilkada 2018 Provinsi Jawa Tengah Ganjar Pranowo-Taj Yasin dan Sudirman Said-Ida Fauziyah sepakat mendeklarasikan taat bayar pajak. Kedua pasangan menilai pajak menjadi sarana membangun perekonomian dan mengentaskan kemiskinan.

Taj Yasin mengatakan, pembaruan data mengenai kekayaan pejabat negara adalah hal wajib. Hal itu menunjukkan sikap tanggung jawab kepada masyarakat sebagai pejabat publik.

Baca juga: Ida Fauziyah, Optimisme Kekuatan Kaum Ibu di Pilkada 2018

"Taat pajak otomatis ikut membangun Jateng. Taat pajak dan transparansi harta kekayaan, termasuk update kekayaan dan menunjukkan pada masyarakat, adalah kunci memberantas korupsi," ujar Taj Yasin di Mal Paragon Semarang dalam kegiatan Jateng Patuh Pajak, Selasa 27 Februari 2018.

Pasangan Taj, Ganjar Pranowo, saat itu hanya mengirim video sambutan karena sedang berkampanye di Temanggung.

Sementara itu, Sudirman Said didampingi Ida mengatakan, potensi APBN Rp 2.010 triliun tahun ini merupakan hasil kepatuhan masyarakat membayar pajak. Termasuk, APBD Jateng 2018 sebesar Rp 24 triliun.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

"Saya bertanya pada Kepala Kantor Wilayah Pajak Jateng saat itu, ternyata Jateng penyumbang pajak cukup besar Rp 49 triliun. Itu hasil dari kerja keras para masyarakat Jateng," ujar Sudirman.

Baca juga: Pilkada 2018, Ganjar Pranowo Pantau Banjir Semarang

Menurut Sudirman, jika ada pejabat publik yang mencuri uang negara, terlebih dengan nilai triliunan rupiah, maka masyarakat akan marah. Melalui program Jateng Patuh Pajak, diharapkan akan membuat pejabat publik dan wajib pajak lebih taat membayarkannya.

"Perlu cara ekstensifikasi untuk perluasan pembayaran pajak. Intensifikasi juga perlu untuk terus menyadarkan wajib pajak," ucap Sudirman.

Kepala Kanwil Dirjen Pajak Jateng II, Rida Handanu mengatakan, capaian pajak Jawa Tengah pada 2017 hampir Rp 50 triliun.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Thomas Djiwandono Ungkap Anggaran untuk Penguatan Sistem Teknologi Pajak Tahun Depan Rp 559,3 Miliar

1 hari lalu

Wakil Menteri Keuangan II Thomas Djiwandono menyampaikan keterangan kepada wartawan di Kompleks Kemenkeu, Jakarta, Kamis, 18 Juli 2024. Presiden Jokowi melantik anggota Bidang Ekonomi dan Keuangan Gugus Tugas Sinkronisasi Prabowo-Gibran, Thomas Djiwandono sebagai Wakil Menteri Keuangan II mendampingi Menteri Keuangan Sri Mulyani dan Wamenkeu I Suahasil Nazara dalam Kabinet Indonesia Maju pada sisa masa jabatan periode 2019-2024. ANTARA/Aditya Pradana Putra
Thomas Djiwandono Ungkap Anggaran untuk Penguatan Sistem Teknologi Pajak Tahun Depan Rp 559,3 Miliar

Penerimaan pajak 2025 ditargetkan naik dibanding tahun ini, Wakil Menteri Keuangan II, Thomas Djiwandono mengungkap anggaran untuk penguatan sistem teknologi perpajakan Rp 559,3 miliar untuk kejar target setoran tahun depan


OJK akan Tambah Iuran Program Pensiun, Ini 6 Daftar Potongan Gaji yang Harus Dibayar Karyawan

3 hari lalu

Ilustrasi beberapa pekerja sedang rapat serius. shutterstock.com
OJK akan Tambah Iuran Program Pensiun, Ini 6 Daftar Potongan Gaji yang Harus Dibayar Karyawan

Ini 6 daftar potongan gaji yang harus dibayar karyawan. OJK akan tambah iuran program pensiun baru.


