Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

KASN Sudah Terima 69 Laporan Soal Netralitas PNS di Pilkada

Reporter

image-gnews
Pegawai Negeri Sipil (PNS) melakukan hormat bendera saat berlansungnya upacara HUT Korps Pegawai Republik Indonesia (Korpri) ke-41 di Lapangan Monas, Jakarta, (29-11). TEMPO/Subekti
Pegawai Negeri Sipil (PNS) melakukan hormat bendera saat berlansungnya upacara HUT Korps Pegawai Republik Indonesia (Korpri) ke-41 di Lapangan Monas, Jakarta, (29-11). TEMPO/Subekti
Iklan

TEMPO,CO, Semarang - Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) telah menerima 69 laporan terkait dengan netralitas pegawai negeri sipil (PNS) pada masa kampanye pemilihan kepala daerah 2018.

"Sejak masa kampanye pilkada 2018, kami telah menerima 69 laporan dugaan pelanggaran terkait ketidaknetralan ASN, dua laporan di antaranya berasal dari Provinsi Jawa Tengah, yakni Kabupaten Magelang dan Kabupaten Jepara," kata Ketua KASN Sofian Effendi di Semarang pada Kamis, 22 Februari 2018.

Baca: Panwaslu Temukan ASN Terlibat di Pilkada 2018

Hal tersebut disampaikan Sofian setelah membuka rapat koordinasi antara KASN, Badan Pengawas Pemilu Provinsi Jawa Tengah, dan Panitia Pengawas Pemilu kabupaten/kota di Jawa Tengah terkait dengan penanganan pelanggaran netralitas ASN dalam pilkada 2018.

Sofian mengatakan laporan ketidaknetralan ASN di Kabupaten Magelang dan Jepara itu berupa PNS yang mengunggah foto di media sosial bersama salah satu calon kepala daerah serta ikut mengkampanyekan salah satu pasangan calon kepala daerah. "Sanksi dari ketidaknetralan ASN tersebut tidak ringan, mulai dari teguran, penurunan pangkat, tidak ada kenaikan gaji, hingga pada pemecatan," ujarnya.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Baca: ASN Sultra Diharamkan Memihak Salah Satu Calon Pilkada 2018

Menurut dia, ketidaknetralan ASN dalam pilkada diperkirakan akan berdampak pada kekacauan birokrasi. "Kekacauan birokrasi akibat ketidaknetralan ASN terjadi karena adanya penyalahgunaan kewenangan khususnya bagi ASN yang menjabat sebagai pejabat dalam birokrasi," ucapnya.

Wewenang sebagai ASN, kata dia, diperkirakan akan digunakan untuk kepentingan pilkada, seperti turut mengkampanyekan salah satu calon kepala daerah hingga menggunakan fasilitas negara untuk kepentingan kampanye.

Sebagai lembaga yang salah satu tugasnya menjaga netralitas ASN dalam pilkada serentak 2018, KASN telah berkoordinasi dengan jajaran Bawaslu guna mengawasi para ASN agar menjunjung tinggi netralitas serta profesionalitas.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Potongan Gaji PNS mulai Iuran Wajib Pegawai, BPJS Kesehatan sampai Tapera

1 hari lalu

Ilustrasi PNS atau ASN. Shutterstock
Potongan Gaji PNS mulai Iuran Wajib Pegawai, BPJS Kesehatan sampai Tapera

Meskipun mendapatkan gaji tetap, serta beragam tunjangan dan pensiun, tetapi PNS harus mendapatkan pemotongan gaji setiap bulan. Apa saja?


Kenapa Uang Iuran Tapera PNS Cair Sedikit Meski Menabung Puluhan Tahun?

7 hari lalu

Pekerja tengah menyelesaikan proyek pembangunan rumah subsidi di kawasan Sukawangi, Bekasi, Jawa Barat, Senin, 6 Februari 2023. PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. targetkan 182.250 unit KPR FLPP dan Tapera, seiring dengan rasio jumlah kebutuhan rumah (backlog) masih tinggi mencapai 12,75 unit. Tempo/Tony Hartawan
Kenapa Uang Iuran Tapera PNS Cair Sedikit Meski Menabung Puluhan Tahun?

Belakangan muncul kabar soal kecilnya uang pencairan simpanan pensiunan PNS meski sudah menabung puluhan tahun. Begini penjelasan BP Tapera.


Dulu Taperum Sekarang Tapera, Berikut Riwayat Lembaga Tangani Tabungan Perumahan Rakyat

8 hari lalu

Brosur tabungan perumahan rakyat (Tapera) di Kantor Pelayanan Badan Pengelola Tapera, Jakarta, Selasa 4 Juni 2024. Presiden Joko Widodo menetapkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 21 Tahun 2024 tentang perubahan atas PP Nomor 25 Tahun 2020 tentang Tapera sebagai upaya untuk meningkatkan efektivitas penyelenggaraan dan akuntabilitas pengelolaan dana Tapera. TEMPO/Tony Hartawan
Dulu Taperum Sekarang Tapera, Berikut Riwayat Lembaga Tangani Tabungan Perumahan Rakyat

Taperum untuk PNS merupakan program yang dibentuk pada 1993. Kini diwacanakan diberlakukan potong gaji 3 persen untuk Tapera kepada seluruh pekerja.


