TEMPO.CO, Bandung - Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Jawa Barat Rachmat Syafei meminta komitmen semua pasangan calon gubernur di pilkada Jawa Barat agar menolak politik uang dan politisasi isu suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA).
"Ini pencegahan, mencegah, bukan penangkalan. Mencegah supaya jangan terjadi hal seperti itu," kata Rachmat di Bandung, Rabu, 21 Februari 2018.
Baca juga: Pilgub Jabar, Kapolda dan Pangdam Datangi Calon Kepala Daerah
Rachmat mengatakan pihaknya mengingatkan kepada ulama dan pengurus masjid di seluruh Jawa Barat terntang sejumlah fatwa berkaitan dengan pilkada. Diantaranya, fatwa soal keharaman politik uang. "Sudah ada fatwanya. Haram. Artinya, apabila memulainya dengan barang haram, sucinya memimpin itu mau bagaimana?" kata dia.
MUI juga mengingatkan lagi soal politisasi SARA, terutama berkaitan dengan politisasi isu-isu agama. Dia mengatakan kampanye membang bebas menggunakan isu agama. Tapi penafsirannya yang diarahkan untuk kepentingan politk sesaat, dilarang.
Rachmat mengatakan, MUI juga mengingatkan ulama dan pengurus masjid agar mengingatkan lagi kepada umat soal kewajiban agar tidak golput. Hal ini untuk memperkuat sikap MUI untuk membantu agar yang terpilih adalah pemimpn yang bersih.
Baca juga: Bawaslu Susun Materi Khotbah Menjelang Masa Kampanye Pilkada 2018
MUI, kata dia, juga sudah mengimbau kepada seluruh ulama dan pengurus masjid di Jawa Barat terkait khotbah di masa kampanye. "Dalam khotbah, misalnya, menyampaikan kriteria pemimpin. Pilihlah pemimpin yang baik dengan kriteria tabligh, amanah, seperti Rasulullah. Terserah mana yang menurut kamu sekalian terbaik," kata dia.
Namun dia meminta negara tidak ikut campur soal teknisnya, seperti mengatur isi khotbah Jumat. "Para kiai dan ustad tersinggung. Kami kan tahu patokan khotbah itu, tinggal mengimbau dan mengingatkan saja. Jangan off side," kata Rachmat.