Ernest Prakasa dan Abdur Arsyad Ikut Kritik Kebijakan Ekonomi dan Masalah Sosial Era Jokowi

6 hari lalu

Komika, sutradara, produser film, Ernest Prakasa. TEMPO/Martin Yogi Pardamean
Ernest Prakasa dan Abdur Arsyad Ikut Kritik Kebijakan Ekonomi dan Masalah Sosial Era Jokowi

Kritik tajam terhadap kebijakan pemerintah makin gencar disuarakan berbagai kalangan, termasuk Ernest Prakasa dan Abdur Arsyad.


Begini Pola Penipu yang Mengatasnamakan Direktorat Jenderal Pajak

8 hari lalu

Gedung Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Shutterstock
Begini Pola Penipu yang Mengatasnamakan Direktorat Jenderal Pajak

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mesti mencegah penipuan melalui email tagihan pajak menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap petugas pajak.


Daya Beli Masyarakat Disinyalir Menurun, Apa Saja Faktornya?

12 hari lalu

Warga tengah membeli kebutuhan pokok di sebuah toko ritel moderen di Jakarta, Rabu, 8 November 2023. Laju konsumsi rumah tangga yang tumbuh positif didukung oleh daya beli masyarakat yang terjaga dengan tingkat inflasi yang terkendali. Tempo/Tony Hartawan
Daya Beli Masyarakat Disinyalir Menurun, Apa Saja Faktornya?

Salah satu faktor utama yang mempengaruhi penurunan daya beli masyarakat adalah harga barang dan jasa. Apa faktor lainnya?


Sri Mulyani Koordinasi Intensif dengan Prabowo soal Kenaikan PPN: Presiden Terpilih yang Menetapkan

13 hari lalu

Menteri Keuangan Sri Mulyani ucapkan 'Selamat' kepada Menteri Pertahanan Prabowo Subianto di Istana Negara pada, Senin, 26 Februari 2024. TEMPO/Daniel A. Fajri
Sri Mulyani Koordinasi Intensif dengan Prabowo soal Kenaikan PPN: Presiden Terpilih yang Menetapkan

Sri Mulyani menyatakan pihaknya terus berkoordinasi dengan presiden terpilih Prabowo Subianto untuk membahas sejumlah kebijakan, termasuk kenaikan PPN


Bea Cukai Sebut Akan Periksa Bawaan Kaesang-Erina Gudono, Berikut Kasus-kasus Kontroversi Bea Masuk dan Cukai

13 hari lalu

Tangkapan layar dari video pendek yang menunjukkan momen Kaesang Pangarep dan Erina Gudono turun dari jet pribadi dan langsung berjalan menuju mobil yang telah menunggu di apron bandara. Petugas tampak membawa sejumlah tas-tas belanjaan mewah tanpa melewati pemeriksaan Bea Cukai. (Sumber: Twitter)
Bea Cukai Sebut Akan Periksa Bawaan Kaesang-Erina Gudono, Berikut Kasus-kasus Kontroversi Bea Masuk dan Cukai

DJBC sebut masih menyelidiki dugaan soal barang-barang belanjaan Kaesang Pangarep dan istrinya, Erina Gudono. Ini kasus-kasus kontroversi bea cukai.


Masalah Ekonomi Diduga jadi Penyebab ASN Ditjen Pajak Lakukan KDRT ke Istrinya

17 hari lalu

Ilustrasi kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Shutterstock
Masalah Ekonomi Diduga jadi Penyebab ASN Ditjen Pajak Lakukan KDRT ke Istrinya

Terduga pelaku KDRT merupakan ASN di Ditjen Pajak, sementara korban merupakan pegawai di salah satu kementerian.


Daftar Lengkap Barang yang Terdampak Kenaikan PPN 12 Persen pada 2025

17 hari lalu

Ilustrasi Pajak. shutterstock.com
Daftar Lengkap Barang yang Terdampak Kenaikan PPN 12 Persen pada 2025

Pemerintah telah mengatur kenaikan tarif PPN yang tadinya 11 persen menjadi 12 persen pada tahun depan. Berikut daftar lengkap barang terdampak.


Ramai soal RUU Pilkada, Rektor Universitas Paramadina Sebut Rakyat Berhak Balik Membangkang dan Tak Bayar Pajak

18 hari lalu

Ramai soal RUU Pilkada, Rektor Universitas Paramadina Sebut Rakyat Berhak Balik Membangkang dan Tak Bayar Pajak

Rektor Universitas Paramadina Didik Rachbini menyatakan rakyat sah-sah saja balik membangkang atas pembahasan kilat revisi RUU Pilkada. Kenapa?