BP Tapera Klaim Telah Kembalikan Tabungan kepada Pensiunan PNS, Total Rp 4,2 Triliun

10 hari lalu

Komisioner BP Tapera Heru Pudyo Nugroho memberikan keterangan kepada media terkait program Tapera di kantor Staf Presiden, Jakarta, Jumat 31 Mei 2024. Dalam keterangannya dijelaskan bahwa Tapera telah diperluas dimana sebelumnya berlaku untuk ASN, kini diperluas dengan pekerja dan mandiri swasta, dengan skema tabungannya sesuai PP 25 tahun 2020 tentang penyelenggaraan Tapera dimana akan dikembalikan pada saat berakhir masa kepesertaan karena batas pensiun, memasuki usia 58 untuk pekerja mandiri atau sebab lain berakhir masa kepesertaan. ANTARA FOTO/Muhammad Adimaja
BP Tapera Klaim Telah Kembalikan Tabungan kepada Pensiunan PNS, Total Rp 4,2 Triliun

Kepada seluruh peserta Tapera, agar melakukan pengkinian data melalui Portal Kepesertaan.


Gaji ke-13 untuk PNS hingga Pensiunan Mulai Cair Hari Ini, Apa Saja Komponennya?

11 hari lalu

Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) atau Pegawai Negeri Sipil saat pulang kerja, Jakarta, Selasa, 27 Februari 2024. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reforms Birokrasi (PANRB) Abdullah Anwar Anas memastikan kepindahan ASN termasuk PNS, TNI, Polri ke Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara sebanyqak 6000 orang dan akan dimulai pada Juli 2024. TEMPO/ Febri Angga Palguna
Gaji ke-13 untuk PNS hingga Pensiunan Mulai Cair Hari Ini, Apa Saja Komponennya?

Gaji ke-13 bagi CPNS, PNS, PPPK, prajurit TNI, anggota Polri, pejabat negara, hingga pensiunan mulai cair hari ini. Berapa besarannya?


Terkini: Kepala Otorita IKN dan Wakilnya yang Mundur Pernah Curhat Gaji Telat 11 Bulan, Basuki Hadimuljono Sebut Banyak Sekali Usulan soal Tapera

11 hari lalu

Kepala Badan Otorita Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara Bambang Susantono saat wawancara dengan Tempo di Palmerah, Jakarta, Senin 21 Maret 2022. Tempo/Tony Hartawan
Terkini: Kepala Otorita IKN dan Wakilnya yang Mundur Pernah Curhat Gaji Telat 11 Bulan, Basuki Hadimuljono Sebut Banyak Sekali Usulan soal Tapera

Kepala Badan Otorita Ibu Kota Nusantara (Otorita IKN) Bambang Susantono dan Wakilnya, Dhony Rahajoe, mengundurkan diri dari jabatannya.


Gaji Ke-13 PNS, TNI/Polri dan Pensiunan Cair Hari Ini, Berapa Besarannya?

11 hari lalu

Ilustrasi pegawai negeri sipil (PNS). TEMPO/Subekti
Gaji Ke-13 PNS, TNI/Polri dan Pensiunan Cair Hari Ini, Berapa Besarannya?

Pemerintah mulai mencairkan gaji ke-13 untuk pegawai negeri sipil atau PNS per hari ini Senin, 3 Juni 2024. Berapa besarannya untuk tiap golongan?


Ramai-ramai Kritik Kebijakan Pemerintahan Jokowi soal Iuran Tapera

12 hari lalu

Logo Tapera.  Foto : Tapera
Ramai-ramai Kritik Kebijakan Pemerintahan Jokowi soal Iuran Tapera

Sejumlah kalangan merespons kebijakan Pemerintahan Jokowi yang disebut tak bakal menunda Tapera. Apa kata mereka?


Ini Sanksi bagi Pekerja yang Menolak Gajinya Dipotong untuk Tapera

12 hari lalu

Logo Tapera.  Foto : Tapera
Ini Sanksi bagi Pekerja yang Menolak Gajinya Dipotong untuk Tapera

Pekerja yang tidak terima gajinya dipotong untuk Tapera akan mendapatkan sanksi administratif dari BP Tapera.


Segini Jumlah Potong Gaji 3 Persen untuk Tapera Setiap Pekerja Sesuai UMP di 38 Provinsi

13 hari lalu

Ilustrasi buruh. Pixabay
Segini Jumlah Potong Gaji 3 Persen untuk Tapera Setiap Pekerja Sesuai UMP di 38 Provinsi

Jokowi merencanakan kebijakan potong gaji sebesar 3 persen untuk Tapera. Berikut daftar UMP di 38 provinsi. Berapa jumlah yang disunat tiap bulan?